KPU Papua Kembali Dihajar Gugatan Fiktif Negatif di PTUN Dari Paslon Jansen Monim – Rahman

Pihak Penggugat, pasangan calon Jansen Monim – Abdul Rahman Sulaiman di dampingi kuasa hukumnya, Iriansyah, SH, MH dan Iwan Niode, SH dalam sidang perdana gugatan fiktif negative di PTUN Jayapura atas tindakan KPU Provinsi Papua yang mengabaikan Rekomendasi Bawaslu RI beberapa waktu lalu. (Foto : dok. Iriansyah)

 

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA– Meski tahapan Pilkada Kabupaten Jayapura sudah usai, bahkan sudah ada penetapan pasangan calon dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang incraht, namun nampaknya kondisi itu belum bisa membuat para komisioner KPU Provinsi Papua tidur nyenyak, menyusul gugatan fiktif negative yang dilakukan kubu pasangan calon Jansen Monim – Abdul Rahman Sulaiman melalui kuasa hukumnya, Iriansyah, SH, MH yang sudah mulai sidang perdana, Rabu (22/11/2017) di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Waena.

“Obyek  gugatannya adalah sikap diam, atau tidak menindaklanjuti atau tidak melaksanakan Surat Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0835/K.Bawaslu/M.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 Perihal Laporan  Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017, terkait pembatalan calon Bupati Jayapura nomor Urut 2 an. Mathius Awoitauw, yang mana obyek gugatan seperti ini baru pertama kali disidangkan oleh PTUN Jayapura sebab digolongkan sebagai Gugatan Fiktif Negatif, dimana lazimnya PTUN Jayapura menyidangkan kasus-kasus yang sifatnya Fiktif Positif saja”, kata Irwansyah, SH, MH, kuasa hukum pasangan calon Bupati – Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Jansen Monim, ST, MT – Abdul Rahman Sulaiman, dalam releasenya kepada Lingkar Papua semalam.

Sidang perdana yang digelar kemarin di pimpin oleh Hakim Ketua H. Al’an Basyier, SH, MH di damping dua Hakim Anggota Yohanes Motulo, SH dan Ratna Jaya, SH, MH dengan Panitera Pengganti Suyadi, SH.

Baca Juga:  Harmonisasi Raperdasi, SKPD Tidak Hadir, DPRP Kesal !

Sidang di buka pukul 10.50 WIT, dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Hukum pengggat, Iriansyah, SH, MH.

Beberapa point yang menjadi alasan penggugat adalah bahwasanya pada tanggal 20 Agustus 2017, Bupati Jayapura Mathias Awaitouw yang ketika itu juga sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pilkada Kabupaten Jayapura telah mengganti 3 jabatan Tinggi Pratama di lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura, dimana proses pergantian itu dilakukan dalam masa tahapan pelaksanaan Pilkada.

Dimana sesuai dengan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, seorang petahana dilarang melakukan pergantian jabatan selama masa tahapan Pilkada, sehingga atas tindakan tersebut pada 20 September 2017, Bawaslu RI mengeluarkan surat nomor L 0835/ K.Bawaslu/ PM.06.00/IX/017 perihal Rekomendasi Bawaslu RI yang ditujukan kepada KPU Provinsi melalui KPU RI yang menyatakan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Mathias Awaitouw terbukti melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, sehingga sesuai peraturan perundang – undangan sanksinya yang bersangkutan harus di berhentikan sebagai Calon Bupati Kabupaten Jayapura pada hajatan Pilkada Kabupaten Jayapura.

“tindakan Bupati Jayapura melakukan pergantian pejabat dalam masa tahapan Pilkada itu juga dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mendagri Nomor 73 Tahun 2016 juga  melarang tindakan tersebut, aturannya jelas bahwasanya “Gubernur / Wakil Gubernur, Walikota / Wakil Walikota, Bupati / Wakil Bupati dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggap penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri”, jadi tidak ada penjelasan bahwa apakah tindakan melantik itu berdampak atau tidak berdampak pada hasil Pilkada barulah dapat di hukum, karena bahasa UU sudah terang jadi tidak bisa kita tafsirkan semau kita sendiri”, kata Iriansyah, SH, MH dalam releasenya.

