KLB Asmat dan Setumpuk Persoalan Papua, Tanggung Jawab Siapa ?

ilustrasi (Foto : sindonews.net)

Tatanan kehidupan di Tanah Papua harus di benahi dengan pendekatan kearifan local. Papua butuh intervensi pemerintah mulai dari pusat sampai daerah, dengan mengurutkan tugas dan tanggung jawab masing-masing Pemerintah di masing – masing tingkatan secara struktural untuk perbaikan, dan bukan mencari siapa yang salah atau benar.

Oleh: Karmin Lasuliha*

Beberapa waktu lalu saya menyaksikan dialog dua arah dengan seksama di salah satu acara TV nasional. Beberapa tema di angkat oleh pembawa acara, salah satunya adalah Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Asmat dan sempat melebar membahas tentang kondisi Papua secara umum.

Pada posisi ini saya tidak berpihak pada siapa-siapa, saya pun tidak akan membahas kartu kuning atau kartu merah. Saya hanya akan menceritakan sisi lain kondisi kami di Papua. Bukan saja Asmat, tetapi sebenarnya jika kita membicarakan Tanah Papua kita akan mendapati banyaknya persoalan bangsa di negeri ini.

Daerah Papua dengan luas wilayah kurang lebih 319.036 km² yang tidak sepadan dengan jumlah penduduknya 3.200 juta jiwa ini menyimpan banyak misteri mulai dari melimpahnya kekayaan sumber daya alam tetapi juga dianggap sangat terdiskriminatif dengan keadaan. Provinsi Papua adalah tanah besar yang perbandingan penduduknya sangat sedikit.

Kondisi geografis di Papua merupakan alasan klasik yang sangat nyata berdampak pada pembangunan daerah dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Kondisi ini tentu memberikan keseriusan kita bersama dalam menata keadaan. Kerumitan membangun tanah Papua sangatlah kompleks sehingga membutuhkan cara dan model pembangunan dengan melibatkan semua komponen.

Saya salah satu orang dari sekian banyak orang di Papua yang tidak menyalahkan keadaan alam (Kondisi geografis) Papua. Manusia Papua membutuhkan alam untuk menata kehidupan serta aktifitasnya, tentu alam menjadi kekayaan individu dan kelompok masyarakat di Tanah ini.

Tatanan kehidupan di Tanah ini harus di benahi dengan kearifan lokal, Papua butuh intervensi pemerintah mulai dari pusat sampai daerah. Melihatnya dengan mengurutkan tugas dan tanggung jawab masing-masing pada struktur kerja pemerintahan.

Baca Juga:  Lima Bulan Tidak Gajian, Empat Tahun SK PNS Tra’ Jelas, Puluhan CPNS K2 Kabupaten Keerom Demo

Jika kita menilai kinerja dengan menyoroti individu seorang pemimpin maka ditingkat pusat adalah Presiden. Individu Jokowi menjadi tertuduh dalam hal ini, kita mengabaikan fungsi organisatoris bahwa ada kewenangan-kewenangan di tingkat pusat juga sampai daerah. bahwa kinerja pembangunan harus dilihat dari segala aspek dan memberi tanggung jawab pada struktur kerja.

Jalan dan jembatan sebagai penghubung antar daerah kabupaten/ kota menjadi perhatian serius, kenapa hal itu harus di dahulukan, ini bagian penting dalam pengembangan daerah yang mungkin tidak dapat di lakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kemampuan terbatas untuk menjalankan pembangunan pada skala besar tersebut.

Sehingga di tengah keterisolasian daerah, tidak adanya fasilitas jalan dan jembatan yang menghubungkan antar daerah, perlu adanya sikap dan kebijakan subjektif dari Presiden sebagai puncak pimpinan di negeri ini.

Siapakah yang tidak responsive dalam hal ini, bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran yang sangat fantastis untuk pembangunan daerah (infrastruktur jalan dan jembatan. Baca: kompas.com pemerintah-teken-kontrak-proyek-jembatan-dan-jalan-papua)

Belum lagi bantuan pembangunan melalui dana-dana yang terus di gulirkan dari pemerintah pusat kepada masing-masing daerah di Provinsi Papua. Pemerintah pusat mencoba focus membangun provinsi ini secara serius.

Infrastruktur jalan dan jembatan sebagai penghubung untuk memotong mata rantai keterisolasian di setiap daerah, butuh waktu merealisasikannya.

Sekali lagi kita tidak mau berdalih mengenai sulitnya merambah hutan belantara, membelah gunung-gunung cadas. Yang terpenting adalah bagaimana kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyiapkannya bersama.

Bagaimana menyikapi laju perkembangan arus globalisasi ketika infrastruktur jalan jembatan telah terhubung? Masyarakat di daerah membutuhkan kemapanan kapasitas diri menghadapi laju arus modernisasi di masing-masing daerah tersebut.

Siapa yang akan menikmatinya. Apakah masyarakat local ataukah masyarakat dari luar daerah tersebut. Ini juga persoalan yang harus di pikirkan oleh pemerintah. Siapa yang bertanggung jawab di tingkat Provinsi. Yang menjadi tertuduh adalah Lukas Enembe (LE).

