Ada Pemalsu Dokumen Kewarganegaraan di Abepura, Satu Dokumen Ongkosnya Hanya 80 Ribu

Kapolsek Abepura, AKP Dionisius Vox Dei Paron Helan,SIK. (Foto : Faizal / Lingkar Papua)

 

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA– Praktik pemalsuan dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Ijazah bahkan Surat Keterangan Bebas Narkoba berhasil diungkap Satreskrim Polsek Abepura.

Kapolsek Abepura, AKP Dionisius Vox Dei Paron Helan,SIK kepada wartawan mengatakan, pelaku berhasil ditangkap setelah Satreskrim Polsek Abepura melakukan pendalaman terkait adanya pemalsuan dokumen penting.

“Tersangka satu orang dengan inisial AM (44 tahun) warga Distrik Abepura. Jadi setelah dipastikan, pada Sabtu, (27/1/2018) sekitar pukul 05 petugas lakukan penangkapan di salah satu toko komputer di wilayah Abepura,” kata Kapolsek, Rabu (31/1/2018).

Baca Juga:  Pelatih Persipura Optimis Osvaldo Lolos Timnas

Kata Dionisius agar meraup keuntungan, aksi pria dengan inisial AM memasang harga Rp 80 ribu per satu dokumen yang dibuatnya.

Saat ini pihaknya juga masih melakukan pengembangan terkait temuan kasus tersebut termasuk pemeriksaan 3 saksi.

“Untuk motif sementara ini karena finansial, demi keuntungan pribadi, tapi kami akan telesuri karena ia (pelaku-red) mengaku baru 6 bulan melakukan aksinya,” jelas Dionisius.

Tidak menutup kemungkinan dalam pengungkapan kasus unik ini kata Kapolsek akan terbongkar jaringan lain termasuk pemakai jasa pembuat dokumen palsu tersebut.

“Memang dokumen yang dibikin hampir mirip, bisa dikatakan 80 persen mirip dengan dokumen asli,” kata Kapolsek sambil menunjukan beberapa dokumen palsu yang berhasil disita pihak kepolisian.

Baca Juga:  Ini Penyebab Palang Parkir Otomatis Bandara Sentani Hanya Jadi Hiasan

Bersama tersangka, Polisi juga menyita barang bukti berupa komputer, mesin scan, beberapa dokumen palsu baik KTP, KK, ijazah juga surat bebas Narkoba yang diketahui harusnya dikelurkan Bid Dokkes Polda Papua dan sejumlah uang Rp 1.345.000 yang diduga merupakan hasil dari praktik pemalsuan dokumen-dokumen tersebut.

“Pasal yang dikenakan pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, terkait pengembangan di lapangan kami bisa terapkan UU No 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan,” tambahnya. (nfw/r1)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*