Lagi, Wacana Cawapres OAP Dalam Pilpres 2019

ilustrasi

Pulau Papua luasnya 3 kali pulau Jawa dengan SDA yang melimpah, manusia yang terpinggir serta wilayah yang “diserbu” orang asing maupun orang luar daerah akan menjadi kenangan atau pengikat zona ke indonesiaan pada masa mendatang tergantung redefinisi pemimpin hari ini. Papua hanya akan menjadi kenangan ketika ia diabaikan dalam sejarah, dialog hingga memori passionisnya yang panjang. OAP punya branded secara politik yang bisa di orbitkn tidak sekedar politik akomodasi tapi ia juga bisa menjadi pemecah masalah (problem solving) di negara ini.

Oleh    : Lamadi de Lamato*

Cawapres Orang Asli Papua (OAP) kembali menjadi diskursus politik menjelang Pilpres 2019. Kendati isunya sangat slow; pelan, sepoi- sepoi dan untuk kalangan tertentu saja tapi isu Cawapres OAP bukan yang jamak menjadi bahan diskusi.

Dalam 10 tahun ini, nama tokoh – tokoh OAP seperti Barnabas Suebu dan Lukas Enembe sempat disebut – sebut sebagai nama- nama nominator untuk Cawapres OAP. Dan pada Pilpres 2019, setahun sebelum Pilgub 2018 diskursus itu kembali mengemuka.

Lagi, ini isu dan wacana menarik dan butuh di respon publik. Dalam kalangan tertentu, isu Cawapres OAP sudah ditanggapi beragam. Ada yang mencibir; mengkritik bahkan ada juga yang mengapreseasi gagasan ini dengan positif. Yang mencibir datang dengan pandangan bahwa OAP jadi Cawapres butuh ratusan tahun lagi. Sementara kaum progresif dan revolusioner, gagasan Cawapres OAP adalah tindakan mencederai dan merendahkan perjuangan OAP untuk merdeka.

Untuk mereka yang mengapresiasi, Cawapres OAP sebagai pembuktian bahwa tokoh Papua tidak “jago kandang” untuk keluar menjadi jago diluar kandang! Dan tidak tanggung- tanggung, jago luar kandang itu levelnya bukan Bupati, Gubernur tapi Cawapres. Kendati OAP yang jadi menteri lebih pada level politik akomodasi tapi tokoh OAP sudah cukup mumpuni sebagai “kader bangsa” terbaik sebagai menteri, komisioner HAM, Kapolda dan akan diikuti oleh level – level lain.

Baca Juga:  Akankah MR. Kambu Jadi ‘Jualan’ Hanura di Pilgub Papua 2018 ?

Dengan contoh itu, Papua yang terkenal sebagai tanah paradoks; kaya SDA tapi miskin orang – orangnya serta tertinggal dalam kualitas SDM tapi ada satu dua tokoh jenius yang ia lahirkan. Papua sangat kaya Sumber Daya Alam (SDA) sehingga ia “dikerumuni” banyak ragam manusia dari berbagai penjuru dunia dangna tujuan yang beragam pula. Orang Belanda dan Jerman datang membawa pembangunan dengan hidup antropologis dan “agama kasih”.

Lain lagi dengan orang Amerika dan Inggris. Mereka ini datang membawa misi ekspansi dan eksploitasi yang bernama investasi yang eksploitatif: kapitalisme dan kolonialisme. Mereka menguras SDA di Bintuni serta Mimika melalui raksasa multi nasional corporation yang bernama LNG Tangguh dan Freeport Mc Moran. Perusahaan diberi konsesi selama puluhan hingga ratusan tahun untuk menambang kekayaan alam Papua dari mulus hingga hancur berkeping – keeping.

Itu dari bangsa asing, sementara dari bangsa NKRI, semua suku bangsa, ras dan agama juga penuh dengan orang luar. Papua pun disebut miniatur seluruh suku dan bangsa NKRI hidup di Tanah Papua. Papua yang damai, tenteram dan ekologis jadi semrawut, rawan gesekan dan menjadi tercemar. Alamnya yang indah mulai tercemari, sementara manusianya dengan DNA yang cocok makan hasil alam mulai hancur setelah pangan luar mulai membanjiri Papua.

