Dana Sertifikasi Guru Terlambat Cair, Wakil Walikota Bilang SKPD Telat Masukkan SK, Kadinas Bilang BKAD Lalai Masukkan di APBD Perubahan 2017

(Kiri) Wakil Walikota Jayapura Ir. Rustan Saru dan (kanan) Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, I Wayan Mudiyasa, S.Pd, M.Pd. (Foto: (kiri) beritapapua.dharapos.com dan (kanan) wartaplus.com)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA—  Ratusan guru di Kota Jayapura mengeluhkan belum terbayarkannya Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau Dana Sertifikasi Guru yang sudah bersertifikat Pendidik untuk periode Triwulan III pada Semester Kedua Tahun 2017 ini.

“kami di tuntut professional dalam bekerja, tapi Tunjangan Profesional Guru (TPG) kami belum di bayarkan, padahal droping dananya dari pusat sepengetahuan kami sudah full semuanya dari periode Juli – Desember 2017 ini, padahal kami sangat berharap dana sertifikasi itu bisa kami gunakan untuk rayakan Natal ini”, celetuk seorang guru yang menolak di korankan namanya kepada lingkarpapua.com, Senin (18/12/2017).

Menurut pengakuannya dana sertifikasi yang ia terima untuk semester kedua (Juli – Desember) baru untuk 2 bulan saja, sedangkan sisanya yang 4 bulan menurut informasi yang di sampaikan dari Dinas Pendidikan baru akan di bayarkan pada Tahun Anggaran 2018 mendatang.

Rupanya soal dana sertifikasi guru ini juga menjadi pertanyaan dan keresahan ratusan guru lainnya, namun mereka semua tidak berani berbicara terbuka mempertanyakan apa yang menjadi haknya.

“kalau kami ributkan nanti kami di katakan matre’, lebih megejar uang ketimbang kedepankan tugas sosial kami sebagai pendidik dan pahlawan tanpa tanda jasa, sebelum – sebelumnya pembayaran TPG itu dilakukan per triwulan, jadi dalam setahun kami terima 4 kali, tapi belakangan ini jadi 6 bulan sekali, atau per semester, padahal Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) kami sudah keluar sejak September kemarin”, celetuk guru lainnya yang berhasil di temui lingkarpapua.com yang menolak namanya di korankan, Selasa (19/12/2017) kemarin.

Menyikapi kondisi tersebut, akhirnya Senin (18/12/2017) bertempat di ruang kerja Wakil Walikota Jayapura dilangsungkan pertemuan tertutup antara Wakil Walikota Ir. Rustan Saru, Kadinas Pendidikan Kota Jayapura, I Wayan Mudiyasa, S.Pd, M.Pd bersama perwakilan guru – guru yang mempertanyakan haknya.

“tidak ada masalah, yang terlambat nanti dibayarkan Januari, jadi ini bukan kas daerah yang kosong sehingga tidak bisa dibayarkan, kendala administrasi saja, ada keterlambatan pengajuan berkas SKTP guru – guru ke BKAD dari Dinas Pendidikan, sebab dana tersebut dari dana DAK yang seharusnya pengajuannya dipercepat, waktu itu BKAD tidak sempat masukan dalam APBD Perubahan 2017, dan masuknya di APBD 2018 di APBD induk, sehingga kita bisa pastikan paling lambat 15 Januari sudah diselesaikan”, kata Ir. Rustan Saru, Wakil Walikota Jayapura kepada lingkarpapua.com, melalui saluran telepon, Selasa (19/12/2017) malam.

Baca Juga:  Lima Bulan Tidak Gajian, Empat Tahun SK PNS Tra’ Jelas, Puluhan CPNS K2 Kabupaten Keerom Demo

Dan Wakil Walikota menjamin bahwa dana sertifikasi tersebut pasti akan di bayarkan keseluruhannya paling cepat per 15 Januari 2018, lantaran dana tersebut dimasukkan dalam APBD Induk 2018.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura I Wayan Mudiyasa, S.Pd, M.Pd secara terpisah kepada lingkarpapua.com mengatakan tidak ada persoalan dalam pembayaran dana tersebut, hanya soal waktu saja sehingga mengalami keterlambatan, ia memastikan, dana tersebut akan diserahkan pada guru – guru sesuai SKTP yang sudah diterbitkan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan yang di serahkan ke BKAD untuk selanjutnya akan di transfer langsung ke rekening para guru.

