Dukung Keterbukaan Informasi, Komisi I Desak Sekretariat DPRP Segera Bentuk PPID

Joel Wanda, Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Papua bersama Ketua Komisi I DPRP Provinsi Papua Ruben Magai, Wakil Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi, Tan Wie Long dan Mathea Mamayou. (Foto : Titie / Lingkar Papua)

 

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA—Sesuai dengan amanat U U Keterbukaan Informasi yang juga telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2013, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk segera menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing – masing OPD, termasuk juga di Sekretariat DPRP yang hingga kini belum memiliki PPID sebagai bukti adanya azas transparansi di lembaga wakil rakyat tersebut.

Komisi I DPR Papua minta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik Dinas maupun Badan pada lingkup Pemerintah Provinsi Papua untuk lebih transparan dan tidak menutup informasi agar diakses masyarakat.

Permintaan itu, sekaligus mendorong setiap OPD yang belum membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) segera membentuknya, sebelum rapat paripurna DPRP Provinsi Papua membahas RAPBD Induk tahun 2018.

Baca Juga:  8 Januari Pendaftaran Pilgub Papua 2018, Modal 9 Kursi Saja Bisa Usung Pasangan Calon !

“Pemerintah harus transparan, sebab masyarakat diberi kebebasan supaya mereka tahu haknya, bukan hanya pengelolaan dana APBD, hal lain juga dari sisi proses pelayanan, sekarang itu harus jelas dan terbuka. Tidak bisa ditutupi lagi,” kata Ruben Magai, Ketua Komisi I DPRP di dampingi Wakil Ketua Komisi I, Tan Wie Long dan Sekretaris Komisi I, Mathea Mamoyao usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Papua, Rabu (29/11/2017).

Ruben menegaskan, setiap DPA dan DIPA setiap OPD di lingkungan Pemprov Papua, tidak tertutup bagi masyarakat umum. Mesti terbuka untuk umum, sehingga tidak ada lagi yang tersembunyi, bahkan termasuk OPD DPRP Provinsi Papua.

Untuk itu, ia meminta kepada semua SKPD baik dinas, badan dan kantor di lingkungan Pemprov Papua segera memperbaiki kinerja PPID termasuk DPRP, sehingga DPRP juga bisa mengukur kinerjanya, misalnya di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) diketahui Raperdasi dan Raperdasus yang dibahas.

Apalagi, pembentukan PPID merupakan kewajiban yang telah diatur melalui Peraturan Gubernur Papua Nomor 28 Tahun 2013, dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan informasi secara terbuka.

Baca Juga:  Desember 2017 Ada 7 Kasus Gizi Buruk di Puskesmas Muting, Sudah Tertangani

“Dari dengar pendapat bersama KIP Provinsi Papua, ada informasi dari mereka bahwa ada OPD yang belum laksanakan Pergub tersebut, sehingga kami mendesak sebelum  pengesahan APBD 2018, itu mereka sudah publikasi di websitenya, tidak ada yang ditutup-tutupi lagi”, tegas Ruben.

Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long menambahkan, transparansi kegiatan pemerintahan di Provinsi Papua ini, menjadikan salah satu indikasi untuk reward secara nasional yang diberikan oleh Presiden RI, sehingga diinternal DPRP juga harus mulai membuka diri.

“Sebab, Pergub sudah ada dan sesegera mungkin membuka transparansi terkait kinerja DPRP, pengguna anggaran dan hal-hal yang dipakai umum, dana anggaran yang diambil dari APBD atau dari APBN,” imbuhnya.

Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea Mamoyao, meminta semua SKPD harus transparan, terbuka dengan informasi dari SKPD itu sendiri, baik program dan kegiatan, termasuk anggarannya.

“Mulai hari ini, kami mengharapkan supaya ada transparansi bagi setiap SKPD dalam sebuah perencanaan hingga implementasi. Itu yang paling penting, karena kita lihat dengan mitra kita, ada banyak yang tersembunyi dan tidak mendapatkan informasi, sehingga masyarakat buta untuk bertanya, kadang ada SKPD menutup diri untuk menyampaikan informasi contohnya BKD soal rekrutmen kepegawaian, IPDN dan lainnya, termasuk rekrutmen TNI dan Polri,” imbuhnya.

Baca Juga:  Ternyata Gara – Gara ‘Daun Bungkus’, Ada Casis Polri Dari Papua Gugur

Komisioner KIP Provinsi Papua Joel Wanda mengakui dari temuan di lapangan, sejak diberlakukannya Pergub Nomor 28 tahun 2013 tentang PPID, masih ada SKPD yang belum membentuk PPID.

“Ini bisa dicek langsung ke SKPD provinsi terutama masih banyak yang belum bentuk PPID,” kata Joel Wanda didampingi Komisioner KIP Papua lainnya, Armin Thalib dan Andriana Wally.

Bahkan, Joel Wanda, indikasinya dapat diketahui sederhana, ketika masyarakat masuk ke SKPD, maka dapat dilihat keberadaan desk informasi ada atau tidak.

“Ada orang yang duduk disitu layani memberikan informasi tidak? Itu menandakan indikator PPID itu ada atau tidak. Jadi, kalau sampai ada orang datang ke SKPD, tidak menemukan itu, maka SKPD itu tidak melaksanakan Pergub 28 tahun 2013 tentang PPID. Ini sudah pelanggaran, artinya perintah dari pimpinan sendiri, mereka sendiri tidak laksanakan,” imbuhnya. (tie/r1)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*