BTM : Stop Calo, No Pungli, Dari 93 Perizinan di Pemkot, Hanya Lima Yang Bayar, Lainnya Gratis !

Walikota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, MM ketika membuka kegiatan Sosialisasi Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedure (SOP) dalam pengurusan perizinan di Kota Jayapura. (Foto : Resti / Lingkar Papua)

LINGKAR PAPUA.COM, JAYAPURA – Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Jayapura di era kepemimpinan Benhur Tomi Mano – Rustan Saru untuk mendukung dunia usaha, dari 93 perizinan yang di keluarkan Pemerintah Kota melalui Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM – PTSP) hampir seluruhnya gratis, dan hanya 5 perizinan saja yang dikenakan biaya sesuai peraturan perundang – undangan, sedangkan perizinan lainnya bersifat layanan public dan tidak di pungut biaya sepeserpun.

“jadi saya himbau kepada para pelaku usaha, stop gunakan calo kalau mau urus izin usaha, dan jangan biasakan memberikan tips, uang rokok, atau pemberian lainnya karena itu sama dengan pungli, karena seluruh staff yang kerja itu sudah ada gajinya, dan bila mereka turun lapangan meninjau itu juga sudah ada uang jalannya, jadi jangan pernah biasakan memberikan tips dan lain lain”, kata DR. Benhur Tomi Mano, MM, Walikota Jayapura saat membuka kegiatan Sosialisasi Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prisoredur (SOP) dalam pengurusan perizinan di DPM – PTSP Kota Jayapura di salah satu hotel di kawasan Entrop, Jumat (17/11/2017)

Menurutnya 5 perizinan yang dipungut biaya tersebut diantaranya adalah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Miras, Ijin Trayek, Ijin Perikanan dan Ijin Gangguan, sedangkan 88 perizinan lainnya adalah gratis atau merupakan pelayanan public.

Walikota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano,MM menegaskan bahwa sudah menjadi komitmennya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kota Jayapura, termasuk kepada pelaku usaha dengan memberikan pelayanan perizinan yang akuntabel, cepat, tepat, efisien, dan transparan.

“urus izin sekarang bukan dalam hitungan hari, tetapi per jam, bahkan hitungan menit juga sudah ada yang bisa di tuntaskan, dan kami akan awasi dan tinjau langsung terus menerus untuk memastikan apa yang menjadi komitmen Pemkot ini benar – benar dilaksanakan oleh DPM – STSP dan masyarakat puas”, kata Benhut Tomi Mano yang akrab di sapa BTM itu.

Ia juga meneaskan, sebisa mungkin pelayanan perizinan tidak ada kontak langsung antara staff di dinas dengan pelaku usaha, semua berbasis online, apalagi Pemerintah Kota Jayapura sudah berlakukan system e-Budgetting dalam hal keuangan.

“saya sudah menetapkan dan mencanangkan standar Pelayanan BTM, yakni Berkualitas, tepat dan Memuaskan, itu harus menjadi semangat staff dalam melayani masyarakat, jadi pelaku usaha jangan biasakan memberikan uang lebih kepada staff dalam pengurusan izin, karena semua sekarang transparan ada Standar Pelayanan (SP) dan juga sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP)-nya, jadi transparan, terukur”, kata BTM.

Walikota juga menegaskan bahwa dirinya tidak main – main bila kedapatan ada staff Pemkot yang tidak jujur dalam melayani masyarakat dalam hal pengurusan izin usaha di Kota Jayapura.

“baru – baru ini saya telah non jobkan salah satu Kepala Bidang (Kabid) di DPM – PTSP ini, karena tidak jujur, saat Pak Wakil lakukan sidak, berdasarkan temuan Pak Wakil yang bersangkutan sudah lalai, awalnya mengelak, tapi karena Pak Wakil punya cukup bukti, akhirnya dia mengakui kesalahannya, dan langsung saya non job kan”, tutur Walikota Jayapura.

Kepada para pelaku usaha, Walikota Jayapura juga meminta harus jujur, jangan sampai ada pelaku usaha yang membuat pembukuan ganda untuk mengelabui Pemerintah.

”kalau kita kerja jujur, pasti pahala dan berkah, selama ini masih ada pelaku usaha yang menghindar dari pajak dan retribusi dengan buat pembukuan ganda, tapi kami lebih memilih pendekatan musyawarah ketimbang hukum, karena kami sadar bahwa dunia usaha adalah mitra Pemerintah dan kontribusi PAD dari sector usaha mencapai 75%”, kata BTM.

Kepala DPM – PTSP, Musa Kandefana selaku Ketua Panitia dalam laporannya menyebutkan tujuan dilaksankan kegiatan tersebut untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha dan masyarakat umum terkait Peraturan Walikota Nomor 97 Tentang Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengurusan perizinan di DPM – PTSP Kota Jayapura. (res/r1)

Berikan Komentar Anda

1 Comment

  1. pak..bagaimana kalau kita urus sertifikt tanah tapi dimintai uang transport yang sudah d tentukan pada saat survei lapangan

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*