Dinilai Kurang Mendidik, LPJK Rencana Ajukan Revisi Perpres 84 Soal Penunjukan Langsung

Max Richard Krey, Ketua LPJK Provinsi Papua, didampingi Kliwon dan Saifuddin, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua III, serta sejumlah pengurus asosiasi perusahaan kontraktor dan asosiasi profesi saat memberikan keterangan pers di Kantor LPJK Papua belum lama ini. (Foto : Titie / Lingkar Papua)

 

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA – Pengecualian yang diberikan bagi pengusaha asli Papua melalui Metode Pengadaan Langsung (PL) untuk paket proyek senilai Rp 500 juta sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Khusus Papua dan Papua Barat di nilai sudah tidak relevan lagi dan tidak mendidik pengusaha asli Papua secara menyeluruh untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi di masa mendatang guna menghadapi era perdagangan bebas.

Karena pada prakteknya aturan khusus tersebut lebih sering di salah gunakan oleh oknum – oknum tertentu untuk melanggengkan KKN di kelompok tertentu saja, dan menutup peluang bagi kontraktor asli Papua lainnya yang tidak memiliki kedekatan dengan pejabat atau pengambil keputusan dalam pemerintahan.

Sehingga perlu di buat regulasi bahwasanya tidak melalui Penunjukan Langsung (PL) tetapi melalui lelang juga tetapi lelang di maksud di khususkan bagi sesama kontraktor orang asli Papua dan kontraktor Papua lainnya dan tertutup bagi kontraktor luar Papua.

“Kami akan usulkan revisi ini kepada Presiden Jokowi langsung, sejak Perpres 84 Tahun 2012 diberlakukan hingga saat ini, banyak sekali pengusaha OAP maupun pengusaha Papua, tak mendapat porsi layak dari pekerjaan di pemerintahan, baik dana yang bersumber dari APBD, APBN dan dana Otsus”, kata Max Richard Krey, Ketua LPJK Provinsi Papua, didampingi Kliwon dan Saifuddin, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua III, serta sejumlah pengurus asosiasi perusahaan kontraktor dan asosiasi profesi di Kantor LPJK Papua, Rabu (29/11/2017).

Menurut Ketua LPJK, dengan sisa waktu dana Otsus yang hitungan jari lagi, kalau para pengusaha asli Papua terbiasa di manja dengan Penunjukan Langsung (PL), tidak mendidik, dan mereka tidak siap menghadapi kompetisi saat dana Otsus selesai, tapi di sisa waktu ini kita biasakan mereka berhadapan dengan tahapan lelang sesama kalangan orang asli Papua

Menurut pengakuan dan keluhan banyak kontraktor asli Papua kepada Lingkar Papua, bahwasanya dengan berlindung di balik aturan Penunjukan Langsung (PL), terkadang hanya orang – orang itu saja, yang dekat dengan pejabat atau krooni pejabat saja yang berpeluang mendapatkan pekerjaan, sedangkan kontraktor asli Papua maupun kontraktor Papua lainnya yang tidak memiliki kedekatan dengan pejabat, sekalipun mereka punya kemampuan, rasanya sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

Harapannya dengan di revisinya Perpres ini, tentu bisa mengakomodir kepentingan pengusaha OAP dan pengusaha Papua di Papua dan Papua Barat, sehingga ke depan mampu dan siap berkompetensi dalam sistem pelelangan dengan pengusaha secara nasional.

“Kita tau sendiri, dana Otsus diperkirakan akan berakhir tujuh tahun kedepan, artinya jika pengusaha di Papua ini tidak menyesuaikan dengan situasi dan kondisi ini, maka kita akan terlibas dengan sistem dan kondisi yang ada di Indonesia, termasuk AFTA dan perdagangan bebas yang ada di depan mata, jadi tetap di lelang tetapi peserta lelangnya hanya pengusaha asli Papua dan pengusaha Papua saja, sehingga ada kompetisi sehat, di level yang sama, dan semua pihak berpeluang untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya”, kata Max Krey lagi.

Wakil Ketua LPJK Papua, Saifuddin mengatakan bahwa dalam rancangan revisi Perpres Nomor 84 tersebut perlu ditambah dan dikurangi, agar dapat memuat keberpihakan terhadap pengusaha asli Papua dan juga pengusaha kecil lainnya yang domisili di Papua, agar selanjutnya Perpres tersebut lebih menjawab keluhan semua pengusaha asli Papua yang selama ini merasa belum terakomodir.

“Semoga dengan draf ini dapat disempurnakan dan diterima oleh pemerintah,” jelasnya.

Menurut Bob Sowela, Ketua Gapeksindo Papua Perpres Nomor 84 Tahun 2012 pada prakteknya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, yakni mempersiapkan kontraktor asli Papua untuk siap berkompetisi, yang ada menjadi manja dan lebih mengandalkan KKN ketimbang meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya.

“kita ingin ada system pelelangan khusus yang lebih berpihak kepada kontraktor asli Papua, karena kalau menerapkan system pelelangan yang berlaku umum dan nasional belum mampu di akomodir secara baik di daerah, baik oleh penyelenggara maupun penyedia pekerjaan.

Untuk itu pentingnya menyusun draft usulan revisi Perpres 84, sehingga LPJK Provinsi Papua melibatkan seluruh asosiasi pengusaha, asosiasi profesi asli Papua termasuk KAPP dan HIPMAS untuk bersama – sama membuat draft revisi yang hendak di usulkan langsung kepada Presiden.

Ketua Asosiasi Konsultan Indonesia (Askindo) Papua, Sudarjo  juga menilai penerapan Perpres 84 selama ini belum mengakomodir jasa konsultan, sehingga untuk jasa konsultan masih merujuk pada aturan yang bersifat umum dan nasional.

“segala pekerjaan yang di kerjakan kontraktor kan pasti lewat jasa konsultan dulu, mestinya dalam semangat Otsus, keluarnya Perpres 84 sebagai bentuk affirmative kepada pengusaha asli Papua selama ini masih banyak kekurangannya, makanya kami juga menyambut baik wacana revisi ini”, kata Sudarjo.

“maksud dan tujuan Penunjukan Langsung (PL) bagus, tapi berdasarkan pengamatan kami agak kurang mendidik, mestinya para pengusaha asli Papua di biasakan untuk mengikuti system pelelangan hanya terbatas di kalangan mereka saja, sehingga akhirnya teman – teman familiar dengan system yang ada, sehingga tiba masanya siap berkompetisi untuk main ke pekerjaan yang lebih besar lagi”, kata Sudarjo. (tie/r1)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*