Tahun 2018, Punya Kost Lebih Dari 10 Pintu di Jayapura Kena Pajak 10 Persen

ilustrasi rumah kost (Foto : ist)

LINGKAR PAPUA.COM, JAYAPURA – Per tahun 2018 bagi para pemilik rumah kost di Kota Jayapura yang lebih dari 10 pintu akan dikenakan pajak rumah sewa sebesar 10 % dari tariff sewa per kamar, sedangkan bagi pemilik kost yang jumlahnya di bawah 10 pintu masih diberikan kelonggaran untuk tidak membayar pajak.

Dengan adanya pajak rumah sewa tersebut di pastikan tariff rumah kost atau rumah sewa di Kota Jayapura dipastikan akan naik, karena pajak tersebut nantinya di pastikan akan dibebankan kepada para penyewa kamar, sedangkan pemilik rumah sewa hanya sebagai wajib pungutnya saja.

“acuan kita adalah pasal 21 UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 21 mengenai pajak dan retribusi daerah, disebutkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar, dulunya untuk kamar kos tidak di kenakan, namun dengan adanya Perda Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2012, rumah kost kena pajak”, kata Drs. Alimasudi, M.Si, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura kepada Lingkar Papua melalui saluran telepon belum lama ini.

Ia membenarkan nantinya yang dibebankan adalah para penyewanya, sehingga dipastikan ada kenaikan tariff rumah kost di Kota Jayapura, karena pemilik kost nantinya sebagai wajib pungut saja.

“pasti si pemilik kost akan naikkan harga sewa kamarnya, kalau tidak maka pendapatannya akan turun, karena berarti pajak 10 persen akan di potong dari harga kamarnya, baik pemilik dan penyewa kost memang layak dikenakan pajak, karena rata – rata mereka mampu secara ekonomi, karena kami amati saat ini banyak pemilik kost yang sudah lengkapi kamarnya dengan full furnish, demikian juga dengan penyewa, banyak yang sudah mampu membayar kamar dengan harga yang cukup mahal”, kata Alimasudi lagi.

Menurutnya saat ini sudah dilakukan pendataan rumah kost yang ada di Kota Jayapura, dari data tersebut nantinya akan di kelompokkan mana yang layak dikenakan pajak 10 persen dan mana yang tidak.

”sejauh ini sudah 90 persen yang kami data, tercatat kurang lebih 400-an pengusaha kost, tetapi yang layak dikenakan pajak karena memiliki kost lebih dari 10 kamar jumlahnya ada sekitar 300-an”, kata Alimasudi.

Ia mengaku ada keluhan dan keberatan dari beberapa pemilik kost, namun menurutnya peraturan tersebut sudah melalui sejumlah kajian, sehingga ada batasan bahwa hanya mereka yang memiliki rumah kost lebih dari 10 pintu saja yang dikenakan pajak, kalau jumlah kepemilikannya di bawah 10 tidak dikenakan pajak.

”jadi pajaknya bukan berdasarkan omzet yah, bila ada dua pengusaha kost – kostan, yang satu punya 5 kamar eksklusif full furnish dengan harga 4 juta per bulan, sehingga tiap bulan omzetnya capai 20 juta, sedangkan pengusaha yang satu punya 10 kost tapi harganya 1 juta per bulan berarti omzetnya sebulan Rp 10 juta, dari segi omzet yang punya 5 kost lebih besar, tapi dia tidak kena pajak, yang punya 10 kost lah yang kena pajak”, jelas Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura.

Menurutnya sebagai konsekuensi dari adanya paja rumah sewa, maka diharapkan seluruh pengusaha kost dan rumah sewa yang ada di Jayapura di harapkan untuk mengurus Surat Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sewa

”kami sudah mengarahkan para pengusaha untuk mengurus izin usaha dulu, setelah sudah mempunyai ijin barulah kita sosialisasi kepada mereka soal pajak rumah kos sebesar 10 persen, jadi efektifnya nanti di 2018”, kata Alimasudi menambahkan bahwa selama ini sudah ada juga pengusaha kost yang membayar pajak rumah sewa tersebut kepada Pemkot atas dasar kesadaran sendiri. (res/r1)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*