KIP Papua : Kalau Pejabat Tertutup, Susah Ditemui, Kepala Menghindar, Patut Dicurigai Ada Apa !

Joel B. Agaki Wanda, Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Papua. (Foto : Titie / Lingkar Papua)

 

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA—Di tengah era keterbukaan ini, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pejabat daerah maupun pejabat negara lainnya dituntut lebih terbuka dalam hal pemberian informasi kepada public, kecuali untuk informasi yang memang dikecualikan oleh Undang – Undang.

“salah satu ciri seorang pejabat yang tidak transparan, atau menyembunyikan sesuatu, pejabat yang bersangkutan sering tidak diketahui keberadaannya, susah ditemui, kepala menghindar (selalu menghindar-Red) saat dimintai informasi, tertutup, padahal salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah memberikan dan menyediakan informasi kepada public, termasuk melayani wartawan”, kata Joel B. Agaki Wanda, Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Papua saat ditemui usai kegiatan dengar pendapat dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Provinsi Papua, Rabu (29/11/2017) lalu.

Menurutnya bila ada tipikal pejabat seperti itu, patut di duga dan bisa menjadi indikasi awal pejabat tersebut tidak bersih, dan bisa jadi ada sesuatu yang di sembunyikan, bahkan tidak menutup kemungkinan ada indikasi KKN, makanya yang bersangkutan selalu tertutup.

“indikator korupsi sangat sederhana, pertama pejabatnya sulit ditemui, karena tidak mau, kalau ditanya selalu salah, tidak mengumumkan jadwal kegiatannya, padahal itu wajib dalam PPID, sampai kepada dokumen”, kata Joel B. Agaki Wanda lagi.

Baca Juga:  Jejak Dugaan Ijazah Palsu Bakal Calon Wabup Puncak

Menurutnya sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik semua instansi pemerintah dan negara wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) di semua instansi dan menyediakan informasi public yang di minta oleh warga masyarakat, termasuk juga wartawan, kalau pejabat PPID dimaksud tidak melayani atau menolak melayani, bisa di pidanakan.

“terkait pelayanan informasi itu sudah ada Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), dan di setiap SKPD harus ada, misalnya profil seorang pejabat wajib diumumkan sekalipun tidak diminta, karena setelah terpilih menjadi pemimpin, segala sesuatu tentangnya harus diketahui, apakah itu terkait alamat, omor telepon wajib diberikan, bahkan seharusnya diumumkan”, tegas ketua KIP Papua.

Menurutnya dengan demikian control public juga bisa dilakukan oleh setiap warga negara, misalnya kalau ada pejabat yang enggan menginformasikan tentang profilnya mungkin takut jika masyarkat tahu dan melihat secara langsung jenjang karirnya, akan ketahuan bahwa sebenarnya pejabat ini tidak layak, karena ada mekanisme, sertifikasi serta persyaratan untuk menjadi seorang pejabat.

“yang paling sering terjadi, Sekretaris atau staf di kantor tidak mengetahui keberadaan pejabat, seperti pejabat bersangkutan sedang dimana, sedang apa, dan apa jadwal tentang kegiatan pejabat tersebut, ini contoh yang kurang baik, karena biasanya pejabat yang kepala (sering-Red) menghindar itu karena takut di kejar dengan sejumlah pertanyaan”, kata Joel Agaki Wanda lagi.

Baca Juga:  Ini Lagu Sentilan Pak Menteri Untuk Pak Walikota Terkait Jembatan Holtekamp !

Demikian juga sebaliknya, bila ada pejabat yang terbuka, termasuk juga kepada wartawan, mudah di temui, mudah di konfirmasi atau di wawancarai, dan siapa saja bisa menemui pejabat itu, itu adalah contoh bahwa pejabat tersebut sudah menerapkan azas keterbukaan, transparan, dan paham tupoksinya.

“banyak pejabat menghindar, bukan karena disibukkan dengan pekerjaan, tetapi bisa jadi khawatir di tanya macam – macam, atau takut di kritisi, dan khawatir salah menjawab, sehingga ketahuan bahwa dia tidak kompeten, saat ini banyak sekali pejabat menghindar bertemu dengan masyarakat, justru lebih banyak tidak berada di tempat kerja dengan alasan kesibukan, padahal seharusnya seorang pejabat harus mempunya waktu untuk melayani publik, dan itu wajib”, tegas Joel Agaki Wanda.

Ia mencontohkan, beberapa kali kegiatan monitoring KIP Provinsi Papua di salah satu biro yang ada di Pemerintah Provinsi Papua, jarang sekali bertemu dengan pimpinan bironya.

“banyak sekali pejabat yang menghindar, bahkan ada biro yang pimpinannya tidak mau ketemu. Saya, tidak perlu sebut itu biro apa, tapi memang pejabatnya tidak mau ketemu, ini ciri-ciri pejabat yang patut dicurigai, seorang pejabat yang mau ketemu walaupun 1-2 menit itu sudah menunjukkan keterbukaan”, kata Ketua KIP Papua lagi.

Baca Juga:  MURI Akui Lomba Mewarnai Gambar Lambang Negara Dengan 22.205 Peserta di Bulan Penuh Kasih Kodam XVII/Cenderawasih Bisa Dicatatkan Sebagai Rekor Baru

Ia juga menyoroti tentang keterbukaan informasi terkait dokumen pemerintahan, menurutnya dokumen pemerintahan wajib di informasikan kepada masyarakat sejak UU Nomor 14 Tahun 2008 lahir.

“Semua dokumen yang dikelola oleh badan publik merupakan dokumen terbuka, kecuali dokumen yang dikecualikan, seperti informasi pribadi, laporan keuangan yang belum diaudit dan sudah”, katanya.

Untuk itu ia menghimbau harus ada peran serta masyarakat juga, masyarakat jangan berpikir bahwa pemerintahan sepenuhnya urusan pemerintah saja, justru masyarakat juga punya peran dalam fungsi pengawasan di era keterbukaan ini.

“masyarakat juga berhak tahu termasuk dalam hal penganggaran di tiap SKPD, pengunaan APBD, dana hibah dan informasi lainnya, karena itu bukan rahasia negara, kecuali memang yang ditentukan UU sebagai rahasia negara”, tegasnya lagi.

Bahkan menurutnya, semua lembaga negara wajib mengumumkan informasi terkait kinerja dan tupoksinya baik di minta ataupun tidak diminta oleh public, karena itu sudah kewajiban, artinya tidak di minta saja wajib mengumumkan, apalagi bila di minta. (tie/r1)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*