Kontroversi Tudingan Ijazah Palsu Sang Calon Gubernur

Karikatur John Wempi Wetipo, Sang Calon Gubernur yang di goyang isu ijazah palsu. (Foto : [email protected])

 

Jumat, 14 Juni 2013, lima tahun lalu, Polda Papua menetapkan tudingan ijazah palsu tersebut tidak terbukti, kasus di nyatakan ditutup karena Polda Papua tidak punya bukti yang kuat. Sehingga yang bersangkutan berhak menggunakan gelar Sarjana Sosial (S.Sos). Lima tahun lalu, isu tersebut dihembuskan saat JWW hendak maju periode kedua sebagai Bupati Jayawijaya, hari ini, isu yang sama kembali ‘di goreng”, ketika JWW hendak maju sebagai Calon Gubernur Papua.

 

Oleh    : Titie / Walhamri Wahid / Lingkar Papua

“Gelar perkara menyimpulkan berdasarkan alat bukti, Wempi Wetipo selaku Bupati Jayawijaya tak cukup bukti melakukan perbuatan membuat dan atau menggunakan ijazah Sarjana Sosiologi lulusan Sekolah Tingi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Silas Papare Jayapura pada Tahun 1999, sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 263 KUHP,” kata Sumerta ke wartawan di ruang kerjanya di Polda Papua, Kota Jayapura, Papua, Jumat (14/06/2013) lalu sebagaimana dilansir TabloidJubi.com terbitan 15 Juni 2013.

Polda Papua ketika itu menyatakan karena tidak cukup bukti sehingga penyidikan dihentikan. Keputusan tersebut di ambil setelah meminta keterangan sejumlah pihak sebagai saksi, termasuk pengelola Yayasan Mandala Trikora, operator Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Silas Papare Jayapura.

“Tapi dari saksi ini, dinyatakan Wempi Wetipo benar-benar Mahasiswa STISIPOL Silas Papare dan mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan Yudisium dan Wisuda pada tahun akademik 1998/1999 dan berhak menggunakan gelar sarjana sosialnya”, jelas Sumerta lagi sebagaimana di kutip dari TabloidJubi.com, terbitan 15 Juni 2013.

Proses penyidikan terhadap John Wempi Wetipo (JWW) lima tahun lalu jelang pelaksanaan Pilkada Jayawijaya 2013, ketika JWW hendak maju periode kedua sebagai Bupati Jayawijaya periode 2013 – 2018  itu dilakukan Polda Papua menyusul adanya aduan dari Solidaritas Peduli Pembangunan Masyarakat Jayawjaya (SPPMJ) yang di motori Yulianus Mabel.

Seperti dalam lansiran TabloidJubi.com edisi 4 April 2013, Yulianus Mabel membeberkan beberapa data dan fakta yang ia yakini menjadi bukti awal dugaan ijazah palsu yang digunakan oleh JWW ketika itu, diantaranya berdasarkan penelusuran SPPMJ, Nomor Induk Registrasi Mahasiswa (NIRM) atau Nomor Ujian 892 308 281 / 319 yang digunakan JWW bukan terdaftar atas namanya, tetapi atas nama Sadiyo.

Dimana menurut pengakuan Yulianus Mabel ketika itu, data itu ia dapatkan berdasarkan bukti Daftar Nilai Ujian Negara Periode I Kopertis Wilayah XII Tahun 1999.

Kejanggalan lainnya dalam fisik ijazah Sarjana Sosial milik JWW menurut SPPMJ foto yang terpampang di ijazah Sarjana Sosial yang dikeluarkan oleh STISIPOL itu, JWW menggunakan toga, padahal biasanya penggunaan toga hanya pada saat upacara wisuda.

Baca Juga:  Kredit Macet Masih Rp. 2,1 Triliun, DPRP Minta Bank Papua Stop Kucurkan Kredit ke Luar Papua

Fakta lainnya yang di beberkan Yulianus Mabel ketika itu, tanda tangan Koordinator Kopertis Wilayah XII, Maluku dan Irian Jaya diragukan, karena, tidak ada paraf koordinasi dan tanda tangan tidak sesuai sebagaimana biasanya. Tanda tangan ini dibuktikan dengan tanda tangan asli Koordinator Kopertis wialayh XII pada daftar nama-nama wisuda 16 Agustus 1999.

Selain itu bila melihat masa kuliah JWW tergolong cukup lama yakni 11 tahun (1989 – 1999, sebagaimana tertuang pada Ijazah Tahun Angkatan masuk 1989 seperti yang tertera pada awal NIRM.

Yang membuat SPPMJ yakin bahwasanya ijazah Sarjana Sosial (S.Sos) tersebut di duga palsu berdasakan surat pembuktian Kopertis Wilayah kepada Kemdikbud maupun SPPMJ, dimana Surat Kopertis Wilayah XII dengan surat nomor ; 1162/K12/KM/2012 Kepasa SPPM dan surat nomor : 1316/K12/KM/2012 kepada Inspektur Jenderal Kemdikbud.

