Berkas Bakal Cagub – Cawagub Papua ‘Hanya Lewat’ di DPRP, Pansus Pilgub Protes

Rapat Pansus Pilgub DPRP Papua yang di pimpin Ketua Pansus, Thomas Sondegau. (Foto : dok. FB Thomas Sondegau)

 

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA  –  Merasa keberadaan “lembaga ad hoc” yang di pimpinnya tidak di hargai, Ketua Pansus Pilgub Papua, Thomas Sondegau protes terhadap proses penyerahan berkas Bakal Calon Gubernur / Wakil Gubernur Provinsi Papua yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua pada Jumat (12/1/2018) lalu kepada Ketua DPRP yang diterima oleh Ruben Magai, Ketua Komisi I DPRP Provinsi Papua.

“berkas yang diberikan beberapa waktu lalu tersebut, terkesan hanya lewat saja, lantaran alamat peruntukkan untuk MRP bukan ke DPRP, lantas bagaimana kami di Pansus Pilgub mau menjalankan amanat UU Otsus untuk ikut mengawasi tahapan tersebut, karena berkas yang diserahkan ke DPRP juga hanya 1 rangkap, dan langsung ditujukan ke MRP, jadi di serahkan ke DPRP itu sekedar untuk diteruskan ke MRP, ini kan sama saja tidak hargai UU Otsus yang mengatur juga peran DPRP dalam proses yang akan berjalan di MRP itu”, kata Thomas Sondegau, Ketua Pansus Pilgub melalui saluran telepon, Selasa (16/1/2018) malam.

Menurutnya seharusnya berkas itu dialamatkan kepada DPRP dulu nanti DPRP yang akan melanjutkan ke MRP, untuk itu ia meminta agar KPU RI maupun KPU Papua harus hargai keputusan UU Otsus Papua, dan Perdasus No 6 tahun 2011, yang mana seharusnya DPRP harus mengawasi verifikasi, pengawasan untuk keaslian Papua dari para calon.

Baca Juga:  Calon Wakil Kepala Daerah Termiskin se-Indonesia Dari Paniai, Berikut Daftar Harta Lima Paslon di Pilkada Paniai 2018

Hal tersebut di sayangkan oleh Ketua Pansus Pilgub DPRP Provinsi Papua, karena secara etika tata surat menyurat dalam kelembagaan tidak mungkin Pansus Pilgub Papua ataupun DPRP akan membuka berkas pencalonan yang nyata – nyata tetulis di tujukan kepada MRP, dampaknya Pansus Pilgub DPRP Papua mengaku tidak memegang berkas para calon Gubernur / Wakil Gubernur yang diserahkan ke DPRP untuk di teruskan ke MRP tersebut.

“kita sudah rapatkan dengan KPU Papua, kita mau ada proses penyerahan berkas ulang kalau merujuk ke UU Otsus, soal batas waktu yang katanya 12 Februari 2018 berkas itu harus di serahkan kembali ke KPU Papua, itu kan masih lama, jadi selagi belum ada keputusan jelas masih ada kewenangan dari DPRP, maka KPU Papua harus kembali menyerahkan berkas sebagaimana mekanismenya”, tegas Sondegau.

Menanggapi protes Pansus Pilgub Papua tersebut, Ketua KPU Papua, Adam Arisoy menilai jika Pansus Pilgub DPR Papua kurang memahami aturan. Menurutnya seluruh mekanisme tentang proses keabsahan Bakal Pasangan Calon Gubernur Papua semuanya diatur oleh UU.

“Ya, KPU punya undang-undangnya sendiri, sekalipun kami anak Papua tapi  kami tetap di undang-undang penyelenggara pemilu, berkas pasangan calon sudah kita serahkan ke DPRP untuk selanjutnya di pleno dan diserahkan ke MRP”, kata Adam Arisoy, Kamis (18/1/2018) di kantor KPU Papua.

Terkait berkas yang diserahkan tersebut ditujukan ke MRP bukan kepada DPRP dan hanya ada 1 rangkap, sehingga Pansus Pilgub merasa tidak dapat menjalankan fungsi pengawasannya terhadap tahapan tersebut, Ketua KPU Papua menilai hal tersebut bukan hal yang urgensi.

