Pansus Pilgub DPRP Mulai Tebar Ancaman Soal Ijazah Bakal Calon Gubernur Papua

Ketua Pansus Pilgub DPRP, Thomas Sondegau. (Foto : dok. media indonesia.com)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA– Pansus Pilgub DPRP mengancam akan melakukan investigasi terhadap ijasah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan membeberkan hasilnya kepada masyarakat.

Investigasi ini dilakukan berdasarkan aturan Otsus, meski KPU Papua tidak memberikan ruang kepada Pansus dalam hal kewenangan verifikasi ijasah pasangan calon.

“ya kita bisa saja lakukan investigasi soal itu, menyurat ke Universitas untuk mencari tahu data paslon tersebut apakah benar pernah menjadi mahasiswa di kampus A, itu bisa DPRP surati untuk minta data terkait,” kata Ketua Pansus Pilgub Papua, Thomas Sondegau yang ditemui wartawan diruang Pansus Pilgub Papua, Senin (12/2/2018).

Pansus Pilgub menilai ada ketakuan dari KPU, jika DPRP melakukan verifikasi terhadap ijasah pasangan calon, padahal dengan mengacu UU Otsus, sudah sangat jelas, Pansus atau  DPRP punya kewenangan itu.

“berdasarkan berita acara yang dimasukkan oleh KPU, itu bisa menjadi dasar Pansus menyurat resmi kepada lembaga untuk mengetahui riwayat studi pasangan calon,” katanya.

Boy Markus Dawir selaku anggota Pansus justru mempertanyakan kenapa KPU terkesan membuat dokumen syarat calon dan syarat pasangan calon termasuk ijasah pasangan calon adalah dokumen rahasia.

Baca Juga:  Lima Tahun Tak Tersentuh, Jhon Ibo Akhirnya Dijebloskan ke Lapas Abepura

Dokumen itu, kata Boy Dawir, merupakan dokumen terbuka, dan DPRP akan publikasi itu, sehingga Pansus katakan, KPU mau tutupi soal ijasah pasangan calon, dipersilahkan, yang pasti dewan punya kewenangan mengurus sesuatu yang dianggap penting.

“jadi kalau KPU mo tutup, ya kan Dewan bisa lakukan langkah-langkah, tidak mungkin DPRP minta ke Uncen dan tidak diberikan, atau ke Perguruan manapun terkait soal ijasah ini. saya katakan silahkan KPU tutupi,” katanya.

Kalau KPU tidak memberikan ruang untuk Pansus DPRP, menurut Boy Dawir tidak menjadi soal, DPRP tetap akan lakukan investigasi soal ijasah ini, dan hasilnya akan direkomendasikan kepada KPU.

“kita akan buka – bukaan ke publik, dan DPRP akan menggunakan dasar hukum Otsus untuk meminta data di setiap Universitas,”

Ia mengatakan, jika hari ini KPU menyatakan Pansus Pilgub tidak punya kewenangan, maka itu sama saja KPU menyatakan UU Otsus tidak berlaku.

“Justru Pansus pertanyakan kenapa sampai Pleno tertunda hanya karena tidak ada rekomendasi dari MRP soal keaslian pasangan calon ? inikan lucu, KPU pakai aturan mana sebenarnya”, tandas Boy Dawir sembari menambahkan UU mana yang memerintahkan adanya keaslian orang Papua, karna  jika KPU memerlukan data keaslian orang Papua, maka sudah barang tentu KPU harus tunduk kepada UU Otsus.

Baca Juga:  Beredar Foto Kampanye Hitam Atas Lukas Enembe, Pengunggah Ngaku Diteror, Ini Tanggapan DPP Demokrat

Ditanyakan, apakah Pansus ada kecurigaan soal ijasah pasangan calon, sampai ngotot harus lakukan verifikasi. Boy Dawir mengatakan yang dilakukan DPRP hanya menjalankan aturan sebagaimana persyaratan calon.

Ia kembali mengatakan, bahwa dokumen yang diminta DPRP apakah calon ini orang asli Papua atau bukan, latar belakang sukunya, termasuk permintaan keseluruhan dokumen itu bertujuan agar ada sinkronisasi data.

“kita minta dokumen keseluruhan jangan sampai, di SD bapaknya nama A, SMP namaya B bahkan SMA juga nama lain, lah ini kan harus kita cocokkan, dan ini ada perubahan data,” kata Boy dawir menegaskan tidak ada pesan sponsor di tubuh Pansus Pilgub hanya karna sebagaian besar koalisi dari salah satu Paslon ada di Pansus.

Akhirnya, kata Boy Dawir, sebagaimana kewenangannyan dalam UU, DPRP akan melakukan verifikasi soal ijasah, jikapun ada temuan dalam ijasah tersebut, DPRP akan merekomendasikan kepada KPU, dan selanjutnya itu urusan dari KPU dan Tim Pasangan Calon.

Baca Juga:  Ini Jadwal Kampanye LUKMEN Lima Hari Keliling Kawasan Mee Pago

“Kita sifatnya hanya memberikan rekomendasi, urusan selanjutnya tinggal KPU sama tim Paslon silahkan baku gugat,” kata Boy

Menanyakan adanya informasi DPRP akan mengundang pihak kampus, menurut Boy Dawir pihaknya akan melakukan itu jika diberikan ruang oleh KPU sebagaimana acuan surat KPU RI 6 Februari.

Memang berkas yang dimasukkan KPU hanya copy KTP, B1KWK yang seharusnya diberikan adalah seluruh dokumen dan itu dokumen copyan saja.

“seluruh dokumen itu wajib hukum diserahkan kepada DPRP baik itu dokumen pencalonan maupun syarat calon,” kata Boy Dawir yang juga mempertanyakan alasan KPU menahan dokumen tersebut.

“KPU mo tahan barang itu alasannya apa? KPU bilang itu dokumen rahasia ? apa yang mo dirahasiakan ?  justru main rahasia-rahasia begitu yang patut di curigai, jangan-jangan KPU ini bawaan sponsor, jadi kalau tidak ada rahasia mari tunjukkan,” katanya sembari berharap agar KPU jangan menggunakan pendapat pribadi dan menyatakan itu aturan. (***)

Reporter         : Titie
Editor              : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*