KLB, Kejadian Lama Berulang (Lagi) !

ilustrasi. (Foto : netralnews.com)

Dalam 12 tahun terakhir, sejak tahun 2005 – 2018 ini, sedikitnya sudah 7 kali terjadi “accident” kesehatan di Provinsi Papua yang tersebar di beberapa kabupaten yang dikategorikan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) karena menyedot perhatian publik.

Bahkan di tahun 2017, belum hilang dari ingatan kita secara beruntun ada 3 insiden KLB di tiga kabupaten berbeda, yakni Deiyai, Nduga, dan terakhir Asmat yang terjadi di akhir tahun 2017 dan baru meledak di tahun 2018.

Itu yang diketahui dan di laporkan loh, tapi bagi yang terbiasa berplesiran ke daerah pedalaman Papua dan melihat langsung bagaimana kehidupan orang Papua yang lebih dekat dengan kematian, dan seakan akrab dengan kemiskinan dan kemelaratan, bisa dipastikan kasus – kasus yang terjadi sebenarnya lebih besar dari yang diketahui dan di laporkan selama ini.

Masih segar dalam ingatan kita di tahun 2005 di Kabupaten Yahukimo dilaporkan sedikitnya 55 orang meninggal karena busung lapar dan berbagai macam penyakit akibat dari krisis pangan yang berkepanjangan.

April 2008, sebanyak 156 warga di kabarkan meninggal dunia di Lembah Kamuu Kabupaten Dogiyai yang di sebabkan menderita penyakit kolera dan muntaber.

Dua tahun kemudian, Juni 2010 di Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya di laporkan sedikitnya 40 orang meninggal dunia dikarenakan malaria dan cuaca yanag ekstrim.

Periode Oktober – November 2015 sebanyak 38 warga yang mendiami 7 kampung di Distrik Mbuwa Kabupaten Nduga meninggal yang di identifikasi menderita pneumonia akut (radang paru), bahkan dikategorikan sebagai penyakit jenis baru, karena Kementerian Kesehatan harus menurunkan tim khusus untuk mengidentifikasi penyebab wabah dimaksud.

Antara bulan Maret – Juli 2017 di Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai kembali di laporkan sekitar 40 warga meninggal karena campak, diare, disentri dan gizi buruk, namun belakangan data itu dibantah oleh Dinas Kesehatan setempat bahwa hanya 27 orang saja yang meninggal.

Mei – Agustus 2017 kembali lagi di laporkan ada korban jiwa 48 orang warga Distrik Samenage dan Bomela Kabupaten Yahukimo yang harus meregang nyawa dengan berbagai macam penyakit di karenakan tidak adanya pelayanan kesehatan dari pemerintah di daerah tersebut.

Baca Juga:  Terbukti Gunakan Ijazah Palsu Daftar Cawabup, Alus UK Murib Digantikan Pelinus Balinal

Masih di tahun 2017, pada bulan Juli – Oktober sebanyak 35 anak dilaporkan meninggal dunia kembali di Kabupaten Nduga, tepatnya di Kampung Yigi Distrik Inikgal.

Dan yang terkini adalah KLB di Kabupaten Asmat, sejak bulan September 2017 – Januari 2018 di laporkan sedikitnya 70 orang di laporkan kembali harus meregang nyawa dan sebagian besar diantaranya adalah anak – anak yang disebabkan oleh penyakit campak dan gizi buruk.

Dari tahun ke tahun, KLB terus terjadi di Tanah Papua, dari kabupaten ke kabupaten, Kejadian Lama Berulang terus, seakan pemerintah tidak pernah belajar atau berusaha mempelajari apa yang terjadi pada kasus tahun sebelumnya sehingga tidak terjadi pada tahun berikutnya, dan semua pihak berharap bahwa KLB Asmat adalah yang terakhir terjadi di Papua.

Meski Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Mohamad Subuh mengatakan saat ini terdapat 17 daerah di Provinsi Papua yang berpotensi mengalami KLB Gizi Buruk yaitu kabupaten Nduga, Yahukimo, Tolikara, Pegunungan Bintang, Asmat, Boven Digoel, Lanny Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Waropen, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Paniai, Yalimo

Dari tahun ke tahun gizi buruk dan ancaman berbagai macam jenis penyakit menjadi momok bagi orang Papua di atas negerinya yang katanya ‘kaya raya’, pemerintah seakan tidak belajar dari kejadian yang kembali berulang lagi, kunjungan Menteri, bahkan Presiden tidak menyadarkan kita semua bahwa ada yang salah dalam pengelolaan negeri ini.

Karena KLB ibaratnya sebuah pameran sirkus keteledoran pemerintah dalam pengurus rakyatnya, dari tahun ke tahun, bantuan, ide dan gagasan bahkan sejuta program yang di sampaikan akan terlupakan dengan sendirinya begitu wabah dan KLB usai tertangani, dan semua akan kembali terhenyak dan tersadar saat kejadian lama berulang kembali.

Wabah gizi buruk bukanlah sebuah kejadian yang terjadi seketika dalam sehari atau seminggu, apalagi sebulan karena lafal abracadabra atau sim salabim atau kun fayakun, wabah apapun bentuknya adalah sebuah kejadian terpola yang berlangsung secara berangsur – angsur dalam sebuah periode tertentu, yang semestinya bila pemerintah kita bekerja untuk rakyat, tidak akan terjadi, atau minimal bisa di atasi lebih dini sebelum menjadi “sirkus KLB” yang memakan korban nyawa orang Papua.

