Hilirisasi Tambang Dorong Indonesia-sentris

ilustrasi, manfaat langsung nilai tambah dari produk tambang terkait proses hilirisasi. (sumber : pbs.twimg.com)

 

Hilirisasi harus diletakkan dalam konteks percepatan pembangunan wilayah yang berlokasi di daerah terpencil, baik Sulawesi, Kalimantan, Kepulauan Maluku maupun Papua, hilirisasi jangan menambah “Jawa-sentris”, namun haruslah “Nusantara-sentris”

 

Oleh : Dr. Velix Wanggai*

Hari ini sebuah harian nasional memberitakan “Program Hilirisasi Belum Integrasi”. Hal itu tercermin dari hilirisasi mineral di dalam negeri yang belum terintegrasi dengan sektor industri. Pemerintah dianggap oleh para pengamat masih terfokus pada upaya penerimaan negara.

Dalam bahasa awam, batu-batu hasil penambangan tidak langsung di ekspor ke luar negeri. Selama puluhan tahun, hasil galian tambang tanpa diolah untuk produk yang memiliki nilai tambah. Namun hadirnya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur perubahan kebijakan yang cukup drastis karena perusahaan tambang mineral diwajibkan untuk melakukan hilirisasi.

Baca Juga:  Ada ‘Saksi Ganda’ di PSU Pilkada Kabupaten Jayapura 2017

Dalam bahasa UU 4/2009, hilirisasi dimaknai sebagai ‘pengolahan dan pemurniaan yakni kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan’

Ternyata soal hilirisasi ini tidak hanya sebatas urusan teknologi pengolahan dan permurnian semata, namun hilirisasi terkait pula dengan aspek pengembangan wilayah, pengembangan energi (listrik), kesiapan SDM lokal, aksessibilitas dan sistem logistik antar wilayah.

Simak saja, perdebatan yang panjang dalam renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia ketika mendiskusikan lokasi pengolahan dan pemurniaan konsentrat (smelter), apakah lokasinya di Papua (sekitar wilayah eksploitasi Freeport) ataukah di Gresik, Jawa Timur?

Salah satu poin yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Papua adalah agar smelter di Papua. Hal ini sejalan pula, dengan kebijakan kewilayahan Papua di dalam RPJMN 2015 – 2019. Salah satu poin kebijakan adalah pengembangan hilirisasi berbasis komoditas unggulan di beberapa Kawasan Pengembangan Ekonomi.

Baca Juga:  Blusukan di Pasar Wamanggu Merauke, LUKMEN Sanggupi Kerinduan Mama – Mama Papua Punya Pasar Sendiri

Sebaliknya, pihak dunia usaha menghendaki smelter ditempatkan di Gresik, Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan infrastruktur pendukung, seperti energi listrik, aksesibilitas, dan industri lainnya yang terkait dengan smelter tersebut seperti pupuk dan sebagainya.

Intinya, Freeport berkomitmen untuk membangun smelter dalam 5 tahun ke depan hingga 2022.

Karena itu, hilirisasi (smelter) perlu dilihat secara komprehensif, baik sisi sektoral dan sisi regional. Tujuannya, tidak hanya Indonesia memperoleh nilai tambah dari produksi ikutan tambang saja, namun hilirisasi juga harus diletakkan dalam konteks percepatan pembangunan wilayah-wilayah yang biasanya berlokasi di daerah yang terpencil, baik di Sulawesi, Kalimantan, Kepulauan Maluku maupun Papua.

Intinya, hilirisasi jangan menambah “Jawa-sentris”, namun haruslah “Nusantara-sentris”. *(Penulis adalah tokoh Papua, Doktor Bidang Ilmu Hubungan Internasional, Pemerhati Otonomi Daerah dari Papua)

Baca Juga:  Ada Laporan Catut Nama Pejabat Untuk Menangkan Tender, DPRP akan Panggil LPSE dan Dorong Perda Khusus Pengusaha OAP

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*