Ada Perjanjian Rahasia Dibalik Jatah 10% Saham Freeport Untuk Papua ?

Penandatanganan perjanjian kerjasama pemberian saham 10 persen PT. FI dari 51% divestasi saham yang di miliki pemerintah kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemkab Mimika oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Ignasius Jonan. (Foto : ist/Lingkar Papua)

 

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA– Sejak tahun 1967, atau 51 tahun sejak PT. Freeport Indonesia pertama kali mengoperasikan tambang Erstberg di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, akhirnya rakyat Papua bisa memiliki saham di perusahaan yang memiliki total asset per Desember 2009 sekitar US$ 25 Miliar atau Rp. 225 Triliun itu, yang omzetnya pada tahun 2016 lalu mencapai Rp. 44 Triliun.

Dalam release yang diterima lingkarpapua.com, Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan sahnya kepemilihan 10 persen saham divestasi Papua menjadi kado tahun baru bagi masyarakat Papua, setelah hampi 51 tahun lamanya Papua tidak dilibatkan dalam kontrak karya Freeport.

“Jadi untuk saham 10 persen ini adalah hadiah bagi masyarakat Papua, dan ini menjadi satu sejarah bagi Indonesia sejak tahun 1967, hari ini 12 Januari 2018 dibawah pemerintahan Joko Widodo dapat berpikir untuk orang Papua dan ini menjadi sejarah bagi Papua”, kata Lukas Enembe usai acara penandatanganan perjanjian antara pemerintah pusat, PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Provinsi Papua dan Pemda Kabupaten Mimika yang di hadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Dirut PT. Inalum Budi Gunadi Sadikin, dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng, di Aula Djuanda, kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (12/1/2018) kemarin.

Gubernur Papua mengatakan, tahapan selanjutnya Pemerintah Provinsi Papua bersama dengan PT Inalum akan melakukan proses perhitungan secara teknis dan mekanismenya.

“jadi 10 persen ini  adalah milik pemerintah bukan orang per orang atau perusahaan, sehingga utuh secara berdaulat, Inalum disini untuk melakukan membicarakan persoalan besar untuk bagaimana mengatur mekanisme 10 persen ini,” kata Gubernur Papua menambahkan Pemprov sudah membentuk BUMD dengan nama PT Papua Divestasi Mandiri yang nantinya akan bekerjasama dengan Inalum untuk pengelolaan saham dimaksud.

Namun yang menyisakan tanda tanya adalah bagaimana proses divestasi saham PT. Freeport Indonesia tersebut, mengingat seperti dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwasanya proses divestasi 51 % saham PT. FI dipastikan tidak akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua maupun Kabupaten Mimika.

Artinya jatah 10% saham Freeport untuk Papua yang disebutkan pembagiannya 7% untuk Pemda Mimika dan beberapa kabupaten sekitarnya, dan 3% sisanya untuk Pemerintah Provinsi Papua diberikan secara cuma – cuma kepada Papua tanpa harus menyetorkan sejumlah modal sesuai dengan harga saham PT. Freeport yang dipastikan nilainya mencapai triliunan itu.

Baca Juga:  ASN Pemda Keerom Ditemukan Tewas Dibawah Jembatan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemberian 10% saham Freeport Indonesia ini dilakukan dengan mekanisme korporasi sehingga tidak membebani APBN dan APBD.

Dengan kata lain, pemerintah pusat maupun Papua tidak perlu mengeluarkan dana yang berasal dari APBN dan APBD, atau secara cuma-cuma diberikan kepada Papua.

“Seperti saya katakan tadi pengambilalihan ini tidak akan membebani APBN dan APBD. Dalam hal Pemerintah Daerah Papua dan Kabupaten Mimika serta APBN tidak akan keluarkan uang. Prosesnya melalui proses korporasi yang akan dilakukan melalui PT Inalum,” kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (12/1/2018), sebagaimana dilasnir detikfinance.com.

Masih dalam lansiran detikfinance.com, Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, proses pengambilalihan 51% saham Freeport akan dilakukan dengan mekanisme kerjasama antara Inalum dengan BUMD dari Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika yang diwakili oleh PT. Papua Divestasi Mandiri yang kata Gubernur telah didirikan itu.