Baca Juga:  Jelang Laga Besok Malam, Sriwijaya FC ‘Bolong’ di Pertahanan, PSMS Medan Bisa Minus Bomber

Kenapa LE, karena LE lah sebagai tampuk pimpinan tertinggi di tingkat provinsi Papua. Semua orang mulai menyalahkan tanggungan rasa kepada seorang individu, menyoroti pribadi-pribadi pemimpin. Padahal Gubernur adalah jabatan warisan leluhur yang per periode akan digantikan dengan yang lain.

Inilah yang disebut tanggung rasa dan jawab bersama, bahwa kebijakan-kebijakan daerah pun kadang dinilai sebagai sesuatu yang subjektif di mata awam, dan menjadi rusak dalam situasi politik daerah.

Menyikapi dan mensinergikan pembangunan seyogyanya sepadan dengan kesiapan sumberdaya manusia. Masyarakat adalah bentuk entitas social menghadapi lajunya zaman. Akan ada sikap memilah antara siap atau tidaknya manusia Papua untuk membendung masuknya arus kencang di bidang ekonomi dan kebudayaan, dan ini akan sangat mempengaruhi keadaan masyarakat.

Di bidang pendidikan dan budaya, ekonomi kerakyatan serta nilai-nilainya, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, kesehatan dan infrastrukturnya dan lain sebagainya. Inilah bentuk-bentuk kesiapan daerah menghadapi arus dan tekanan dunia.

Apakah mereka telah siap di tengah keterisolasian kemarin sebelum pemerintah pusat membangun infrastrukturnya, jawabanya adalah mungkin ya mungkin juga tidak, karena sebelumnya kehidupan local tanpa ada kompetisi dan tekanan sosial berlangsung cukup lama. Jalan atau infrastruktur lainnya telah berjalan dan terus di galakkan. Tidak bisa lagi kita mengatakan tidak siap melainkan wajib untuk siap dihadapi.

Untuk itulah tanggung jawab pemimpin di setiap kabupaten/ kota harus mumpuni. Pemimpin-pemimpinnya harus pandai merasa dengan permasalahan daerahnya. Asmat hanyalah salah satu dari 29 kabupaten/ Kota di Papua yang kebetulan terpublikasi. Masih bayak kejadian-kejadian luar biasa lainnya yang terjadi seperti yang di katakan oleh seorang tokoh rohaniawan Pater Jhon Jonga.

Asmat disoroti, siapa yang tertuduh di Asmat dengan KLB tersebut, pastinya seorang Elisa Kambu sebagai Bupati. Sekali lagi semua subjektif menyoroti KLB di kabupaten Asmat dengan menyalahkan individu dan saya menganggap itulah kacamata awam.

Baca Juga:  Menelusuri Jejak Ijazah Cagub – Cawagub Papua

Jika Jokowi focus membenahi Papua dengan infrastruktur. Maka Kepala Daerah harus membijakinya dengan menyiapkan daya tahan manusia di masing-masing daerah dalam menghadapi arus globalisasi yang hendak masuk. Juga membantu agar tidak terjadi keterisolasian di antara kampung-kampung di daerahnya.

Memang harus di akui bahwa Papua memiliki karakteristik daerah yang cukup sulit, dan kebetulan Kabupaten Asmat yang menjadi pintu pembahasannya secara nasional dengan kejadian Luar Biasanya.

Jika anda ke Asmat maka siapkan biaya yang cukup besar untuk dapat mencapai dua atau tiga kecamatan karena belum adanya transportasi umum antar kecamatan. Anda akan di daratkan oleh pesawat diatas air karena lumpur dan rawa-rawa yang mendominasi wilayah kabupaten ini.

Transportasi laut masih menjadi transportasi utama karena semua wilayah di kelilingi hutan-hutan bakau dan rawa-rawa. Tidak satu pun rumah warga atau kantor-kantor pemerintahan yang berada diatas tanah bahkan jalan beton pun dibangun dengan konstruksi jembatan.

Inilah kabupaten di atas rawa, anda bisa membayangkan betapa sulitnya membangun infrastruktur di daerah ini. inilah cerita di ibu kota kabupaten. Bagaimana dengan di kecamatan lainnya dengan kondisi yang sama. Apakah ini tugas seorang presiden Joko Widodo? Tentunya tidak. Ini tugas kepala daerah membangun daerahnya.

Masyarakat di daerah bukan hanya sebagai objek penikmat pembangunan tetapi juga mereka harus di desain untuk siap mendapatkan bekal pendidikan dari semua aspek pembangunan untuk kecerdasan secara ekonomi, budaya, kesehatan dan lainnya.

Jangan lagi saling menyalahkan, focus pada program yang ilmiah dari dan untuk rakyat. Saatnya kerja…kerja…kerja… *(Penulis adalah Direktur Lembaga Kebijakan Publik dan Komunikasi Politik LINGKAR PAPUA)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*