Ini Tanggapan Ketua DPRP Terkait Ancaman PDI P dan Gerindra Tarik Diri dari Pansus

Dari kiri: Yunus Wonda Ketua DPRP, Calvin Mansnembra Sekretaris DPD PDI P Papua, Yance Mambrasar Wakil Ketua DPD Partai Gerindra  Papua dan Radius Simbolon, Ketua Fraksi Gerindra di DPRP. (Foto: Ist/dok. Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA—Terkait ancaman Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra yang akan menarik anggotanya dari Panitia Khusus Pemilihan Gubernur Papua (Pansus Pilgub) Papua beberapa waktu lalu di tanggapi dingin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

“jadi kalau ada fraksi yang mau menarik anggotanya dari Pansus Pilgub, itu hak politik mereka, kinerja Pansus tidak akan terganggu, karena di dalam DPRP itu tidak ada posisi yang tetap ataupun ada larangan tidak boleh mundur, semua punya hak politik, termasuk fraksi punya kewenangan untuk tarik dan mengutus anggotanya”, kata Yunus Wonda, Ketua DPRP kepada wartawan usai Pembukaan Rakerda Bupati se-Papua di Kantor Guberur Papua, Rabu (7/2/2018) kemarin.

Ia juga membantah adanya suara – suara sumbang bahwa keberadaan Pansus Pilgub ini punya misi terselubung untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

“Itu terlalu jauh, yang saya katakan mari anggota DPRP kita bekerja, karena yang kita laksanakan adalah perintah UU, dan Pansus itu bukan 1 atau 2 parpol, melainkan keputusan lembaga”, kata Yunus Wonda.

Ia mengaku wacana soal PDI P dan Gerindra yang akan menarik diri dari Pansus baru ia dengar dari media saja, tetapi hingga kini belum ada surat resmi dari masing – masing fraksi.

Sebelumnya dua petinggi partai PDI P dan Gerindra Provinsi Papua mengancam akan memerintahkan fraksinya di DPRP agar menarik anggota mereka yang terlibat di dalam Pansus Pilgub yang dibentuk DPRP, karena mereka menilai bahwa Pansus Pilgub sudah bekerja di luar aturan bahkan bisa di katakan menabrak aturan.

“Hari ini, kami akan bikin surat dan kami harap mulai besok, dua orang dari anggota itu, keluar dari Pansus Pilgub DPR Papua. Itu sikap tegas kami dari PDI Perjuangan Provinsi Papua”, kata Calvin Mansnembra, Sekretaris DPD PDI P Papua, kepada awak media di Jayapura, Selasa (6/2/2018).

Baca Juga:  Gara – Gara Pake Pin Bintang Kejora Naik Pesawat, Tokoh Papua Ini ‘Diamankan” Saat Tiba di Bandara Soekarno Hatta

Menurutnya Pansus Pilgub sudah menyalahi aturan, karena ngotot ingin terlibat dalam tahapan verifikasi berkas calon yang semestinya menjadi domainnya KPU dan juga ingin terlibat dalam proses verifikasi keaslian orang Papua yang menjadi wewenangnya MRP.

Bahkan ia juga melihat langkah yang dilakukan Pansus Pilgub Papua yang telah membuat kesepakatan – kesepakatan di luar aturan resmi dengan Kemendagri, Polhukam, dan KPU RI jelas – jelas inkonstitusional dan bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi

“penarikan anggota dari Pansus sebagai protes kami, kami akan mengeluarkan surat kepada fraksi PDI Perjuangan untuk menarik dua anggota kami yang ada di Pansus Pilgub DPR Papua. karena Pansus sudah tidak beres lagi”, tegas Calvin Mansnembra.

Hal senada di sampaikan Yance Mambrasar, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua, ia menilai Pansus Pilgub DPRP bekerja seolah-olah menjadi tim sukses kandidat tertentu.

“Pansus jangan menjadi tim sukses lah, kalau kemudian verifikasi pemberkasan ini dari Pansus Pilgub DPR Papua ke MRP, lalu lambat diserahkan ke KPU, dan pada 12 Februari 2018 berkasnya tidak masuk ke KPU, dan kemudian KPU nyatakan kedua kandidat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), maka Pansus Pilgub paling bertanggung jawab dalam upaya menggagalkan PIlgub Papua yang merupakan agenda nasional, dan itu ada sanksinya loh, pidana itu”, kata Yance Mambrasar, Selasa (6/2/2018).

Yance sangat menyayangkan adanya pertemuan yang di bungkus dalam rapat koordinasi di Jakarta antara Pansus Pilgub dengan Dirjen Otda, Polhukam, KPU RI dan Bawaslu RI.

“tidak bisa pertemuan koordinasi lintas lembaga itu kemudian di sepakati point – point yang bertentangan dengan UU dan PKPU, itu tabrak aturan namanya, dan sama saja mau bikin kisruh Pilgub Papua, dan sudah pasti akan di perkarakan, kalau ada Tim Koalisi Partai Politik yang dirugikan, dan yang pertama di DKPP-kan adalah KPU RI”, tegas Yance Mambrasar.