“Jadi yang pertama memang Inalum akan kerjasama dengan BUMD dari Pemerintah Provinsi Papua dan Mimika untuk bersama-sama masuk menjadi pemilik 51% saham Freeport Indonesia, di mana konsorsium Inalum akan pegang 41 persen, teman-teman dari Papua akan pegang 10%,” kata Budi Gunadi.

Mantan Bos Bank Mandiri ini masih enggan membeberkan bagaimana mekanisme divestasi saham tersebut tanpa membebani APBN dan APBD, bahkan Budi Gunadi menegaskan bahwa pendanaan untuk membayar divestasi saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu tidak melibatkan perusahaan swasta .

“Jadi, dengan adanya tanda tangan ini kami pastikan, teman-teman dari Papua dan Pemda itu bekerjasamanya dengan Inalum. Jadi tidak ada kerjasama dengan yang lain, termasuk cerita-cerita hoax yang lain itu. Dengan ini kita setujui kita akan menjadi sama-sama, menjadi pemilik dan tidak ada kerja sama dengan yang lain,” jelas Budi.

Soal tidak terbukanya Direktur Utama PT. Inalum sebagai holding BUMN tambang yang mengkoordinir tiga BUMN lainnya yakni PT. Timah Tbk, PT. Aneka Tambang, dan PT. Bukit Asam tersebut bisa jadi karena BUMN yang mewakili pemerintah itu sudah terikat dalam perjanjian Non Disclosure Agreement atau perjanjian rahasia dengan raksasa tambang asal Amerika Serikat tersebut.

Sebagaimana dilansir jawapos.com, 29 November 2017 lalu Budi Gunadi Sadikin mengakui bahwa pihaknya tidak bisa membeberkan secara gamblang bagaimana skema divestasi saham PT. Freeport Indonesia sebesar 51% tersebut karena sudah terikat dalam sebuah perjanjian rahasia dengan Freeport Mc Moran.

Baca Juga:  DKPP Copot Manase Wandik Dari Jabatan Ketua KPUD Puncak

“Dengan perusahaan di Papua itu kami sudah tandatangan Non Disclosure Agreement. Jadi enggak boleh ngomong. Tapi progresnya bagus. Mudah-mudahan saudara kita tambah jadi lima”, kata Budi Gunadi, Direktur Utama PT. Inalum sebagaimana di lansir jawapos.com, 29 November 2017.

Executive Director Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo medio Agustus 2017 lalu sebagaimana dilansir detikfinance.com menjelaskan bahwa ada dua metode divestasi saham PT. Freeport yang mungkin di lakukan yakni dengan metode replacement cost (penggantian biaya yang sudah dikeluarkan perusahaan) atau fair market value (harga pasar yang wajar).

Menurut Yustinus Prastowo bila di hitung dengan metode fair market value, berdasarkan nilai cadangan dengan masa kontrak hingga tahun 2041, nilai 100% saham PT. Freeport Indonesia adalah US$ 15,9 Miliar (Rp. 211 Triliun),  berarti nilai 51% sekitar Rp. 107 Triliun, artinya untuk yang 10% jatah Papua kurang lebih Rp. 21 Triliun.

Apabila metode tersebut yang digunakan, menurutnya total asset atau kekayaan empat BUMN tambang yang telah bergabung dalam holding BUMN Tambang di bawah komando PT. Inalum tidak akan mencukupi untuk membeli 51% saham PT. Freeport tersebut, karena total asset empat BUMN tambang milik negara itu hanya sebesar Rp. 88 Triliun, maka menurutnya metode yang ideal digunakan dan tidak memberatkan pemerintah Indonesia adalah metode replacemet cost.

“Kalau memakai metode ini (replacement cost-Red), nilai 100% saham Freeport adalah US$ 5,9 Miliar atau sekitar Rp 78 Triliun. Maka 51% saham sekitar Rp 40 Triliun. Holding BUMN pertambangan sanggup mengumpulkan uang sebanyak itu, jadi kalau pakai replacement, pemerintah sanggup. Kan sekitar Rp 40-50 triliun”, kata Yustinus lagi namun mengatakan metode tersebut juga tentunya tidak adil buat Freeport.

Dengan disahkannya perjanjian 10 persen divestasi bagi Papua disambut positif oleh Ketua DPRP Provinsi Papua, Yunus Wonda yang juga turut hadir dalam prosesi penandatanganan kemarin.