Baca Juga:  THR, Gaji 13, Jeratan KPK bagi Kepala Daerah, dan Strategi Dongkrak Elektabilitas Jokowi

Sebagai contoh kasus Asmat, korban puluhan jiwa yang meninggal adalah akumulasi dari bulan September 2017 dan ia baru meledak di awal tahun baru 2018, artinya ada range waktu yang cukup panjang untuk mengantisipasi dan menangani sebelum wabah itu menjadi KLB.

Di dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah disebutkan Wabah adalah peningkatan kejadian kesakitan/kematian, yang meluas secara cepat baik dalam jumlah kasus maupun luas daerah penyakit, dan dapat menimbulkan malapetaka.

Sedangkan Kejadian Luar Biasa (KLB)  adalah timbulnya suatu kejadian kesakitan/kematian dan atau meningkatnya suatu kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu kelompok penduduk dalam kurun waktu tertentu.

Dimana untuk memudahkan petugas kesehatan mendeteksi dini kemungkinan terjadinya wabah ataupun KLB pada suatu daerah sedikitnya 8 indikator yang disebut sebagai Petunjuk Penetapan KLB, dimana tiga diantaranya adalah : (1) Angka kesakitan / kematian suatu penyakit menular di suatu distrik naik 3 kali / lebih selama 3 minggu berturut – turut, (2) jumlah penderita baru dalam sebulan dari suatu penyakit menular di suatu distrik naik dua kali lipat bila dibandingkan dengan angka rata – rata sebulan dalam setahun sebelumnya, dan (3) angka rata – rata bulanan selama satu tahun dari penderita – penderita baru dari suatu penyakit menular.

Artinya bila Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait bekerja dan melayani rutin dan teratur melalui sarana – sarana pelayanan yang ada di setiap tingkatan mulai dari Posyandu, Pustu, Puskesmas, sampai dengan ke RSUD yang mana data dan laporan itu menjadi bahan kajian bagi SKPD untuk menentukan kebijakan dan strategi pelayanan, tentunya tidak akan pernah terjadi wabah, apalagi sampai KLB di Papua.

Karena Wabah ataupun KLB bukanlah sebuah bencana seperti gempa, apalagi tsunami yang datang tiba – tiba hanya hitungan jam, menit ataupun detik, tetapi semua itu terjadi karena peran serta dan kerja sama yang apik rantai kemiskinan yang menyeleimuti kebanyakan rakyat miskin dan tidak terjangkau dengan pelayanan publik secara baik dan memadai.

Baca Juga:  Sudah Dipecat Dari Gerindra Sejak Januari 2018, Radius Simbolon Duga SK DPP Dipalsukan ?

Dari banyak kasus wabah dan KLB yang terungkap ke publik, alih – aliih mengakui kekurangsigapan mereka untuk mendeteksi, mencegah, apalagi menangani kondisi yang ada Pemerintah Daerah cenderung menutup – nutupi, sehingga dari sekian banyak kasus yang ada pasti di ungkap ke public oleh warga kampung, pihak gereja, LSM, dan ujung – ujungnya pasti Pemerintah Daerah lebih sibuk mencari kambing hitam atas situasi yang ada ketimbang mengakui apalagi mengevaluasi pelayanan yang sudah mereka lakukan selama ini.

Dan sudah bisa dipastikan faktor geografis, kesulitan medan, minimnya sarana dan prasarana, dan rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), sampai dengan kebiasaan dan budaya masyarakat yang dijadikan kambing hitam dan alasan untuk cuci tangan.

Dari tahuan 2005 KLB di Yahukimo hingga yang teranyar di Kabupaten Asmat di awal tahun 2018 ini, sekian banyak kasus dan kejadian yang sudah merenggut puluhan nyawa orang Papua tidak pernah kita dengar adanya Kepala Dinas ataupun pejabat daerah yang mengakui kekhilafan mereka dalam melayani masyarakat, apalagi sampai menyatakan mundur diri ataupun di mundurkan karena telah lalai mengemban amanah yang melekat pada jabatannya, karena memang Pemerintah tidak pernah salah.

Karena keberhasilan Pemerintah Daerah hanya di ukur dari seberapa rapi mereka membuat laporan keuangan yang di buktikan dengan laporan – laporan dan bukti dalam bentuk kertas tanpa pernah dilakukan proses cek and ricek menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek output dari kegiatan yang katanya berhasil dikerjakan dan laporkan sehingga berbuah predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari lembaga audit yang nampaknya perlu di audit juga,

Padahal bila kita mau jujur mencari dan mengakui siapa yang salah ?? sudah pasti pihak yang pertama kali harus di salahkan adalah Pemerintah Daerah, sepanjang tagline “pelayan masyarakat” hanya sebatas jargon, maka KLB selalu akan menjadi sirkus tahunan potret kemelaratan orang Papua di atas kekayaannya yang melimpah dan ketidak mampuan pemerintah menjalankan fungsi dan tugasnya mengelola miliaran dana yang katanya selalu di kucurkan untuk sector kesehatan, sehingga KLB sebenarnya adalah ‘Kejadian Lama Berulang’ lagi. (Redaksi)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*