Salahkah, Kami Menambang di Tanah Leluhur Kami ?

Pergub No 41 Tahun 2011 yang telah memberikan IUP Eksplorasi kepada 56 perusahaan telah dibatalkan Mendagri pada tahun 2016 lalu, mestinya IUP yang sudah keluar juga batal demi hukum, meski masyarakat adat menolak tetapi tidak pernah ditanggapi pemerintah yang lebih condong kepada penambang non Papua dan dari Jakarta, sedangkan perusahaan tambang milik anak negeri, orang asli Papua justru di kriminalisasi dan jadi bulan – bulanan

Oleh    : John NR. Gobai

UU No 23 Tahun 2014 telah memberikan kewenangan kepada Pemprov untuk mengeluarkan ijin tambang, namun menurut kami pemerintah dan pihak Polda Papua tidak dapat menyatakan  berlaku surut untuk membatalkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Bupati atau mengganggap penambangan yang dilakukan oleh masyarakat di Mee Pago ilegal.

Peraturan Gubernur (Pergub) No 41 Tahun 2011 telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada tahun 2016, harusnya IUP hasil Pergub ini juga dinyatakan batal demi hukum karena Pemerintah Provinsi Papua berdasarkan Pergub No 41 Tahun 2011 telah mengeluarkan IUP Eksplorasi kepada 56 (Lima Puluh Enam) badan usaha, salah satunya adalah PT.Pasific Mining Jaya di Mosairo, masyarakat adat pemilik tanah juga beberapa kali melakukan penolakan terhadap pemegang IUP, namun selalu tidak ditanggapi oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua dan pemegang IUP.

Baca Juga:  Mei 2018, BPS Rilis Inflasi 0,21%, Menkeu Klaim Bukti Keberhasilan Pemerintah Stabilkan Harga dan Daya Beli Masyarakat

Masyarakat adat ingin makan di negerinya, masyarakat adat mempunyai hak menyatakan tidak setuju dengan kekuatan hukum yaitu, UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 135 Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 138 Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu tidak bisa pihak Polda Papua, hanya menerima laporan dari satu pihak saja, seperti dari PT.Pasific Mining Jaya, karena dengan dasar itu pemilik tanah di Nifasi telah menyatakan tidak setuju dengan PT.Pasific Mining Jaya untuk mengadakan eksplorasi di Nifasi,

Saat ini anak Papua sudah mampu dan berpengalaman seperti yang terjadi di Nifasi dan Degeuwo. Hal  yang lain adalah dari aspek social apakah perusahaan ini memberikan manfaat kepada rakyat atau tidak.

Selama ini di Nabire kami melihat ketika Degeuwo menghasilkan emas, lokasi ini menjadi bulan bulanan oknum aparat dengan stigma illegal, stigma tidak punya ijin, kami lihat pola ini kemudian berpindah ke Nifasi terhadap PT.KPS yang dimilik oleh anak Papua, kami menduga ini upaya meminggirkan anak Papua dan pengusaha Papua secara sistematis.

Baca Juga:  Bingung Mau Ikut Lelang Terbuka, Konsultasi Saja ke APPI Papua

Selama ini di Nabire kami melihat ketika Degeuwo menghasilkan emas, lokasi ini menjadi bulan bulanan oknum aparat dengan stigma illegal stigma tidak punya ijin, kami lihat pola ini kemudian berpindah ke Nifasi terhadap usaha yang dimiliki oleh anak Papua, kami menduga ini upaya meminggirkan anak Papua dan pengusaha Papua secara sistematis, satu contoh yang aneh kemarin, 13 September 2017, PT.Kristalin Ekalestari dan PT. Laba-Laba dan PMJ yang selama ini kerja produksi melalui kroni – kroninya, dengan ijin abal – abal tanpa diproses hukum oleh polisi di Nabire dan Polda Papua.

Hal ini menjadi pertanyaan, apakah ini untuk menutupi bukti pengrusakan lingkungan dengan alat berat di Nifasi, disisi lain kami melihat upaya hukum dari Polda Papua adalah untuk menyatakan PT KPS, melakukan penyerobotan dan merusak lingkungan, demi membuka peluang investor Jakarta yang tidak punya ijin produksi kantor di Papua, yaitu PT.Pasific Mining Jaya, untuk menari diatas kekayaan masyarakat adat papua di Nifasi dan Degeuwo.

Baca Juga:  Tunggu Izin Dirjen Hubla 2 Minggu, Internet di Jayapura Masih Eror Sebulan Kedepan

Sehingga saya harus tegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan roh dari Otsus Papua yaitu keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan, Kapolda Papua harus menghentikan aksi anggotanya demi perlindungan orang Papua.

Walaupun kami menghormati hukum,namun kami melihat ada perlakukan yang tidak adil terhadap kami anak Papua, karena ada pengusaha non Papua yang tidak jelas di Topo dan lain – lain yang dibiarkan bebas tetapi KPS di Nifasi, selama beberapa bulan ini terus menjadi bulan bulanan dari pihak kepolisian baik Mabes Polri maupun Polda Papua.

Oleh karena itu kami meminta kepada Kapolda Papua untuk memerintahkan kepada anggotanya di Ditreskrim Polda Papua untuk menghentikan segala upaya hukum untuk melakukan tindakan hukum di Degeuwo dan Nifasi.

Kami meminta agar Gubernur Papua dan Kapolda Papua dan Dinas ESDM Papua sebaiknya memberikan pembinaan kepada anak papua yang sedang berusaha tambang dan bina mereka agar dapat memberikan PAD ke Pemda. *(Penulis adalah anggota DPRP Provinsi Papua dari Daerah Pengangkatan Mee Pago)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*