Kadinas PU Jadi Tersangka Pembangunan Jalan Poros Kampung 5 Miliar di Kabupaten Pegunungan Bintang

Kombes Pol. Edy Swasono, Dir. Reskrimsus Polda Papua. (Foto : Titie/ Lingkar Papua)

 

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA – Direskrimsus Polda Papua menetapkan empat orang tersangka yang diduga melakukan korupsi pembangunan di lima lokasi jalan poros kampung di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua.

Keempat tersangka itu, DG sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemda Pegunungan Bintang, HB selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),  No sebagai Bendahara PU dan BS sebagai pihak ketiga atau kontraktor yang mengerjakan proyek dimaksud.

“Ke empatnya kami tetapkan sebagai tersangka, atas dasar Laporan Polisi : LP/169/IX/2017/SPKT Papua pada tanggal 27 November 2017 dan Surat Perintah Penyidikan : SPP.Sidik/229/IX/2017/Dirkrimsus dan SPDP kepada JPU : B/60/IX/2017 Ditkrimsus pada tanggal 15 September 2017 lalu”, kata Kombespol. Edy Swasono, Direktur Reskrim Khusus Polda Papua, kepada wartawan, Senin  (27/11/2017)

Baca Juga:  Ini Trik Pertamina “Paksa” Rakyat Papua Pake’ BBM Non Subsidi

Ia mengatakan  hasil penyidikan, pada tahun 2016 lalu, Kabupaten Pegunungan Bintang mendapatkan dana hibah dari Provinsi Papua sebesar Rp 5 Milyard yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pembangunan jalan poros kampung dan dimuatkan di DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum.

“Dimana oleh Pemda Pegunungan Bintang, membuat 5 kontrak pekerjaan untuk membangun 5 jalan poros kampung masing-masing 1 Milyard dengan panjang jalan 10 kilometer dan lebar jalan 3 meter di lima lokasi berbeda”, kata Edy Swasono.

Berdasarkan fakta dilapangan, kata Edy, pekerjaan 5 jalan poros kampung tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang ada, tiap jalan poros kampung hanya dikerjakan sepanjang 3-5 kilometer dan lebar tidak sampai 3 meter atau pekerjaan ini di mark-up.

Baca Juga:  Ini Lima Pos Anggaran Pilgub Papua Yang Menyedot Dana Terbesar

Bahkan, Polda Papua juga menemukan adanya satu jalan poros kampung diduga tidak dikerjakan (fiktif) dan terkait proses pembuatan administrasi kontrak tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan pencairan dana tersebut tidak sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah.

“Untuk mengungkap kasus ini, pemeriksaan terhadap 21 orang saksi sudah kami lakukan, termasuk  melakukan penyitaan beberapa dokumen penting tentang pekerjaan jalan poros kampung tersebut”, kata Kadir Reskrimsus

Selanjutnya pihak kepolisian juga telah berkoordinasi dengan ahli LKPP, ahli keuangan daerah serta ahli hukum pidana dan masih menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP.

“Tim audit kerugian negara dari BPKP telah turun ke sana, informasinya tim BPKP masih melakukan perhitungan atau resume. Nanti, kita akan lihat berepa kerugian negaranya”, tambah Edy Swasono.

Baca Juga:  Kalah Ujicoba, Mitra Kukar Puas Dengan Debut Danny Guthrie

Ia menegaskan, dalam waktu dekat ini seluruh tersangka akan di panggil untuk dimintai keterangan dan BAP.

“Kita masih menyiapkan berkas pemanggilan kepada para tersangka, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi tersangka”, katanya lagi.

Adapun dugaan korupsi pembangunan Jalan Poros Lima Kampung diantaranya, jalan di Kampung Aldom Silifmata Distrik Oksibil, jalan di Kampung Parim Yakmor Distrik Seram Bagor, jalan di Kampung Iriding Okbunding Distrik Okibab, jalan di kampung Okbon Minumbik dan jalan di Kampung Pepera Bungor Distrik Pepera. (tie/r1)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*