Dimana menurut Yulianus Mabel, dalam dua surat tersebut, Kopertis Wilayah XII menjelaskan lima alasan ketidakabsahan Ijazah bergelar S.Sos milik JWW, Pertama, nama Wempi tidak terdaftar pada Buku Nilai Ujian Negara. Kedua, nama JWW tidak terdaftar dalam Daftar Yudisium Stisipol Silas Papare Jayapura, 16 Agustus 1999.

Ketiga, NIRL dan No. Seri Ijazah tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Kopertis. Keempat, NIRM/ No.Ujian: 892308281/ 319 yang dicantumkan pada ijazah yang bersangkutan adalah nomor ujian atas nama Sadiyo yang terdaftar di Kopertis Wilayah XII. Kelima, tanda tangan koordinator tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena letaknya miring.

Menurut Yulianus, surat pembuktian itu resmi, sebagai tindak lanjut surat Inpertis Investigasi a.n Irjen Kemdikbud No. 9892/Hb/Rhs/ll/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal pengaduan masyarakat terkait penyalagunaan ijaza palsu oleh saudara Wempi Wetipo.

Surat pembuktian pemalsuan ijazah kepada Dirjen Kemdikbud ditanda tangani Koordinator Kopertis Wilayah XII, DR. Zainuddin Notanubun M.Pd tertanggal 20 Desember 2012 dan kepada SPPMJ ditanda tangani oleh Koordinator dan Sekretaris Pelaksana, Dra. Metha Gomies M.Si tertangal 14 November 2012.

Pasca pernyataan Polda Papua yang telah melakukan penyelidikan dan serangkaian pemeriksaan terhadap alat bukti dan saksi – saksi, dan menyatakan bahwa tudingan ijazah palsu terhadap JWW tidak benar, akhirnya aduan yang dilakukan SPPMJ tersebut seperti menghilang ke bumi selama kurang lebih lima tahun ini dan tidak mampu menghambat JWW untuk maju Pilkada, bahkan ia terpilih kembali sebagai Bupati Jayawijaya berpasangan dengan Jhon R. Banua memimpin hingga tahun 2018 ini.

John Wempi Wetipo pun ketika itu menuding bahwa isu ijazah palsu yang dihembuskan terhadap dirinya ada kaitannya dengan Pilkada Jayawijaya 2013, dengan tujuan ingin mencemarkan nama baiknya, namun ketika itu JWW tidak ingin menempuh upaya hukum dan mempercayakan proses sepenuhnya kepada penegak hukum untuk membuktikan apakah ijazah S.Sos yang ia gunakan asli atau palsu.

Baca Juga:  Banyak Proyek Belum Dibayar, Pengusaha Mengeluh

“Saya belum tau kalau hasil gelar perkaranya sudah selesai. Kalau memang sudah ada, saya terima kasih ke Polda Papua yang melihat kasus ini secara baik, hal ini sudah terbukti, saya tidak bersalah, dan sebelum keluar hasil gelar perkara ini, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) saya juga keluar, ini menyatakan saya tidak cacat hukum, dan memang saya dirugikan atas perbuatan orang-orang yang ingin menjatuhkan nama baik saya, apalagi ini mau Pilkada”, kata JWW ketika itu seperti di lansir dari TabloidJubi.com.

Senin (15/1/2018), lima tahun setelah demo yang dilakukan SMPPJ itu, kembali Forum Peduli Demokrasi Papua (FPDP) melakukan aksi demo di KPU Provinsi Papua dengan isu yang sama “dugaan ijazah palsu” yang digunakan Bakal calon Gubernur Papua, John Wempi Wetipo.

Berbeda dengan SMPJJ yang menyajikan data dan fakta terkait “tudingan ijazah palsu” JWW lima tahun lalu, dalam demonya kemarin, FPDP tidak memaparkan bukti dan fakta ijazah mana yang dimaksudkan sebagai ijazah palsu, bahkan hingga berita ini hendak di naikkan, Rabu (17/1/2018) Koordinator Aksi demo FPDP, Panji Agung Mangkunegoro yang di hubungi lingkarpapua.com meminta bukti dan data yang di miliki FPDP, tidak membalas pesan konfirmasi yang di kirimkan lingkarpapua.com via WhatsApp.

“KPU harus bersih dan transparan karena kami inginkan pemimpin Papua yang jujur dan bisa melindungi seluruh rakyat Papua, jadi kami minta KPU harus terbuka apabila menemukan calon Gubernur yang menggunakan ijazah palsu, itu harus segera dipublikasi jangan ditutup-tutupi”, kata Panji Agung Mangkunegoro, Koordinator Aksi demo FPDP saat menyampaikan orasinya di depan kantor KPU Provinsi Papua, Senin (15/1/2018) kemarin.