Baca Juga:  Pembangunan Gedung Baru DPRP, Target Tidak Tercapai, Kok Biayanya Malah Membengkak ?

Ia juga menegaskan bahwasanya DPD Gerindra Provinsi Papua akan melakukan gugatan class action terhadap Pansus Pilgub DPRP, karena langkah yang dilakukan Pansus saat ini berpotensi menggagalkan Pilgub Papua, minimal akan tertunda.

“Pilgub bisa terancam ditunda ke 2020 dan yang rugi adalah rakyat Papua, bukan partai yang rugi, karena akan terganggu proses pembangunan, tanggal 12 Februari mau tidak mau KPU harus penetapan, kalau berkasnya tidak masuk ke KPU, maka kedua pasangan calon TMS, otomatis gagal atau ditunda Pilgubnya, tidak ada calon, dua-duanya calon TMS, yang rugi siapa? Bukan partai, tapi kandidat. Pansus tidak memikirkan resiko apa yang mereka lakukan, karena mereka buta menjadi corongnya pihak lain”, kata Yance Mambrasar yang di iyakan Calvin Mansnembra.

Radius Simbolon, Ketua Fraksi Gerindra di DPRP saat di hubungi Lingkar Papua melalui teleponnya mengaku siap mengikuti apa yang di perintahkan partainya jika Pansus Pilgub sudah keluar dari semangat demokrasi.

“Kita ini kan koalisi dengan PDI Perjuangan, kalau PDI Perjuangan mau tarik diri, maka otomatis kita juga bersolider, dan jika memang Pansus itu hanya untuk berpihak pada satu kandidat, ya tetap kita tidak setuju”, kata Radius Simbolon.

Namun Simbolon menjelaskan bahwa sebenarnya kinerja Pansus Pilgub tidak melenceng namun mengamankan UU Otsus.

“kan sekarang ini masih berproses, Pansus menginginkan dilibatkan dalam proses yang dilakukan KPU, dalam arti Pansus ini janganlah di kesampingkan dan tetap mengacu pada  aturan yang berlaku”, kata Radius yang mengaku belum melihat langsung hasil koordinasi Pansus dengan Dirjen Otda Kemendagri Jakarta.

Saat ini ada dua anggota Fraksi Gerindra maupun PDI P di Pansus Pilgub Papua yakni Herman Yogobi dan Lazarus Siep dari PDI P, lalu Elvis Tabuni dan Natan Pahabol Gerindra.

Baca Juga:  Ketua PMI Papua Ancam Pecat Bila Ada Petugas UDD Jual Darah Donor

Ancaman PDI P dan Gerindra tersebut juga mendapat tanggapan dari salah satu anggota Pansus Pilgub Papua, Boy Markus Dawir yang mempersilahkan kedua fraksi tersebut kalau ingin menarik anggotanya dari Pansus.

“dalam pasus itu ada 7 fraksi, kalau dua keluar, masih ada lima fraksi lagi yang siap bekerja, mengamankan UU Otsus No 21 tahun 2001, silahkan tarik diri, karena Pansus akan tetap bekerja tanpa mereka”, kata Boy Markus Dawir.

Ditanyakan soal tudingan bahwa Pansus Pilgub sengaja melakukan manufer untuk menjegal ijazah salah satu bakal calon, Boy Dawir mengatakan hal itu hanya sebuah ketakutan saja.

“tugas verfikasi itu sebagaimana perintah UU 21 Tahun 2001, pasal 12 huruf c, kenapa teman-teman mencurigai hal itu, apakah memang ada persoalan di ijasah ? kita bekerja sebagaimana aturan, DPRP punya kewenangan menverifikasi ijasah sarjana bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur itu aturan khusus, kalau ijasah SD,SMP, SMA itu silahkan KPU, karena perintah UU 21 itu juga sudah diperkuat dengan surat kesepatakan bersama di Dirjen Otda 31 Januari lalu”, kata Boy Markus Dawir.

Menurutnya memang dalam pasal 12 huruf c UU Nomor 21 Tahun 2001 tidak disebutkan siapa yang melakukan verifikasi, namun bertolak dari fungsi DPRP sebagai legislasi, maka ada kewenangan DPRP dalam hal itu, apalagi aturan tersebut hanya berlaku untuk Papua.

“DPRP kan fungsinya legislasi, berarti DPRP punya kewenangan untuk melihat itu, dan bukan baru hari ini DPRP memeriksa soal ijasah Gubernur, ini Pilkada ketiga setelah reformasi dan UU Otsus berlaku”, katanya menambahkan bahwa putusan MK Nomor 03/SKLN-X/2012 tidak mencabut pasal-pasal terkait Tata Cara Pemilhan Gubernur dari UU Nomor 21 tahun 2001 dan juga Perdasus Nomor 06 Tahun 2011, sehingga terjadi kekosongan hukum, sehingga jika ada kandidat yang merasa keberatan, seharusnya lakukan uji materi terkait pasal-pasal itu. (***)

Reporter         : Titie
Editor              : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*