Mendagri Minta MRP Tidak Jadi Lembaga Politik dan Setia Dengan NKRI

Prosesi pelantikan 51 anggota MRP Provinsi Papua oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Senin (20/11/2017), MRP di minta tidak jadi lembaga politik dan tetap setia dengan NKRI. (Foto : Titie / Lingkar Papua)

 

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA—Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar 51 anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Periode 2017 – 2022 yang baru dilantik, Senin (20/11/2017) benar – benar menjalankan tupoksinya sebagai lembaga kultural, agama dan perempuan dan tidak berperan sebagai lembaga politik, apalagi terjun ke politik praktis dan harus setia kepada NKRI.

“MRP jangan berperan sebagai lembaga politik, lembaga bernafaskan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat Papua harus menjadi perhatian bapak dan ibu yang dilantik harus jaga identitas dan jati diri sebagai lembaga kultural”, wanti Tjahjo Kumolo, Mendagri saat melantik ke- 51 anggota MRP Provinsi Papua yang sempat tertunda setahun lebih.

Meski pelaksanaan pelantikan sempat tertunda setahun lebih, namun Mendagri berharap para perwakilan adat, agama serta perempuan ini, diharapkan dapat menjaga lembaga kultural tersebut dengan baik dan tidak berpolitik.

Mendagri mengingatkan agar MRP fokus pada program kegiatan dan kepentingan adat, agama, perempuan serta mampu memberi solusi berdasarkan kewenangannya, di lain pihak, harus konsisten dan berkomitmen menjaga kewibawaan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pusat, demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca Juga:  Bila Lolos Verifikasi Faktual, Ada 14 Bakal Calon Independent Berpeluang Berlaga di 6 Kabupaten di Papua Pada Pilkada 2018

“Dengan begitu, saya yakin Anggota MRP akan bisa jalankan tugas dengan baik jika dalam tugas kedepan memegang teguh fungsi dan peranannya”, kata Mendagri.

Menurut Mendagri beberapa tugas MRP yang paling prinsip disamping memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap keaslian orang asli Papua, pada Pilgub 2018 mendatang, MRP juga diharapkan memberi persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan Gubernur kepada DPRP.

Kemudian, memberi saran dan pertimbangan terhadap rencana perjanjian kerja sama yang dibuat oleh Pemerintah dengan pihak ketiga, guna perlindungan hak orang asli Papua.

“MRP diharapkan untuk menyalurkan aspirasi dan harkat orang asli Papua dan fasilitasi penyelesaiannya dengan musyawarah mufakat, serta pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRD kabupaten kota terhadap perlindungan orang asli Papua”, tegas Mendagri lagi.

Selain itu, Tjahjo juga berharap agar prinsip  pelaksanaan tugas MRP adalah penghormatan terhadap adat dan budaya. Kemudian pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama di Papua.

Baca Juga:  Wabah Campak dan Gizi Buruk di Asmat, Kodam XVII/ Cenderawasih Turunkan 53 Paramedis, 6 Ton Alkes dan Sembako

“Saya kira sejumlah poin ini harus jadi perhatian dari Anggota MRP yang baru saja dilantik,” katanya lagi.

Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP,MH mengharapkan MRP dapat melindungi penduduk asli Papua secara maksimal dan menjadi penggerak Otonomi Khusus dalam rangka memantapkan dan memperkokoh integritas wilayah Papua didalam NKRI.

Sehingga untuk memaksimalkan tugasnya, MRP diminta segera melengkapi alat kelengkapan teknis, sehingga bisa melakukan salah satu proses tahapan Pilkada Gubernur 2018. Apalagi, tahapan Pilgub Papua sudah diluncurkan

“MRP ini kita lantik karena berperan dalam proses Pilkada serentak tahun 2018, dimana lembaga ini berkewajiban untuk memberikan pertimbangan terhadap keaslian orang asli Papua kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur”, kata Enembe.

Pelantikan 51 anggota MRP  dari lima wilayah adat tersebut berdasarkan, Keputusan Mendagri Nomor 161. 91-8182 tertanggal 19 Oktober 2017, dimana masing-masing unsur perwakilan berjumlah 17 orang.

Adapun 51 anggota MRP yang dilantik kemarin dari perwakilan agama diantaranya adalah (1) Dr. H Toni V.M Wanggai, S.Ag, MA, (2) Helena Huby, S.Pd, (3) Drs. Yohanes Wib, Oh.B, M.Si, (4) Fransiskus Tekege, S.Pd, (5) Amandus Anakat, SH, (6) Niklaus Degei, S.Th, (7) Jimmy Mabel, S.Th, MM, (8) Petrus Mabel, S.Pd, M.Si, (9) Steady Nef Penggu, S.Th, (10) Yoel Luiz Mulait, SH, (11) Markus Kajoi, S.Sos, (12) Robert D. Wanggai, S.Sos, (13) Dorince Mehue, SE, (14) Adolof Kogoya, SE, (15) Pdt. Edi Togotly, S.Th, (16) Benny Suweni, S.Sos, (17) Pdt. Semuel K. Wartono, SH, MA.

Baca Juga:  Klemen Tinal Canangkan Regenerasi Total di DPD Golkar Papua

Sedangkan dari perwakilan adat diantaranya adalah (1) Herman Yoku, S.IP, (2) Dimas Tokoro, SH, (3) Yakonias Wabrar, (4) Melesak Rumbarar, (5) Panjang Werimon, (6) Edison Tannati, AMK, (7) Albertus Moyuend, S.Sos, (8) Amatus Ndatipits, BA, (9) Aman Jigwa, (10) Luis Madai, (11) Timotius Murib, (12) Yehuda Dani, (13) Pendius Yigwa, (14) Engelbertus Kasibmabin, (15) Yos Nawipa, (16) Yuliten Anouw, (17) Minggus Madai, SH.

Untuk perwakilan perempuan diantaranya adalah (1) Orpa Nari, S.I. Kom, (2) Nelice Wamuar, SE, (3) Maria Rofek, (4) Yuliana E. Wambrauw, (5) Lenora Wonatorei, S.Pd, (6) Natalia Kalo, (7) Felisitas Kabagaimu, S.IP, (8) Yeki Narep, SI.An, (9) Marpice Kogoya, SE, (10) Rosinda Tabuni,SE, (11) Pipina Wonda, S.Pt, (12) Diana Matuan, (13) Nehemia Yebikon, (14) Sarah Ita Wahla, (15) Viska Abugau, A.Ma, Pd, (16) Debora Mote, (17) Petronela E. TH. Bunapa, SE. (tie/r1)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*