“sudah terjadi hari ini, dan ini sangat luar biasa, DPRP dari awal memberikan dukungan kepada Gubernur untuk memperjuangkan Freeport ini, dengan adanya sikap tegas Gubernur tanpa tendensi apapun serta komitmen kuat, jadi komitmen Gubernur selama ini untuk memperjuangkan kepemilihan saham Freeport, jadi bukti dan sejarah untuk rakyat Papua”, kata Yunus Wonda.

Menyangkut mekanisme kedepannya, Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Boly, mengatakan Komisi III akan ikut bersama BUMD yang terlibat dengan PT Inalum.

Baca Juga:  WALIKOTA MENANGIS, TIDAK INGIN JAYAPURA SEPERTI POSO DAN AMBON

“Jadi secara teknis dewan akan terlibat dalam hal menghitung dan melihat berapa besaran total nilai keikutsertaan saham Papua, nah dari 3 persen milik Pemprov, berapa kewajiban kewajiban setornya nya. itu harus diketahui totalnya,” kata Carolus via selularnya, semalam.

Carolus Bolly juga menegaskan bahwa nantinya akan di bicarakan antara Pemorv Papua, Pemda Mimika, setelah penyertaan saham itu, pada tahapan mana dan tahun berapa, Papua sudah bisa mendapatkan deviden daripada kepemilikan saham tersebut.

“nah besaran-besaran inilah yang nantinya kedepan akan menjadi pendapatan bagi daerah”, kata Carolus Boly berharap deviden yang di peroleh dari 10 % tersebut nominalnya bisa lebih besar dari alaokasi dana Otsus yang selama ini diterima oleh Provinsi Papua dari pusat.

Terlepas dari ‘hak kesulungan’ yang sudah semestinya menjadi hak orang Papua, karena lokasi tambang tersebut berada di atas tanah ulayat orang Papua, dengan mendapatkan jatah 10% saham PT. Freeport Indonesia tanpa harus mengeluarkan dana APBD Provinsi maupun Kabupaten sesen pun tentunya patut di curigai juga, apa sebenarnya isi ‘perjanjian rahasia” yang sudah di tanda tangani pemerintah, Freeport Mc Moran, dan PT. Inalum, karena dipastikan perjanjian rahasia tersebut juga akan mengikat rakyat dan pemerintah Provinsi Papua maupun pemerintah Kabupaten Mimika.

Apa benar, PT. Inalum yang merupakan BUMN milik negara atau perusahaan negara dalam operasionalnya mengelola Freeport ke depan tidak akan menyedot anggaran APBN maupun APBD, karena bagaimanapun sebagai perusahaan negara apabila mengalami kesulitan finansial mau tidak mau negara dipastikan akan turun tangan juga.

Perlu di antisipasi juga, dengan kepemilikan saham mayoritas 51% oleh pemerintah, maka tanggung jawab operasional menjadi beban pemerintah melalui PT. Inalum, padahal semua pihak tahu bicara PT. Freeport Indonesia bukan sekedar bicara bisnis namun juga menyangkut situasi politik, dan social kemasyarakatan.

Sebagai gambaran bila sebelumnya terjadi masalah dan gejolak social di Freeport, maka pemerintah tidak terlalu campur tangan, dan semuanya menjadi urusan manajemen PT. Freeport mutlak, namun dengan perubahan kepemilikan saham yang terjadi, dipastikan tanggung jawab tersebut juga beralih kepada pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas.

Lantas bagaimana dengan kebijakan manajemen PT. Freeport Indonesia yang sudah berjalan selama ini dalam kaitannya dengan masyarakat asli Papua dan pemilik ulayat, termasuk di dalamnya dana royalty, pajak, termasuk tunggakan hutang Freeport ke pemerintah Provinsi, apakah juga akan berubah, ataukah tetap berjalan seperti apa adanya.

Rasa – rasanya tidak mungkin PT. Freeport Indonesia melepas 51 % kepada pemerintah bila hanya iming – iming kesempatan beroperasi hingga tahun 2041, pasti ada deal – deal baik secara politik, ekonomis, bahkan mungkin social kemasyarakatan yang tertuang dalam ‘perjanjian rahasia’ tersebut. (***)

Reporter         : Titie
Editor              : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*