Harmonisasi Raperdasi, SKPD Tidak Hadir, DPRP Kesal !

Ignasius W. Mimin, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRP Provinsi Papua. (Foto : Titie / Lingkar Papua)

 

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA—Eksekutif selaku pelaksana setiap regulasi yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), mestinya bisa lebih pro aktif dalam setiap pembahasan sebuah rancangan regulasi, sehingga mereka bisa mengetahui secara detail semangat pembentukan regulasi di maksud dan dalam implementasinya bisa lebih maksimal dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

“Mereka tidak hadir, jadi kita tunda sampai minggu depan, kan mereka yang seharusnya menjadi pelaksana Perda kok tidak hadir, lalu kalau ada perubahan-perubahan dalam Raperda ini kan, mereka tidak tahu”, kata Ignasius Mimin, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRP Provinsi Papua, Jumat (17/11/2017) dengan nada kesal.

Baca Juga:  Berkas Perbaikannya Ditolak, Ithaman Tago Nilai KPUD Mamberamo Tengah Tendensius

Ignasius Mimin merasa kecewa atas ketidakhadiran sebagian besar SKPD saat kegiatan harmonisasi 4 (empat) Raperda yang diselenggarakan pada Jumat (17/11/2017) kemarin, akibatnya, kegiatan tersebut di tunda hingga minggu depan, dua Raperdasi yang hendak di bahas dan di harmonisasi diantaranya adalah Raperdasi Tentang Penanggulangan Narkoba dan Raperdasi Tentang Kepegawaian Daerah.

Menurutnya, Bapemperda DPRP Provinsi Papua, berencana melakukan evaluasi terhadap semua  Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua yang sudah pernah di terbitkan sejak diberlakukannya UU Otonomi Khusus pada tahun 2001 hingga saat ini.

“kami berencana melakukan evaluasi Perdasi dan Perdasus yang dibuat dan disahkan sejak berlakunya UU Otsus di Papua, sejauh mana implementasi dan penerapannya di lapangan oleh eksekutif, apakah semua regulasi yang sudah di buat itu sudah di laksanakan atau belum, kalau belum mengapa dan kenapa, karena selama ini cukup banyak Raperdasi maupun Raperdasus yang dihasilkan, tapi public belum terlalu mengetahuinya, bahkan banyak yang belum di laksanakan di lapangan”, kata Ignasius Mimin, Jumat (17/11/2017).

Baca Juga:  Soal Penuntasan Jembatan Holtekamp, Pemkot Bantah ‘Lempar Handuk’, Dan Sanggupi Rp 87 Miliar Asal Ada ‘Suntikan Dana’ Dari Provinsi

Bahkan, Bapemperda DPRP Provinsi Papua berencana akan mempublikasikan secara terbuka semua Raperdasi dan Raperdasus yang pernah ada sehingga mudah di akses oleh public melalui website, dan apabila ada yang belum di laksanakan dan di tegakkan aka nada masukan dari masyarakat kepada DPRP untuk si tindak lanjuti dengan eksekutif.

“kami harap orang dari luar Papua juga tahu ada Perdasi dan Perdasus di Papua, selama ini, kita tertutup karena tidak ditampilkan di website atau online, bahkan ditumpuk saja di meja begitu disahkan, ada yang jalan dan ada yang tidak jalan, karena semua belum membaca pasal demi pasal”, kata Ignasius Mimin lagi.

Menurutnya inventarisir, sosialisasi, publikasi dan evaluasi produk Raperdasi dan Raperdasus yang sudah pernah dibuat adalah salah satu program utamanya sebagai Ketua bersama 15 anggota Bapemperda DPRP Provinsi Papua lainnya. (tie/r1)

Baca Juga:  Ini Daftar Nama 26 Bakal Paslon Yang Sudah Jalani Tes Kesehatan di Pilkada Serentak Papua 2018

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*