Ada Penghuni Baru di Kamar Nomor 2 Blok Tipikor Lapas Abepura

Anton Raharusun, SH, MH, kuasa hukum Sekda Kota Jayapura, R.D. Siahaya memberikan keterangan di Lapas Abepura, setelah proses eksekusi atas Sekda Kota Jayapura dilakukan Sabtu (18/11/2017) sekitar pukul 18.00 WIT kemarin. (Foto : Titie/ Lingkar Papua)

 

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA – Setelah hampir setahun lebih menghirup udara bebas di luar sejak turunnya putusan Mahkamah Agung Nomor : 487 K/Pid.Sus / 2016 per Desember 2016 lalu yang membatalkan putusan bebas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan negeri Jayapura Nomor : 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tertanggal 21 September 2015 dan mengganjar dengan vonis 5 tahun 6 bulan dan denda Rp 200 juta rupiah.

Per Sabtu (18/11/2017) sekitar pukul 18.00 WIT kemarin sore, akhirnya Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Rasmus Datje Siahaya, SH, MM menghuni Kamar Nomor 2 Blok Tipikor Lapas Abepura bersama – sama dengan mantan Ketua DPRP Provinsi Papua, Jhon Ibo yang lebih dahulu masuk beberapa waktu lalu.

“Beliau tidak mau turun dari mobil kalau adik-adik wartawan ada disini, saya mohon bantuan agar rekan semua bisa mengambil jarak, sehingga proses ini berjalan baik”, kata Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum, Lukas Kubela kepada sejumlah awak media, Sabtu (18/11/2017) sekitar pukul 18.00 WIT yang sudah berkumpul di pintu masuk Lapas Abepura menanti kedatangan R.D. Siahaya untuk menjalani masa hukumannya sejak tadi malam.

Eksekusi terpidana kasus pengadaan batik PNS Pemerintah Kota Jayapura, R.D. Siahaya tersebut akhirnya terlaksana setelah hampir setahun lebih yang bersangkutan bebas dan tetap menjalankan aktifitasnya sebagai Sekretaris Daerah Pemkot Jayapura mesti sudah berstatus terpidana.

Baca Juga:  Kuburan di Ujung Run Way Bandara Rendani Manokwari Penyebab Pesawat Sering Tergelincir ?

Kedatangan R.D. Siahaya kemarin ke Lapas Abepura di kawal Tim Kuasa Hukumnya, Anton Raharusun, SH, MH, dan Yance Pohwain, SH serta keluarga dan puluhan simpatisannya.

Wartawan yang menanti moment, R.D Siahaya memasuki Lapas Abepura dibatasi untuk mengambil gambar apapun, karena yang bersangkutan juga menolak turun dari kendaraan yang membawanya ke Lapas bila banyak wartawan bergerombol di pintu masuk Lapas, setelah negosiasi, akhirnya awak media mengalah dan tidak mengambil gambar sehingga proses eksekusi masuknya Sekda Kota Jayapura ke Lapas berlangsung aman dan lancar.

Setelah wartawan menyingkir dari area sekitar pintu masuk Lapas, akhirnya beberapa orang dari pihak Lapas, petugas Kejaksaan dan keluarga terlihat mulai memasuki pintu gerbang Lapas Abepura, terlihat R.D. Siahaya menggunakan kemeja putih dengan bawahan hitam diapit oleh dua orang, diikuti oleh beberapa petugas dan keluarga, masuk melalui pintu utama Lapas Abepura.

“beliau menempati Kamar Nomor 02 Blok Tipikor bersama beberapa pejabat daerah lainnya yang juga terpidana korupsi, salah satunya bapak Jhon Ibo, ada sama – sama satu ruangan”, kata seorang petugas Lapas kepada Lingkar Papua usai proses eksekusi kemarin malam.

Selama proses eksekusi berlangsung, suasana diluar bangunan Lapas agak ramai, karena puluhan simpatisan R.D. Siahaya yang turut menghantar menunggu di pelataran parkir. Meski begitu, pelaksanaan eksekusi berjalan baik, tanpa ada perlawanan.