Dalam demo yang di ikuti ratusan anggota FPDP sekitar pukul 13.30 WIT di kantor KPU tersebut, mereka meminta agar KPU Papua mengedepankan keterbukaan informasi, terkait dugaan ijazah paslu yang diduga digunakan oleh salah satu bakal calon Gubernur Papua.

Ketua KPU yang menerima langsung aspirasi FPPD menyatakan menerima aspirasi tersebut, menurutnya ada dua syarat yang dilakukan KPU saat pendaftaran yakni, syarat pencalonan dan syarat calon.

“nah syarat calon itulah yang hari ini bapak-bapak semua merasa prihatin di Tanah Papua, tapi kita jangan bicara ini dulu, apakah kita semua ingin ciptakan Pilkada damai di Papua. Aspirasi ini adalah bagian yang akan dilanjurkan sebagaimana UU 14 Tahun 2008, jika ada masyarakat yang merasa keberatan dengan proses pencalonan silahkan melaporkan kepada KPU, dan KPU akan evaluasi serta faktualisasi terhadap apa yang disampaikan”, kata Adam Arisoy, Ketua KPU Papua.

Baca Juga:  Partisipasi di Pilgub Papua Rendah, Penjabat Gubernur Pertanyakan Kinerja Penyelenggara

Menurut Adam Arisoy, KPU bekerja sesuai tahapan dan mekanisme, KPU berjalan sebagaimana aturan dan Undang-Undang, dalam mekanismennya, ada tahapan verifikasi faktual, dimana KPU sudah mengirimkan tim ke Manado, Jakarta, dan Makassar serta sudah menyurat ke Uncen untuk proses verifikasi faktual ijasah semua Bakal Pasangan Calon Gubernur – Wakil Gubernur Papua periode 2018 – 2023.

“KPU tetap terbuka dan menerima semua aspirasi yang masuk, KPU juga punya pasal untuk melakukan verifikasi faktual, artinya ada aspirasi yang masuk nyatakan ijasah tidak jelas, tentu akan dilakukan faktualnya, door  to door dari sekolah ke sekolah, Perguruan Tinggi ke Perguruan Tinggi, dan kalau hasilnya yang bersangkutan dinyatakan sebagai mahasiswanya, terus KPU mau bilang apa ? kecuali dari Perguruan Tinggi nyatakan itu bukan mahasiswa dan itu bukan seri ijazah mereka, tentu KPU akan terbuka untuk publik, karena kita ini bicara aturan”, kata Adam Arisoy kepada sejumlah wartawan usai menerima aspirasi dari FPDP kemarin.

Menurutnya, KPU tentu akan mengugunakan sistem yang dinamakan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD Dikti) dengan pengecekan secara detail nama-nama yang ada di Perguruan Tinggi yang dimaksud, apakah yang bersangkutan terdaftar dan tamat dari Perguruan Tinggi tersebut, jurusan mana, dan tahun berapa.

“kalau dibilang palsu ya jangan demo KPU, demolah kepada Perguruan Tinggi yang ijazahnya di palsukan, toh disitu ada tanda tangan Rektor, Dekan, Nomor Seri Ijasah, dengan mekanisme perkuliahan, jangan KPU dong !”, kata Ketua KPU Papua lagi menambahkan bahwa bila hasil verifikasi faktual ada temuan ijazah yang digunakan palsu, dipastikanada proses hukum yang berjalan terhadap yang bersangkutan.

Menanggapi demo yang dilakukan FPPD yang terkesan ‘menyerang’, bakal pasangan calon, John Wempi Wetipo – Habel Melkias Suwae (JOHSUA), Edoardus Kaize, Ketua DPD PDI Perjuangan yang juga adalah Ketua Tim Sukses menilai yang dilakukan kelompok tersebut tidak profesional dan tidak fair.

“teman-teman dinilai tidak fair, yang bertugas  untuk mengoreksi berkas adalah KPU, jadi tinggal bawa saja, apalagi KPU punya daftar dan berkas. itukan tidak boleh”, kata Edoardus Kaize, Senin (15/1/2018).

Menurutnya, KPU tugasnya independen, ada rambu-rambu yang harus dilakukan oleh KPU, dan KPU tidak boleh diintimidasi oleh siapapun termasuk kelompok yang melakukan aksi demo tersebut.

Sehingga dengan adanya aksi tersebut, maka tim Koalisi akan mengumpulkan data dan meminta pertangggungjawaban kepada pihak yang menuding penggunaan ijasah palsu tersebut.

“Kita akan minta pertanggung jawabkan, kasi data karena ini menyangkut nama baik,” tegas Edo.(***)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*