Pemkab Keerom dan BPJS Teken MoU, Proteksi Masyarakat

Wakil Bupati Keerom Muh. Markum dan Kepala BPJS cabang Jayapura bersalaman seusai melakukan penandatangan MoU sebagai tanda kerjasama Pemerintah Kabupaten Keerom dan BPJS cabang Jayapura. (Foto: Alfred)

 

LINGKARPAPUA.COM, KEEROM – Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal terutama bagi masyarakat kurang mampu, Pemerintah Kabupaten Keerom dan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) cabang Jayapura telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU).

Menurut Kepala BPJS cabang Jayapura, Mathias Krey penandatanganan tersebut bertujuan untuk menjamin masyarakat Keerom yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sehingga masyarakat yang memiliki kriteria sebagai peserta JKN namun belum terdaftar tidak perlu khawatir untuk berobat dirumah sakit.

Selain itu saah satu alasan terbesar BPJS melakukan MoU dengan Pemkab Keerom, tambah Mathias Krey, karena dari data yang ada Keerom telah layak sebagai kabupaten dengan program Universal Health Coverage (UHC), karena 59 persen lebih penduduknya sudah terkover JKN.

“Ini merupakan program dari JKN sesuai dengan Intruksi Presiden No 8 Tahun 2017, Pemda wajib mengikutisertakan dan memastikan seluruh pendudunya terkover JKN. Dan hari ini Pemda Keerom sudah melaksanakan MoU,” ujarnya saat ditemui seusai penandatanganan MoU dengan Pemerintah Kabupaten Keerom yang dilakukan oleh Wakil Bupati Keerom, Muh. Markum, Rabu 17 Januari 2018.

Dengan kerjasama ini, Pemkab Keerom memastikan masyarakatnya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara memadai dan tentu saja gratis, asalkan dengan menggunakan pelayanan kesehatan kelas tiga.

“Otomatis ketika kita sudah kerjasama seperti ini untuk masyarakat miskin yang belum mengikuti JKN tapi memiliki kriteria sebagaia peserta JKN dia langsung tertanggung karena sudah di tanggung Pemda Keerom. Tidak ada limited yang karena jumlah penduduknya sudah memenuhi syarat yang sudah terkover JKN, sisanya masyarakat yang tergolong miskin itu yang di kover sekarang ini,” paparnya.

Sementara itu Wakil Bupati Keerom Muh. Markum mengungkapkan, pihaknya sangat menyambut baik kerjasama dengan BPJS tersebut. Namun untuk mendapat pelayanan tersebut haruslah masyarakat yang memiliki KTP Elektronik dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Keerom.

Sedangkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tambah Markum, akan mendapatkan pelayanan juga bagi anggota keluarga yang tidak terakomodir dalam PT. Taspen. “Kalau dari Taspen itukan hanya tertanggung sampai anak ketiga, jika ASNnya punya anak lebih dari tiga, lebihnya itu yang ditanggung oleh BPJS lewat JKN ini. Jadi ASN juga tidak perlu khawatir, asal itu tadi bersedia di kelas tiga,” ungkap Markum.

Untuk pembiayaannya, kata Markum, ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Keerom lewat APBD, nantinya akan ada perhitungan tagihan dari BPJS yang selanjutnya ditagihkan kepada Pemkab Keerom.

“Tagihan pasti relative ya, tapi kami sudah siapkan anggarannya, tapi saya lupa besarannya di APBD berapa, tapi masyarakat tidak perlu khawatir soal itu,” bebernya.

Untuk itu Wakil Bupati Keerom menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Keerom yang belum memiliki KTP Elektronik untuk segera mengurusnya. “Jadi ini harus KTP Elektronik, jadi segera urus bagi yang belum punya. Kalau KTP Nasional tidak bisa dilayani,” pungkas Markum. (***)

Penulis           : Alfred Kaempe
Editor             : Alfred Kaempe

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*