Kalapas Abepura, Budi Hartoyo kepada Lingkar Papua mengakui bahwa R.D. Siahaya sudah masuk Lapas Abepura sebagai warga binaan baru di Blok Tipikor, dimana sebagai warga binaan baru tentunya yang bersangkutan harus menjalani Masa Pengenalan Lingkungan (Mapeling) dengan waktu yang disesuaikan.

Baca Juga:  Kontroversi Tudingan Ijazah Palsu Sang Calon Gubernur

“Ya harus dilakukan Mapeling dulu, kalau untuk waktunya ya relatif karena kadang banyak orang yang datang atau sedikit, tapi biasanya paling lama seminggu, situasinya tertentu sih,” kata Budi Hartoyo menambahkan bahwa yang bersangkutan akan di tempatkan di Blok Tipikor

Budi Hartoyo juga menegaskan bahwa selama ini Lapas Abepura tidak pernah memberikan perlakuan khusus kepada para pejabat yang tersangkut masalah hukum dan tengah menjalani masa hukuman sebagai warga binaan Lapas.

“tidak ada perlakuan khusus, semua sama, tahanan di sini, tidak ada yang dapat perlakuan khusus sekalipun itu pejabat daerah”, kata Budi Hartoyo.

Kuasa Hukum RD Siahaya, Anton Raharusun, SH, MH yang ditemui usai mengantar Sekda mengatakan eksekusi tersebut merupakan wewenang Jaksa yang juga selaku eksekutor.

“Jadi setiap putusan Pengadilan yang berhukum tetap, Jaksa punya kewenangan melakukan eksekusi,” kata Anton yang didampingi kuasa hukum lainnya, Yance Pohwain

Berkaitan dengan itu, lanjut Anton pihaknya tengah melakukan upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali (PK), hal itu dilakukan, karena pihaknya memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengajukan PK.  Kalau tidak ada alasan hukum kuat dalam mengajukan PK, mungkin proses ini tidak akan berjalan seperti sekarang ini, tapi karena ada upaya hukum dan juga tugas pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh kliennya sebagai Sekda Kota Jayapura, maka tentu ada pertimbangan yang menurutnya cukup baik dari Kejaksaan.

Baca Juga:  Proteksi OAP, DPRP Buat Raperdasi Agar Penerimaan Pegawai di Papua Tidak Pake Sistem Online

“Dari sisi ini, sebetulnya walaupun ada PK, tapi tidak menghalangi proses eksekusi, dan idealnya ketentuannya seperti itu,  jadi kalau baru sekarang baru dieksekusi, ya ini hanya soal waktu saja, saya pikir ini memang sudah waktunya, dan klien saya cukup koperatif, bisa dilihat sendiri, proses eksekusi ini berjalan biasa,” jelasnya.

Anton juga meminta pengertian dari awak media, terkait adanya pembatasan saat ingin melakukan peliputan moment eksekusi tersebut.

“Ya memang di LP itu ada Protap, jadi saya berharap rekan-rekan juga mengerti, memang ada pro dan kontra saat ada wartawan di lokasi, tapi saya berharap rekan semua dapat memahami kondisi, jadi kita menjaga itu,” jelasnya.

Sebagaimana yang pernah dikatakan sebelumnya, bahwa kasus yang melibatkan kliennya tersebut, menurutnya adalah kasus biasa. Hanya saja, karena seorang Sekda sehingga terkesan sangat menarik untuk diberitakan. Apalagi dalam hal eksekusi, terjadi tekanan publik dari kelompok tertentu, yang memang tidak berkeinginan agar kliennya berada di luar.

Sehingga ini menjadi berita yang seolah-olah di blow up oleh media dan menjadi menarik, terlebih saat proses eksekusi ini berjalan agak lama, tapi sebetulnya biarpun prosesnya berjalan lama, tapi ada kebijakan lain, sehingga perlu juga dihormati.

“Ya artinya pak Sekda ini juga menjalankan tugasnya , perlu juga dipahami karena itu ada kebijakan dari Pak Walikota dan juga ada pengertian dari Kejaksaan sendiri yang memberikan waktu kepada beliau untuk menyelesaikan tugas – tugas pemerintahan, sehingga pada waktunya dan beliau juga sudah berjanji harus masuk, maka pada hari ini, Sekda konsisten dengan janjinya, seperti yang dapat dilihat hari ini,” kata Anton Raharusun. (tie/r1)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*