Pansus Ditolak, KPU ‘On The Track’

Demo Solidaritas Peduli Pilgub Papua (SP3) saat berdemo tolak Pansus Pilgub di DPRP, Kamis (8/2/2018) kemarin. (inzet) Adam Arisoy, Ketua KPU (kanan atas), Marinus Yaung, akademisi Uncen (kiri atas). (Foto : Faizal, Titie/Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA— Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Pilgub Papua (SP3), Kamis (8/2/2018) kemarin mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melakukan aksi demo menolak keberadaan Pansus Pilgub yang dibentuk DPRP, dan mendesak agar keberadaan Pansus Pilgub di bubarkan karena di tengarai berpotensi menghambat tahapan Pilgub Papua yang sesuai jadwal nasional 12 Februari 2018 mendatang semestinya sudah harus tahapan penetapan bakal calon menjadi calon.

Di hari yang sama, Kamis (8/2/2018) Adam Arisoy, Ketua KPU Provinsi Papua dalam acara Seminar Pendidikan Politik dan Deklarasi Pilkada Papua Damai (Papeda) di Auditorium Universitas Cenderawasih menegaskan bahwa KPU Papua akan tetap mengikuti aturan dan ketentuan yang sudah ada dan memastikan tahapan dan jadwal nasional (on the track – Red) tetap akan dilaksanakan, dan KPU tetap melakukan penetapan bakal calon Pilgub Papua pada 12 Februari mendatang.

“Kita tetap umumkan sesuai jadwal, kan masih ada 2-3 hari mudah-mudahan segera disikapi oleh MRP, kita sudah yakin itu,  ngapain juga  takut”, kata Adam Arisoy menjawab pertanyaan salah satu peserta seminar di Auditorium Uncen, Kamis (8/2/2018) kemarin.

Kepada wartawan usai kegiatan Deklarasi Pilkada Papua Penuh Damai yang menghadirkan pembicara diantaranya Kapolda Papua, Irjen (Pol) Boy Rafli Amar, Rektor Uncen DR. Ir. Apollo Safanpo, ST, MT dan Direktur Sendrawasih Reading Center Michael J. Yerisetouw, S.Si, Ketua KPU Papua mengaku KPU sudah melakukan koordinasi dengan MRP sebanyak dua kali dan di jadwalkan Kamis, (8/2/2019) kemarin kembali dilakukan pertemuan dengan MRP.

Baca Juga:  KKB Kembali Beraksi di Sinak, Pratu Sandi Novian Gugur, Sepucuk Pistol Dirampas

“hari ini kita kembali menyerahkan dokumen ke DPRP dengan tembusan ke MRP, sebentar pertemuan, kami sudah bangun komunikasi bahwa ini tahapan dan tanggung jawab ada di KPU  jadi DPRP tidak usah ganggu, setelah berkas kembali kami serahkan, mudah-mudahan segera disikapi dalam beberapa hari ini”, tegas Adam Arisoy,

Namun bila sampai Senin, 12 Februari 2018 lusa, belum ada rekomendasi dari MRP, Adam Arisoy memastikan KPU Papua tetap akan melakukan penetapan.

“Kita tetapkan dulu, jangan KPU tidak tetapkan”, kata Ketua KPU sambil berlalu dan enggan berkomentar lebih lanjut.

Sementara itu, SP3 yang diterima oleh Edoardus Kaize (Wakil Ketua I DPRP), Tan Wie Long (Wakil Ketua Komisi I DPRP), Mathea Mamoyau (Sekretaris Komisi I DPRP) Nathan Pahabol dan Ketua Pansus Pilgub Papua, Thomas Sondegau dalam orasinya menyampaikan tiga pernyataan sikap.

“(1) DPRP segera menggelar rapat khusus guna membubarkan pansus Pilgub Papua, (2) DPRP segera mendesak dan berkordinasi dengan KPU Papua untuk melanjutkan tahapan verifikasi keaslian Orang Papua oleh MRP sebelum batas waktu penetapan 12 Februari, (3) dan  Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu RI, KPU RI, Dirjen Otda agar berhenti konspirasi sepihak dengan Pansus Pilgub Papua karena hal iti dapat memicu konflik horizontal dikalangan masyarakat Papua”, kata Frederik Barangke, SIP, selaku Penanggung Jawab Aksi SP 3, Kamis (8/2/2018) kemarin.