Baca Juga:  Jack Komboy Pulang Kampung, Kemarin Mulai ‘Kick Off’ di Pilkada Biak

“jika memang Pansus Pilgub atau DPRP merasa perlu melakukan pengawasan, maka tidak diharamkan berkas tersebut digandakan sebagai dokumennya DPRP atau Pansus Pilgub, berkas yang kami berikan itu sudah cukup, kalau memang perlu ya di copy sebagai dokumen untuk pengawasan, yang pasti dokumen aslinya harus diserahkan kepada MRP”, kata Adam Arisoy yang menambahkan bahwa terkait hal itu dirinya sudah berkoordinasi dan komunikasi dengan DPRP.

Komisioner KPU Papua, Tarwinto menambahkan jika dalam PKPU terbaru itu sudah menyebutkan untuk daerah khusus, termasuk perihal tahapan pemeriksaan keaslian orang papua terhadap bakal calon.

“Tadinya ada PKPU Nomor 6 tahun 2016, itu yang mengatur daerah khusus yakni Aceh, DKI dan Papua dan Papua Barat. Terus PKPU Nomor 6 tahun 2016 itu sudah dicabut dan digantikan menjadi PKPU Nomor 10 tahun 2017, yang mengatur daerah khusus tersebut, Aceh, DKI dan Papua,” jelas Tarwinto.

Ditambahkan, untuk mekanisme tentang verifikasi tentang keaslian Orang Papua itu diatur dalam PKPU Nomor 10 tahun 2017.

“Kita bekerja harus sesuai dengan ketentuan peraturan baik undang-undang, peraturan pemerintah maupun PKPU,” jelasnya.

Apakah mekanisme berkas itu ditujukan ke DPR Papua atau langsung ke MRP lewat DPR Papua, Tarwinto menegaskan jika mekanisme itu sudah diatur dalam PKPU Nomor 10 tahun 2017.

Baca Juga:  Dugaan Malpraktik di RSUD Kwaingga, Keluarga Tidak Ada Uang Tebus Resep, Terpaksa Dikasih Obat Sisa Pasien Lain

“Kawan-kawan agar tidak multitafsir, mari kita lihat PKPU Nomor 10 tahun 2017 yang mengatur daerah khusus itu,”katanya.

Pansus Pilgub DPRP Papua sebenarnya sudah terbentuk sejak November 2017 lalu, hanya saja dengan berbagai kesibukan para anggota DPRP akhir tahun, maka pemilihan unsur pimpinan baru terbentuk pekan lalu.

Pansus tersebut diketuai Thomas Sondegau, Wakil Ketua Yulianus Rumbairusi, Sekretaris melekat Sekwan dan anggota berasal dari perwakilan setiap Fraksi yang ada di DPRP Provinsi Papua.

“Jadi unsur semua anggota ini melekat, dan kita bekerja profesional sebab ini kelembangaan,” kata Thomas Sondegau via selularnya, Kamis (18/1/2018) malam.

Ditanyakan soal kehadiran Pansus Pilgub yang diminta untuk bekerja tanpa ada kepentingan politik, menurutnya Pansus ini merupakan lembaga, dimana didalamnya  terdiri dari berbagai perwakilan parpol.

“Jadi disini kita tidak bicara siapa pendukung atau atas nama calon, kita kerja atas nama lembaga dengan pengawasan penuh, jadi kami netral dan bekerja profesional,” katanya mengaku masih berada di Jakarta dengan sejumlah agenda Pansus Pilgub, namun menolak menjelaskan agenda apa.

Soal jadwal KPU Papua, dimana berkas para calon yang sudah melalui tahapan verifikasi keaslian orang Papua oleh MRP harus di serahkan DPRP kepada KPU Papua paling lambat 12 Februari 2018 mendatang, menurut Ketua KPU Papua tidak ada tawar menawar.

“tidak ada boleh yang tahan-tahan, berkas itu harus dikembalikan cepat kepada KPU,sebelum tanggal 12, ini saya tegas”, tekan Adam Arisoy. (***)

Reporter         : Titie
Editor               : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*