Tunda 7 Hari, Ini Ancaman Bawaslu Bila 20 Februari Tidak Dilakukan Penetapan Calon Pilgub Papua

Ketua KPU Papua, Adam Arisoy di dampingi Waket I MRP, Jimmy Mabel dan Ketua Bawaslu Papua, Firgie Wattimena saat menandatangani Berita Acara Penundaan Tahapan Penetapan Calon Gubernur – Wakil Gubernur Papua yang di undur 7 hari, pada 20 Februari mendatang. (Foto : Titie/ Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA— Terkait pleno penundaan Penetapan Bakal Calon Gubernur – Wakil Gubernur Papua Tahun 2018 oleh KPU Provinsi Papua yang di putuskan Senin (12/2/2018) pukul 23.45 WIT, di undur 7 hari dari jadwal nasional berdasarkan usulan dari Majelis Rakyat Papua (MRP), menjadi tanggal 20 Feburari 2018, mendapat peringatan keras dari Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua tidak boleh meleset lagi.

“Apakah waktu bisa dipastikan, mengingat yang terjadi antara Pansus, MRP dan KPU, Apakah waktu 7 hari bisa clear ? Kalau 7 hari ini tidak terlaksana maka ini akan dijadikan temuan bagi kami Bawaslu sebagai pidana pemilu upaya menghalang – halangi atau menggagalkan tahapan Pilgub Papua”, wanti Ketua Bawaslu Papua, Firgie Wattimena, Senin (12/2/2018) sebelum penanda tanganan Berita Acara Penundaan Tahapan Penetapan Bakal Calon Gubernur – Wakil Gubernur Papua 2018 yang di tandatangani oleh KPU Papua, MRP dan Bawaslu Papua.

Untuk itu Ketua Bawaslu mewanti – wanti kepada KPU Papua sebagai penyelenggara termasuk juga dengan MRP dan Pansus Pilgub Papua agar penundaan tahapan penetapan bakal calon yang sudah di sepakati 7 hari dari Senin (12/2/2018) harus benar – benar konsisten dan konsekuensi di penuhi semua pihak, karena kembali terjadi deadlock, maka Bawaslu tidak akan mentolerir pihak – pihak yang berupaya menghalang – halangi tahapan Pilgub Papua ataupun berusaha membatalkan agenda nasional tersebut.

Baca Juga:  Melirik Peluang Usaha Pangkas Rambut

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang.

Dalam pasal 12 yang terdiri dari 11 huruf (a-k), disebutkan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi wajib (a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu, (b) memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara, (3) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat.

Dimana untuk pelanggaran atas pasal 12 huruf (a) sebagaimana diatur dalam Pasal 193a, bila pelaksanaan Pilgub tidak tepat waktu sesuai jadwal tahapan yang sudah ditetapkan, maka penyelenggara, orang per orang atau lembaga yang di duga terlibat bisa di pidanakan dengan sanksi hukuman paling sedikit 1 tahun – 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 12.000.000 – Rp 144.000.000

Baca Juga:  Calon Tunggal Yang Tak Tertandingi

Setelah molor dari pukul 11.00 WIT sesuai jadwal nasional hingga pukul 23.00 WIT, akhirnya KPU Papua menetapkan pleno penundaan tahapan penetapan bakal calon Gubernur – Wakil Gubernur Papua periode 2018 – 2023, dikarenakan belum adanya rekomendasi dari MRP soal keaslian orang Papua dari bakal calon yang mendaftar, sehingga MRP meminta tambahan waktu untuk melaksanakan kewenangan tersebut, karena hingga Senin (12/2/2018), MRP mengaku belum menerima berkas bakal calon dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

“Jadi malam ini kita tetapkan, penetapan malam ini kita tunda 7 hari kedepan dan tanggal 20 kita lakukan pleno penetapan, disusul pada 21 pencabutan nomor urut,” kata Ketua KPU Papua, Adam Arisoy, saat pleno di ruang rapat kantor KPU Papua, Senin (12/2/2018) pukul 23.45 WIT  malam.

Meski sudah ditetapkan akan ditunda hingga 7 hari kedepan, dua bakal calon yang di hadir yakni Bakal Calon Wakil Gubernur Klemen Tinal dan Bakal Calon Gubenrur John Wempi Wetipo menolak untuk menandatangani Berita Acara Penundaan Pleno Penetapan Bakal Calon Gubernur – Wakil Gubernur Papua dimaksud, dimana keduanya sepakat bahwa penundaan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan para bakal calon, melainkan di sebabkan oleh tarik menarik kewenangan antara penyelenggara, KPU Papua, DPRP dan MRP.

“Inikan tidak ada sangkut paut dengan kami calon, karena kami pada dasarnya hanya ikut jadwal KPU saja,” kata John Wempi Wetipo yang duduk berdampingan dengan Klemen Tinal semalam.

Baca Juga:  KIP Papua : Kalau Pejabat Tertutup, Susah Ditemui, Kepala Menghindar, Patut Dicurigai Ada Apa !

Pantauan Lingkar Papua, setelah membuka skor rapat pleno, Ketua KPU, Adam Arisoy meminta MRP untuk menyerahkan hasil verifikasi tersebut, sayangnya MRP yang diwikili Wakil Ketua I, Jimmy Mabel mengaku pihaknya tidak dapat memberika hasilnya lantaran belum mendapatkan dokumen syarat pasangan calon dari KPU.

“MRP bekerja bukan sendiri, tapi harus ada persetujuan pimpinan lainnya, dan kami mohon maaf, kami tidak dapat memberikan rekomendasi karna kami belum mendapatkan berkas dari DPRP, kami meminta KPU untuk memberikan kami waktu untuk melakukan verifikasi sebagaimana aturannya paling sedikit 7 hari,” kata Jimmy Mabel

Mendengar penjelasan tersebut, Ketua KPU, akhirnya memutuskan jadwal penetapan ditunda sebagaimana waktu permintaan dari MRP. Dalam pleno tersebut, KPU meminta agar DPRP segera menyerahkan berkas itu kepada MRP, agar dapat segera di proses untuk verifikasi keaslian orang Papua bagi pasangan bakal calon.

“berdasarkan arahan pimpinan dan permintaan MRP maka KPU Papua menyatakan menyetujui tujuh hari perubahan dan jadwal kami sampaikan”, kata Adami Arisoi lagi.

Pleno penetapan calon tetap berlangsung di Kantor KPU Papua, pleno tersebut di pimpin langsung ketua KPU, Adam Arisoi dengan didampingi 4 komisioner serta 3 anggota Bawaslu yang diketuai oleh Firgie Wattimena.

Pleno KPU dimulai pukul 23.30 WIT di ruang rapat KPU Papua, dan diakhiri dengan penandatanganan berita acara penundaan jadwal oleh KPU, Bawaslu dan MRP. (***)

Reporter         : Titie
Editor             : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*