“Pak Wakil Walikota sudah komunikasi dengan BKAD bahwa 15 Januari sudah bisa dibayarkan, dan semuanya hak guru harus dibayarkan. Tidak ada masalah, cuma karena di APBD Perubahan teman-teman di BKAD lupa memasukkan, sehingga tidak ada pos anggarannya, makanya akan dimasukan pada APBD 2018”, kata I Wayan Mudiyasa.

Ia mengaku memang ada kelalaian dari BKAD, mengingat proses pengusulan SKTP sudah dilakukan Dinas Pendidikan ke BKAD sejak bulan Oktober 2017 kemarin.

“jadi 700 SK keluar pada Oktober, dana sertifikasi itu memang dana APBN, jadi ada kelalaian dari BKAD, pada saat APBD Perubahan entah mengapa kok tidak di masukkan, sehingga kosong untuk dana sertifikasi, padahal itu ada dananya, ya, memang itu memang kelalaian”, kata Kadinas Pendidikan Kota Jayapura lagi.

Soal pengajuan SKTP para guru yang sudah tersertifikasi ke BKAD Kota Jayapura, menurut I Wayan sudah dilakukan sejak Oktober, dimana pengajuan SKTP tersebut dilakukan secara bertahap.

“jadi dari Oktober baru keluar SK dan kita kumpulkan, dan Dinas Pendidikan masih membuat nomor rekening dimasing-masing guru yang berhak menerima, alurnya Dinas Pendidikan mengusulkan nama-nama, by name by SKTP dan rekening setelah itu dari BKAD masukkan ke rekening guru-guru langsung”, kata I Wayan lagi.

Ia menambahkan, untuk semester II tahun 2017 memang sudah ada pembayaran 20 persen lebih sedikit kepada para guru.

“Jadi ini hanya kesalahpahaman saja, guru-guru tidak mendapat  informasi jelas, padahal semua itu adalah haknya para guru dan tidak boleh dipotong apalagi diambil, jadi tidak ada bahasa uang itu hangus, karena ada beberapa guru dari 2010 yang belum dikeluarkan SKTP-nya oleh pusat, bisa dibayarkan sekalian, makanya saya sampaikan kepada para guru-guru untuk tidak khawatir, seandainya memang hingga akhir tahun ini belum ada SKTP keluar, kita nanti akan keluarkan itu di 2018 dan dibayarkan over dan dana ini disiapkan oleh pusat”, kata Mudiyasa menjelaskan berulang – ulang.

Baca Juga:  Konsumsi Premium Menurun Pertalite di Tambah, Kebutuhan Avtur Naik Pertamina Jamin Aman

Hasil penelusuran lingkarpapua.com, penyaluran atau pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau Dana Sertifikasi Guru atau Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) tahun 2017 melalui transfer daerah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2016 tertanggal 2 Desember 2016.

Dan juga diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah.

Sesuai peraturan tersebut transfer dana Sertifikasi Guru dari pemerintah pusat ke Kas Daerah di masing – masing daerah dilakukan per triwulan, dimana untuk Triwulan I periode Januari – Maret biasanya di cairkan bulan Maret sebesar 30% dari kebutuhan dana yang akan di bayarkan, sedangkan transfer dana untuk Triwulan II periode April – Juni paling cepat pada bulan Juni sebesar 25%, dan untuk Triwulan III periode Juli – September paling cepat di transferkan pada bulan September sebesar 25% juga, dan untuk Triwulan IV periode Oktober – Desember biasanya di transfer per November sebesar 20%.

Dan prosedurnya, bagi guru yang telah memenuhi syarat menerima dana sertifikasi tersebut akan diterbitkan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) sebagai dokumen sah bahwa yang bersangkutan berhak menerima dana sertifikasi dimaksud.

Bahkan di dalam pasal 80 (ayat 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2016 disebutkan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota wajib menbayarkan dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) kepada guru yang berhak dan memenuhi persyaratan (telah terbit SKTP-Red), paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dana TPG di Kas Daerah.

Dimana mekanisme penerbitan SKTP oleh Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan tersebut bisa melalui proses online, namun juga bisa offline, dengan merujuk pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang di update secara langsung oleh sekolah masing – masing dan juga bisa di akses oleh guru – guru untuk mengetahui berkas – berkas apa saja yang kurang sehingga SKTP-nya belum diterbitkan.

