‘Bola Liar’ Isu SARA di Sosial Media Jelang Pilgub Papua 2018

ilustrasi ancaman isu SARA bagi demokrasi. (Foto : dok. kusmangat.com)

 

Celotehan Ismail Asso dengan isu SARA di social media merupakan politik personal dan tanggung jawab personal yang tidak berkaitan dengan kandidat manapun, Sebagai ‘anak tanah’, ia bagian dari anak Papua korban memori passionis dalam politik nasionalisme Papua yang juga korban politik marjinalisasi muslim minoritas di Papua dalam kontestasi politik.

Oleh    : Lamadi Lamato*

John Wempi Wetipo (JWW) – Habel Melkias Suwae (HMS) mulai diserang dengan isu Suku,,Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) oleh pendukung petahana. Isu SARA yang diposting Ismail Asso yang mengaku pendukung JWW-HMS ini sedang digoreng di berbagai status media sosial. Banyak pihak yang mengutuk isu SARA tersebut dan tidak sedikit yang mengeksploitasinya sebagai isu politik dalam memojokkan pasangan merah putih ini, disebut merah putih karena keduanya selalu tampil demgan baju merah-putih.

Postingan SARA memang meresahkan dalam kampanye Pilgub sehingga harus dilawan apalagi untuk Papua sebagai wilayah yang telah di keramatkan leluhur sebagai “tanah damai”.

Dalam postingan itu, putra Walesi itu menyebut, muslim Papua tidak akan memilih Lukas Enembe – Klemen Tinal karena beberapa hal : (1) Kasus pembakaran Masjid di Tolikara, (2) kasus Masjid Raya Al Fatah Jayapura, (3) jabatan Asisten III yang selama ini dalam pemerintahan di Provinsi Papua selalu di isi oleh representative muslim, di era Lukas Enembe – Klemen Tinal posisi tersebut di ganti petahana. Tudingan ini ditujukan pada petahana dan langsung mendapat reaksi keras dari sejumlah netizen.

Baca Juga:  Golkar Mau “Kawin Paksa” Kadernya Dengan Bupati Incumbent di Pilkada Puncak 2018 ?

Postingan Ismail Asso diikuti dengan foto – fotonya bersama JWW yang sedang berpelukan mesra, kesan netizen bahwa Ismail sangat dekat dengan JWW dan merupakan tim suksesnya sangat sulit dihilangkan kendati Ketua Tim Sukses Relawan JWW-HMS, Weke Wetipo sudah menyebut bahwa yang bersangkutan bukan Tim Sukses. Postingannya yang berbau SARA itu murni urusan pribadi, begitu tegas Ketua Tim Sukses Relawan !!!

Mengapa Ismail Asso yang nota bene “anak tanah” Walesi dan seorang muslim yang dikenal pluralis tiba – tiba menjelang Pilgub 2018 ia menjadi penebar ujaran kebencian dan intoleran ? Isu yang ia lempar ke publik mungkin menurutnya main – main tapi itu main – main yang berbahaya bagi konsolidasi demokrasi di Tanah Papua.

Dalam kajian Hannah Arendt, Politik Muka Dua, sosok penebar ujaran kebencian seperti Ismail bisa dibedah; siapa sebenarnya pelaku dan apa motivasi politiknya dalam Pilgub 2018 ? Ismail memiliki dua atribut politik sejak ia kecil hingga kini. Ia anak tanah dan seorang muslim.

Baca Juga:  Jangan Sampai Ada 'Atlit Bayaran' Lagi di PON XX Papua

Sebagai anak tanah, Ismail bagian dari anak Papua korban memori passionis dalam politik nasionalisme Papua. Ia juga korban politik marjinalisasi muslim minoritas di Papua.

Untuk marjinalisasi muslim dengan mudah kita bisa korespondensi kasus Ismail sebagai muslim yang “kalah” atau “dikalahkan” dalam politik keterwakilan muslim asli di MRP. Tahun 2014 ia kalah bersaing dengan saudaranya dari gunung masuk sebagai anggota MRP. Kekalahannya lebih disebabkan piliticking like and dislike. Ismail dianggap tidak memenuhi kriteria karena ia hanya berijazah SMA.

Seleksi untuk ke MRP untuk kursi muslim dilakukan oleh NU, Muhammadiyah, MUI dan ICMI (lembaga Muslim di Papua). Ismail disebut sangat cerdas dan memenuhi kompetensi tapi ia harus gagal karena tidak berijazah Sarjana. Lembaga – lembaga ini menetapkan kalimat yang rancu tapi diterima Ismail dengan legowo.

“Kamu kompeten ke MRP tapi sayang kau tidak punya ijazah Sarjana”. Dalam kajian post kolonial, bahasa ini tidak harus terjadi. Kenapa bahasanya bukan dibalik ? “ijazahmu cuman SMA tapi secara kompetensi kau yang pas jadi anggota MRP !!”

Kasus ini berulang lagi pada tahun 2018 dimana kursi MRP yang seharusnya berbasis komunitas muslim Wamena yang memiliki jatah kursi MRP “diserobot” lagi. Dulu kriterianya ijazah sarjana kompetensi nomor dua kini berubah. Saat muslim Wamena ada banyak yang berijazah Sarjana, kursi itu justru diberikan kepada muslim Papua yang bergelar Doktor dan kompeten. Muslim Wamena disebut kalah gelar dan kalah kompetensi sehingga kursinya di MRP dipakai orang lain.

Baca Juga:  Tolak Ngantor di Kantor Bupati Baru, Watae Mau Kembali Ke Titik Nol

Dari berdirinya, MRP perwakilan muslim berbasis adat selalu diwakili oleh perwakilan suku Fakfak dan Walesi Wamena. Saat MRP terbelah dua; Papua dan Papua Barat, Papua yang harusnya di wakili oleh muslim Wamena ternyata ditabrak juga.

Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kasus Ismail sang penebar ujaran kebencian dan SARA tersebut ? Dalam diri Ismail ada dua wajah politik, memori passionis dan keterpinggiran muslim pribumi dalam kontestasi politik.

Kendati demikian, ujaran kebencian berupa isu SARA, siapapun penebarnya sepanjang ia masuk kategori membahayakan wajib di proses dalam memastikan Pilgub Papua yang damai. Dan JWW-HMS yang dikait – kaitkan dengan Ismail Asso sebagai Tim Sukses sudah di klarifikasi oleh Ketua Tim Relawan JWW-HMS.

Ismail Asso dengan isu SARA merupakan politik personal dan tanggung jawab personal yang tidak berkaitan dengan spirit JWW-HMS sebagai kandidat yang fair play dalam menyongsong Pilgub Papua yang cerdas !!! *(Penulis adalah pengamat masalah social politik Papua dan juga penulis buku tinggal di Jayapura)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*