Bagi – Bagi Saham Freeport, Mimika dan Kabupaten Terdampak Dapat 7 %, Pemprov Papua 3 %

Ilustrasi tambang dan perusahaan Freeport. (Foto : doc. merdeka.com)

 

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA – Bila sebelumnya Pemerintah Provinsi Papua melalui Gubernur Lukas Enembe ngotot mendapatkan jatah saham PT. Freeport Indonesia (PT. FI) sebesar 20% tanpa membayar, namun per 15 Desember 2017 kemarin, akhirnya Pemprov Papua mengalah dan menerima tawaran kepemilikan saham sebesar 10% dari divestasi saham yang akan di akuisisi oleh pemerintah pusat sebesar 51%.

Dari 10 % untuk Pemerintah Provinsi Papua itu juga akan diatur kembali secara internal daerah, bagaimana pembagiannya, karena sebesar 7% dipastikan akan menjadi jatah Kabupaten Mimika yang di bagi bersama dengan beberapa kabupaten terdampak lainnya yang berada di sekitar areal tambang PT. FI, seperti Kabupaten Paniai, Intan Jaya, Puncak dan Nduga, termasuk juga untuk masyarakat pemilik ulayat.

Sedangkan sisanya 3% yang menjadi jatah Provinsi Papua nantinya di bagi secara merata kepada kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Papua.

Baca Juga:  Boy Dawir : Pemkot Jangan Lempar Bola Untuk Biayai Jembatan Holtekamp

“Kita sudah menyetujui 10 persen kepemilikan saham PT Freeport sebagaimana kesepakatan dengan pemerintah pusat, itu sudah ditanda-tangani draf kesepakatannya,” kata Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH kepada wartawan di Gedung Negara, Kamis (14/12/2017) kemarin.

Sebagai tindak lanjutnya, kata Lukas Enembe, Provinsi Papua akan melakukan penandatangan perjanjian dengan pemerintah pusat dengan menghadirkan Menteri BUMN, Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan dan Energi.

“Seharusnya 15 Desember ini kita sudah tanda tangan perjanjian, namun ditunda karena dua menteri sedang tidak berada di tempat,” kata Lukas.

Gubernur mengatakan bahwa sebelumnya Pemerintah Provinsi Papua mengajukan 20 persen kepemilikan untuk saham Freeport, hanya saja setelah dilakukan perhitungan, ada saham yang sudah menjadi milik pemerintah sebesar 9,63 persen, sehingga setelah melalui berbagai pembahasan, maka kesepakatan akhir dikembalikan pada kesepakatan awal yakni 10 persen.

Baca Juga:  Markum Sayangkan Pernyataan Watae Yang Salahkan Pemerintahan Sebelumnya

“Jadi dari 51 persen sudah kami tawarkan kepada pemerintah pusat sebesar 20 persen, tapi setelah dihitung akhirnya mencapai kesepatakan 10 persen saja. Dengan demikian sisa sahamnya tinggal 41 persen milik pemerintah pusat, sebab didalam 41 persen itu terdapat 9,63 persen saham yang sudah menjadi milik pemerintah sejak lama dan 30 sekian persen sisanya itu yang milik pusat,” jelas Lukas.

Selanjutnya, secara pembagian di daerah, Lukas menjelaskan, pemerintah Kabupaten Mimika meminta 7 persen saham tersebut dengan beberapa pertimbangan seperti masyarkat, adat dan hak ulayat di Mimika.

Namun pemerintah tidak akan serta merta memberikan, sebab dalam 7 persen tersebut harus ada perjanjian jelas tentang hak ulayat, hak adat termasuk hak bagi sebagian kabupaten yang terkena imbas dari produksi tambang underground PT Freeport.

“prisipnya saya memahami dan berjuang untuk mendapatkan ini, saya setujui 7 persen untuk Mimika sehingga saya sarankan kepada Bupati untuk mengelola secara baik sebab ini persoalan besar dan tantangan kedepan untuk pengelolaannya, jadi harus disepakati jelas untuk hak ulayatnya lalu diserahkan 7 persen itu, apalagi ada beberapa kabupaten sekitarnya, seperti Paniai, Intan Jaya, Puncak dan Nduga. Sehingga ini harus diatur baik dulu,” jelas Lukas.

Baca Juga:  Yakin Jadi Calon Tunggal, Ini Alasan LUKMEN Ngotot Lawan Kotak Kosong Saja

Selanjutnya jika pembagian 7 persen yang rencananya diserahkan kepada Pemeirntah Mimika, maka Pemerintah Provinsi Papua hanya mendapat porsi 3 persen, yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan 29 kabupaten dan Kota di seluruh Papua.

Lukas mengaku, nilai setiap saham ini sangat besar, dan Pemerintah Provinsi Papua tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli saham tersebut. Sehingga, Pemerintah melakukan upaya negosiasi pasar, terkait harga saham tersebut.

“Salah satu solusinya adalah dengan membentuk Holding Company pertambangan, Pemerintah menujuk Inalum sebagai Holding Company yang nantinya kita akan nebeng disitu untuk mekanisme kepemilikan saham tersebut,” jelasnya. (tie/r1)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*