Baca Juga:  Diunggulkan Tiga Lembaga Survey, Skor Lukas Enembe Tertinggi di Golkar ?

Kaitannya dengan gugatan negative fiktif yang dilakukan penggugat kemarin menurut Iriansyah, SH, MH, bahwasanya KPU Kabupaten dan atau KPU Provinsi Papua setelah mendapatkan Rekomendasi dari Bawaslu RI, bukannya mengeluarkan surat keputusan terkait rekomendasi Bawaslu RI, tetapi memilih diam dan tidak mengeluarkan surat keputusan, tindakan diam / tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu RI itulah yang mereka gugat ke PTUN, yang istilah Tata Usaha Negara (TUN) disebut sebagai gugatan fiktif negative, dan baru pertama kali terjadi dalam sejarah gugatan TUN di PTUN Jayapura.

“kewajiban KPU untuk menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI jelas diatur dalam Pasal 139 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dimana diatur bahwa KPU Provinsi / KPU Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu provinsi dan / atau Panwas Kabupaten Kota, tindakan tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI yang di perintahkan UU itulah yang kami gugat kali ini, yang dalam istilah TUN disebut sebagai gugatan fiktif negative, kalau gugatan atas surat keputusan biasa di sebut gugatan fiktif positive”, kata Iriansyah, SH, MH lagi.

Baca Juga:  Tiap Tahun Dianggarkan 500 Juta, Sudah Setahun Website Pemda Keerom Tiarap

Ketika di konfirmasi Lingkar Papua semalam melalui saluran telepon, apa urgensi dari gugatan ini terhadap hasil Pilkada Kabupaten Jayapura mengingat, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang incraht, bahkan sudah ada penetapan pasangan calon pemenang Pilkada Kabupaten Jayapura, bahkan kalaupun gugatan itu dimenangkan nantinya yang kena adalah Bupati Mathias Awaitouw, Wakilnya Giri Wijayanto tetap akan dilantik, tidak mungkin dibatalkan, karena tidak terkait dengan tindakan yang dilakukan Petahana, kuasa hukum penggugat enggan memberikan tanggapan.

“he, he, he, susah kalau wartawan beropini, ini gugatan hukum, bukan opini”, jawab Iriansyah, SH, MH melalui pesan WhatsApp, Rabu (22/11/2017) malam.

Dalam gugatannya, beberapa point yang di mintakan untuk ditetapkan melalui PTUN dalam proses sidang cepat adalah penggugat meminta agar segala proses administrasi terhadap tahapan pengesahan dan pengangkatan pemenang Pilkada Kabupaten Jayapura agar ditunda selama proses gugatan di PTUN berjalan sampai adanya keputusan TUN yang incraht.

Dalam gugatannya, penggugat meminta agar Hakim PTUN menyatakan batal dan tidak memenuhi syarat pasangan calon nomor urut 2 atas nama Mathias Awaitouw – Giri Wijayanto untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pilkada Kabupaten Jayapura 2017 kemarin.

Mewajibkan KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI dalam Surat Keputusan (SK) Pembatalan Calon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan meminta agar KPU Provinsi Papua menetapkan pasangan calon Jansen Monim – Abdul Rahman Sulaiman yang perolehan suaranya terbanyak kedua sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jayapura terpilih.

Tarwinto, salah satu Komisioner KPU Provinsi papua ketika di konfirmasi Lingkar Papua via SMS, Kamis (23/11/2017) pagi,  terkait gugatan tersebut di PTUN Jayapura, hingga berita ini di naikkan tidak membalas SMS yang di kirimkan Lingkar Papua. (amr/r1)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*