Ketua PMI Papua Ancam Pecat Bila Ada Petugas UDD Jual Darah Donor

Yolanda Tinal, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Papua. (Foto : Titie / Lingkar Papua)

 

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA – Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Papua, Yolanda Tinal. SE akan bertindak tegas terhadap petugas Unit Donor Darah (UDD) jika diketahui melakukan transaksi jual beli darah dari PMI.

“Saya pecat jika saya mendapat bukti ada UDD yang menjual darah,” kata Yolanda kepada wartawan usai pembukaan Musyawarah Kerja PMI Provinsi Papua, di Hotel Fave, Kamis (25/1/2018).

Ia mengatakan, darah dari PMI itu digratiskan, jikapun ada pembiayaan administrasi dan sebagainya itu sudah dibayarkan oleh pemerintah melalui BPJS. Ia bahkan meminta kepada masyarakat dan awak media, untuk memberikan laporan langsung kepadanya, jika saat mengambil darah di UDD ada permintaan biaya oleh petugas.

“saya tegaskan kembali tolong disampaikan langsung kalau bisa didokumentasikan, karena selama 6 bulan saya menjabat, program pertama yang saya lakukan adalah mencari data tentang transaksi jual berli darah ini,” katanya sembari mengaku persoalan tersebut juga akan dibicarakan dalam Musker yang dibuka kemarin.

Baca Juga:  Tujuh Partai Politik Usung Ham Pagawak – Yonas Kenelak Sebagai Calon Tunggal di Pilkada Mamberamo Tengah 2018 ?

Menanyakan apakah sudah ada laporan atau temuan langsung, Istri Wakil Gubernur ini mengaku belum pernah mendapati atau menerima laporan, sebab sejauh ini UUD terkesan mengelak.

“Belum ada, kalau saya tanya pasti mereka mengelak, intinya saya selalu katakan, jangan berani jual darah, kalau mau perlu ambil darah saya,” tegasnya.

Ia menambahkan, dalam ketersediaan stok darah, PMI selalu siap, hanya saja mungkin ada keraguan di masyarakat soal adanya permintaan dana, sehingga ia kembali meminta masyarakat untuk tidak khawatir, sebab PMI tidak memungut biaya apapun.  Ia juga berharap, masyarakat dapat membantu mendonorkan darahnya kepada PMI, bahkan gerakan ini akan terus di genjotnya, dan iapun sudah memulainya dari lingkungan kerja bahkan keluarga.

“saya selalu ingat pesan Gubernur dan Wakil Gubernur, bangun tidur darah, sehingga kembali lagi kepada motto bersama, setetes darah sangat berarti buat saudaramu. kita tidak pandang ras atau suku. hitam putih, donorkan darahmu, kalau bisa baku campur darah ini, itu lebih bagus,” katanya.

Ketua Bidang Organisasi PMI Pusat, Sasongko Tedjo meluruskan biaya administasi yang dikenakan oleh PMI adalah biaya pengganti pengolahan darah. Administrasi tersebut diberlakukan karena saat transfusi darah ada proses tes laboratorium, disimpan dalam kantong darah, dan itu adalah resmi.

Baca Juga:  Demokrat Terganjal Ketidakhadiran Lukas Enembe, Hanura Terhambat KTA Hengky Kayame

Meski begitu, semua pembiayaan tersebut dibebaskan oleh pemerintah, sebab sudah ditanggung oleh BPJS, sehingga jikapun ada biaya administrasi, maka itu berlaku bagi pasien yang belum ada BPJS.

“biaya ini berbeda setiap daerahnya, dan itu dibayarkan oleh BPJS, dan tidak dibebankan oleh pendonor. Kenapa harus ada biaya itu, karena darah yang di transfusi tersebut harus bebas dari segala macam penyakit, jadi tidak boleh pasien yang sudah sebagai BPJS membayar itu, kecuali pasien yang belum ada BPJS, apalagi sekarang sudah berlaku semua”, katanya sembari menambahkan biaya pengganti pengolahan darah, berbeda di setiap provinsi.

Sementara itu pada Pembukaan Musyawarah Kerja PMI Papua,  Yolanda Tinal mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap program kerja tahun sebelumnya, dengan merumuskan rencana kerja tahun selanjutnya dan menyepakati pola perencanaan dan penguatan kelembagaan PMI di setiap tingkatan.

Sebagai organisasi kemanusiaan, kata Yolanda, PMI dituntut meningkatkan kapasitas organisasi, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem untuk pelayanan yang lebih baik.

Baca Juga:  Ketua DPRD Keerom Bungkam Soal Kantor Bupati Yang Terlantar

“Semoga dalam Musyarawarah Kerja ini, kita dapat merumuskan kesepakatan dengan berlandaskan sistem management PMI untuk pola kerja yang sinergitas dan profesional, serta berharap seluruh jajaran PMI di Papua dapat memfokuskan diri untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian visi dan misi pemerintah Papua,” katanya.

Asisten II Setda Provinsi Papua, Drs Elia Loypatty, MM mengatakan PMI harus merebut hati rakyat, karena sebagai organisasi sosial PMI berkeja untuk kepentingan publik.

Loupatty menambahkan bahwa PMI punya misi kemanusiaan karenanya PMI Papua harus rangkul sebanyak mungkin relawan, tapi intinya kepada seluruh rakyat harus kenal PMI, karena PMI tidak mempunyai batasan. Pemprov Papua berharap masyarakat dukung PMI lewat  donor daeah dengan keteraturan, sebab setitik darah  sangat berarti buat saudara.

“Jadi PMI harus berkibar diseuruh provinsi Papua agar banyak orang lebih kenal. dan ini sebagai bentuk himbauan kepada masyarakat,” kata Asisten II Setda Papua. (***)

Reporter         : Titie
Editor              : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*