Baca Juga:  Masih Jadi Ancaman Serius, Prajurit TNI Diingatkan Hindari Penyakit Ini

Koordinator SP3, Chogoyanakisak Giay, SH dalam orasinya mengatakan kedatangan mereka ke gedung DPRP untuk menyampaikan langsung kepada DPRP agar jangan membodohi orang Papua, tapi mari dukung jadwal pelaksanaan tahapan Pemilukada di Papua.

“Hari ini kita akan menyatakan sikap bahwa jangan ada konspirasi politik terhadap pelaksanaan Pilgub Papua, lakukan tahapan dan prosesnya secara sistematis dan jangan melanggar aturan UU”, kata Chogoyanakisak Giay, SH dalam orasinya.

Ia juga menegaskan bahwa kehadiran SP3 ke gedung wakil rakyat tidak dalam kapasitas mendukung atau membela salah satu bakal pasangan calon baik Lukas Enembe – Klemen Tinal (LUKMEN), ataupun John Wempi Wetipo – Habel Melkias Suwae (JOHSUA), tetapi mereka datang karena terpanggil untuk menegakkan keadilan dan demi tegaknya demokrasi.

SP3 juga menyatakan dukungannya kepada KPU Papua untuk tetap konsisten terhadap agenda negara secara nasional dan tetap melanjutkan tahapan sesuai yang telah di tetapkan secara nasional.

Terkait dengan aspirasi SP3 tersebut, Mathea Mamoyau mengatakan menerima aspirasi tersebut untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan DPRP.

Anggota DPRP yang menerima para pendemo menyampaikan bahwasanya meski ada sedikit keterlambatan dalam jadwal penetapan, namun DPRP menjamin bahwa pelaksanaan pencoblosan tidak akan berubah dan tetap sesuai jadwal nasional, 27 Juni 2018.

“Jadwal pencoblosan tetap 27 Juni, itu janji kami DPRP, kami juga akan berkoordinasi dengan anggota Pansus terkait dengan permasalahan ini sehingga ada kejelasan”, kata Tan Wie Long, Wakil Ketua Komisi I DPRP.

Ketua Pansus Pilgub Papua, Thomas Sondegau kepada para pendemo menegaskan bahwasanya Pansus Pilgub dibentuk oleh lembaga, sehingga Pansus memiliki wewenang dalam menjalankan UU Nomor 21 Tahun 2001 dan Perdasus Nomo 6 Tahun 2011.

Baca Juga:  SBY Minta “Alat Negara” Jangan Jadi “Alat Politik” Partai Tertentu

“Kami ini resmi dibentuk oleh lembaga, itu yang harus dimengerti, Pansus juga tidak memiliki wewenang menjatuhkan calon, apalagi yang masuk calon Gubernur adalah anak-anak asli Papua semua”, kata Sondegau kepada para pendemo.

Menurut Sondegau, apa yang dijalankan Pansus adalah aturan, sebagaimana amanat UU Otsus Tahun 2001 dan pasal 12 huruf c dan h serta pasal 19, pasal 25 dan pasal 27, dan menurutnya Pansus tidak mengambil kewenangan KPU.

“tidak ada kepentingan politik di sini, dalam pasal itu ada kewenangan untuk kita orang Papua dan itulah yang belum diakomodir KPU”, kata Thomas Sondegau.

Wakil Ketua I DPRP, Edoardus Kaize kepada para pendemo mengatakan semua aspirasi SP 3 akan dibahas dalam pertemuan bersama antara DPRP, MRP, KPU, Bawaslu dan kepolisian, ia juga menjamin proses tersebut, tetap berjalan sesuai dengan agenda yang sudah di tetapkan, dan tidak akan bergeser.

Secara terpisah salah satu pemerhati masalah – masalah social politik di Papua yang juga adalah dosen Hubungan Internasional di Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung meminta agar KPU Papua harus berani dan tegas menegakkan aturan.

“KPU harus berani, jika berka belum kembali, KPU harus berani menetapkan kedua bakal pasangan calon yang ada Tidak Memenuhi Syarat (TMS), setelah itu buka lagi pendaftaran, tapi tentu kita berharap di sisa berapa hari ini ada solusi, jadi masih ada jalan sebelum 12 Februari”, kata Marinus Yaung, di sela – sela kegiatan Deklrasi Pilkada Papua Penuh Damai di Auditorium Uncen, Kamis (8/2/2018). (***).

Reporter         : Titie, Faizal
Editor             : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*