Meski Belum Bisa Difungsikan, September 2018 Jembatan Holtekamp Tetap Akan Diresmikan ?

Kadinas PU Provinsi Papua, Djuli Mambaya, ST ketika meninjau langsung perkembangan pembangunan Jembatan Holtekamp, dimana untuk polemik ruas jalan pendekat sisi Pantai Hamadi yang jadi tanggung jawab Pemkot Jayapura dipastikan akan dibantu oleh Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp 100 Miliar sesuai permintaan dari Pemkot Jayapura. (Foto : Titie / Lingkar Papua)

 

LINGKARPAPUA.COM , JAYAPURA—Meski belum dapat difungsikan untuk umum, tetapi direncanakan Jembatan Holtekamp akan tetap diresmikan sesuai jadwal pada tahun 2018 mendatang, selambat – lambatnya bulan September, bahkan mungkin bisa lebih awal di bulan Juli 2018, apabila proses pengiriman bentang tengahnya bisa lebih awal sampai ke Jayapura.

“dua unit pelengkung baja dengan bentangan 120 meter, tinggi 20 Meter, lebar 21 Km dengan berat 2.000 ton dari PT PAL Indonesia sudah di kirim sejak 3 Desember 2017 kemarin, jadi bila sudah terpasang apa yang jadi tanggung jawab pusat dan provinsi sudah tuntas, tinggal jalan pendekat sisi Pantai Hamadi yang belum, tapi tetap kita resmikan dahulu, karena jalan pendekat yang jadi tanggung jawab Pemerintah Kota Jayapura juga sudah ada solusinya, jadi nanti walau diresmikan, belum di fungsikan”, kata Oesman Marbun, Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan dan Jembatan Nasional (BBPJN) Wilayah XVIII Jayapura kepada Lingkar Papua usai perayaan Hari Bhakti PU Ke- 72, Senin (3/12/2017) kemarin.

Baca Juga:  Mabuk Aibon, Trend Anak – Anak di Papua, Pemerintah Jangan Diam Saja !

Terkait polemik pembiayaan untuk jalan pendekat sisi Pantai Hamadi yang jadi tanggung jawab Pemerintah Kota juga menurutnya sudah di musyawarahkan, da nada kepastian bahwasanya baik pemerintah pusat dan pemerintah provinsi akan mengambil alih dan membantu pembiayaan yang sebelumnya sudah di sanggupi oleh Pemerintah Kota Jayapura itu.

“kemarin Kepala Bappeda Kota sudah sampaikan langsung ke saya untuk permintaan bantuan Rp 100 Miliar untuk menuntaskan tanggung jawab Pemerintah Kota, jadi kami bergotong – royong untuk pembangunan Jembatan Holtekamp ini sebagai bentuk kebersamaan dan kekompakan,” kata Djuli Mambaya, ST, Kadinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua secara terpisah saat ditemui meninjau langsung lokasi Jembatan Holtekamp pekan kemarin.

Baca Juga:  Anggota TNI-AD Tidak Boleh “Main Politik”

Menurutnya tidak ada masalah lagi soal pembiayaan jalan pendekat sisi Pantai Hamadi, karena Pemerintah Kota sudah mengajukan permohonan bantuan dukungan, dimana menurut Djuli Mambaya nantinya Dinas PU Provinsi Papua akan menganggarkan Rp 65 Miliar pada tahun 2018 dan Rp 35 Miliar ditahun berikutnya.

“tahun depan kami anggarankan Rp 65 Miliar sebagai bantuan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota untuk pembiayaan jalan pendekat menuju jembatan Holtekamp, itu juga masih kurang, mudah-mudahan tidak ada perubahan untuk mencukupi bantuan sebesar Rp100 miliar sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Jayapura,” katanya lagi.

Ia juga membenarkan rencana peresmian bentang tengah jembatan yang akan menjadi icon Kota Jayapura itu nantinya mesti jalan pendekat sisi Pantai Hamadi belum tuntas, karena menurutnya apa yang jadi beban provinsi dan pusat sudah selesai dan siap diresmikan, sambil sisi pendekat di selesaikan di tahun berikutnya.

Baca Juga:  13.336 Warga Asmat di 224 Kampung Sudah Dapat Vaksin Campak

Terkait rencana peresmian bentang tengah jembatan yang direncanakan oleh Oesman Marbun, Kepala BBPJN XVIII Jayapura paling cepat Juli dan selambat – lambatnya September 2018 nantinya tidak akan mengganggu proses penyelesaian jalan pendekat sisi Pantai Hamadi.

“jadi yang sudah dananya full disini pemeiritah pusat dan provinsi, dan sisa pekerjaan jalan pendekat dari arah Hamadi dan Holtekamp masih terpending, BBPJN XVIII mungkin nanti akan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua akan membantu Pemerintah Kota Jayapura untuk pembiayaannya, apalagi  untuk pembangunan jalan pendekat ini diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp350 Miliar, yang penting penyelesaian hak ulayat diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi dan Kota sesuai MoU,” kata Oesman lagi, mengaku sudah melaporkan secara lisan juga kepada Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal terkait perkembangan jembatan Holtekamp tersebut, usai periayaan Hari Bhakti PU Ke- 72 kemarin. (tie/r1)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*