Dimana Ditjen GTK menerbitkan SKTP dua tahap dalam satu tahun, dimana penerbitan SKTP Tahap 1 berlaku untuk Semester Satu (Triwulan I dan II) terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Juni, dimana biasanya SKTP Tahap I terbit di bulan Maret, sehingga dengan terbitnya SKTP tersebut dijadikan dasar bagi pembayaran untuk periode Triwulan I dan II (Semester Satu)

Sedangkan penerbitan SKTP tahap 2 berlaku untuk Semester Dua (Triwulan III dan IV) terhitung mulai bulan Juli sampai dengan Desember, yang biasanya terbit di bulan September yang dijadikan dasar bagi pembayaran untuk Triwulan III dan IV (Semester Dua).

Baca Juga:  Pesawat Sering Tergelincir, Rp.80 Miliar Untuk Perpanjang Run Way Bandara Rendani

“itu juga yang jadi pertanyaan kami, sebelumnya kami terima dana sertifikasi tersebut per triwulan, tapi sekarang terimanya per enam bulan, contoh kasus untuk semester kedua ini baru dua bulan punya yang dibayarkan”, kata seorang guru yang menolak di korankan namanya ketika ditanyakan periodisasi penerimaan dana sertifikasi guru tersebut.

Terkait hal itu, Kadinas Pendidikan Kota Jayapura menjelaskan bahwa tidak ada unsur kesengajaan dari Dinas untuk menahan dana sertifikasi yang sudah di transferkan dari pusat ke Kas Daerah, namun sesuai aturan bahwa pembayaran baru bisa di lakukan apabila sudah terbit SKTP dari pusat, dan selama ini pada prakteknya meski dananya sudah ada di Kas Daerah, kalau pusat belum menerbitkan SKTP, maka dana sertifikasi tersebut belum bisa di bayarkan.

“kalau sesuai aturannya memang harus dibayarkan setiap tiga bulan, Cuma di sini kita gabungkan pembayarannya untuk Triwulan I dan II, kan tidak mungkin SKTP terbitnya bulan Maret, bahkan biasanya SKTP dari pusat itu terbitnya di Mei atau Juli, sehingga pembayaran  Triwulan I dan II, digabung dan dibayarkan pada Mei atau Juni, jadi pembayaran ini memang tidak bisa dilakukan tepat waktu per tiga bulan, karena yang kita bayarkan itu tergantung SKTP yang terbit dari pusat”, kata I Wayan Mudiyasa, Selasa (19/12/2017) kepada lingkarpapua.com melalui saluran telepon.

“dari Badan Keuangan Kota Jayapura saat APBD Perubahan 2017 kemarin, mereka tidak tahu, atau lupa memasukan, atau gimana saya kurang tau juga, sehingga dana sertifikasi itu yang jelas di dalam APBD Perubahan hanya ada pembayaran untuk 2 bulan lebih, itulah yang kami bayarkan, sedangkan sisanya akan dibayarkan di APBD 2018 sesuai janji Pak Wakil Walikota kemarin per 15 Januari”, tegas Kadinas Pendidikan Kota Jayapura lagi.

I Wayan Mudiyasa juga menepis isu – isu miring yang dialamatkan ke jajarannya, bahwasanya di duga dana tersebut sengaja diendapkan atau di salah gunakan.

“jadi dana itu memang sudah ada, itukan dana-dana itu berupa Silpa begitu, jadi prosesnya, dari Dinas Pendidikan mengusulkan nama dengan nomor rekening guru sebagaimana SKTP yang diterima, semua dana sertifikasi guru masuk di rekening masing-masing guru, dan tidak ada uang yang singgah di Bendahara Dinas Pendidikan, apalagi di salah gunakan atau sengaja di endapkan, di Kota Jayapura proses ini sudah berlaku sejak 2016”, tegas I Wayan Mudiyasa.

Ia mengaku tidak mengetahui pasti berapa jumlah dana sertifikasi dimaksud yang sudah dibayarkan dan yang belum dibayarkan, karena tiap – tiap guru nominal yang diterima berbeda, tergantung pangkat, golongan, gaji pokok, beban kerja dan kinerjanya juga.

“Saya tidak tahu pasti soal nominalnya, nanti itu di Keuangan”, kata Mudiyasa singkat. (tie/r1)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*