Dulu makan pangan lokal: sagu, keladi, betatas yang sehat dan sangta DNA-isme, saat Otsus yang banyak uang, OAP pun pola makannya jadi raskin, indomie, sarden yang instan dan “membunuh” pelan – pelan. Harmonisasi hidup OAP dengan alamnya berubah menjadi disharmoni setelah makanan dari luar menyerbu dari masa invasi, pembangunan hingga Otsus Papua. OAP yang kaya dan bergantung dengan alam pun kini nyaris hilang bila tidak ada perbaikan.

Baca Juga:  Ketua PMI Papua Ancam Pecat Bila Ada Petugas UDD Jual Darah Donor

Dari penjelasan di atas, pulau Papua yang memiliki luas 3 kali pulau Jawa dengan SDA yang melimpah, manusia yang terpinggir serta wilayah yang “diserbu” orang asing maupun orang luar daerah akan menjadi kenangan atau pengikat zona ke indonesiaan pada masa mendatang tergantung redefinisi pemimpin hari ini. Papua hanya akan menjadi kenangan ketika ia diabaikan dalam sejarah, dialog hingga memori passionisnya yang panjang.

Sementara Papua bisa menjadi pengikat (dan hal itu sangat tidak mudah) bila pemimpin di negara ini tahu apa yang harus dilakukan dalam membawa NKRI dan Papua dalam kesetaraan demokrasi (politik, HAM, Trust dll) diberi ruang dan panggung plus: memimpin dan mengurus bangsa ini dan wilayahnya satu paket dalam desain penyelesaian masalah secara komprehensif. Pikiran itupun kongruen dengan gagasan Cawapres OAP yang tengah menjadi wacana politik lokal jelang Pilpres 2019 ini.

Bangsa Indonesia yang tengah mengalami turbulensi kebhinekaan dimana – mana dengan beberapa peristiwa intoleransi sejak Pilgub DKI setahun lalu (2016) hingga kasus teror gereja di Sleman dan pelarangan peribadatan bikhsu di Tangerang adalah ujian kebangsaan yang harus di akhiri. Bukan itu saja, utang NKRI yang mencapai ambang batas utang sebesar 4000 Triliun, persoalan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang menyerobot pekerjaan rendahan atau skill rendah dalam negeri, dan lain – lain juga ikut membuat kebangsaan NKRI tidak kalah rumit.

Di atas semua persoalan pelik itu, wacana Cawapres OAP bergulir “sepoi2” dan terbatas itu sangat menggelitik publik di Papua. Wacana ini bukan pertama kali melainkan sudah terjadi 10 tahun belakangan. Di Papua, wacana ini ditanggapi beragam; di kritik tidak realistis, disebut “bedebah” dan ada juga yang mengapreasi. Yang pasti, OAP punya branded secara politik yang bisa di orbitkn tidak sekedar politik akomodasi tapi ia juga bisa menjadi pemecah masalah (problem solving) di negara ini.

Baca Juga:  Waspadai Ransomware, Besok Jangan Langsung Nyalakan Komputer

Sekali lagi, wacana OAP jadi Cawapres adalah gagasan orisinil yang menyeruak dan harus disambut dengna debat intelektual. Dan ini sangat pas dengan wacana politik nasional yang membuka ruang yang luas bagi politik gagasan diterima oleh rakyat secara luas. Banyak nama Capres dan Cawapres yang sudah muncul dalam kajian lembaga survey tapi belum satupun nama tokoh OAP yang “disentuh”.

Dengan munculnya wacana Cawapres OAP yang berasal dari bawah, nama – nama Capres dan Cawapres yang muncul menjelang Pilpres 2019 akan makin meramaikan bursa publik melihat tokoh alternatif makin banyak. Dan salah satu Capres dan Cawapres itu berasal dari Papua sebagai negeri paling timur di NKRI yang kerap dikenal sebagai negeri 1001 masalah.

Biasanya negeri yang dikenal banyak masalah itu yang melahirkan tokoh besar dengan panggung politik yang besar seperti momentum Pilpres 2019 ini. Di momentum politik yang demokratis ini, saya berharap politik gayung bersambut berupa wacana Cawapres OAP itu disambut oleh publik di Papua dan ditingkat nasional sebagai bagian dari politik mencari negarawan besar yang muncul dari daerah dengan track record teruji; lokal, nasional dan internasional.

Gagasan Cawapres OAP sebaiknya disambut sebagai bagian dari melakukan terobosan politik NKRI mengantisipasi sebuah masalah besar yang bernama intoleransi dan keberagaman yang tengah dalam ancaman besar negara ini porak-poranda!! *(Penulis adalah Direktur Buton Action Network, Penulis Buku tinggal di Papua)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*