PDIP dan Gerindra Resmi Tarik Diri dari Pansus, Tapi Anggota Dewan Ini Ogah Mundur

Elvis Tabuni, anggota Pansus Pilgub Papua dari Fraksi Gerindra, Yance Mambrasar, S.Sos Waket DPD Gerindra Papua, dan Edoardus Kaize, Ketua DPD PDI Perjuangan Papua. (Foto : dok. Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) dan Partai Gerindra Provinsi Papua menyatakan telah mengirimkan surat resmi ke masing – masing Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk segera menarik kader – kader mereka dari keanggotaan Pansus Pilgub Papua yang dibentuk DPRP, karena DPD menilai keberadaan Pansus Pilgub sudah melangkah terlalu jauh melampaui kewenangannya.

“Kami sudah layangkan surat ke Fraksi untuk ditindaklanjuti, dua anggota kami atas nama Elvis Tabuni dan Radius Simbolon sudah menerima dan siap resign dari Pansus Pilgub DPRP”, kata Yance Mambrasar, S.Sos, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Papua di Sekretariat Koalisi Papua Cerdas, Sabtu (10/2/2018) kemarin.

Hal senada juga disampaikan Edoardus kaize, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua di tempat yang sama, menurutnya surat penarikan secara resmi sudah di sampaikan ke Ketua Fraksi PDI P per 8 Februari lalu, sehingga Fraksi PDI P di DPRP sudah secara resmi menarik tiga anggotanya dari Pansus Pilgub Papua, yakni dirinya sendiri, Herman Yogobi dan Lazarus Siep.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Mathea Mamoyau ketika di konfirmasi Lingkar Papua juga membenarkan surat penarikan diri tersebut dan sudah di tindak lanjuti.

Sedangkan Ketua Fraksi Gerindra di DPRP, Radius Simbolon yang di konfirmasi Lingkar Papua sejak Minggu (11/2/2018) di konfirmasi hingga berita ini terbit tidak membalas SMS konfirmasi yang di kirimkan Lingkar Papua.

Justru penolakan datang dari salah satu kader Gerindra yang juga sebagai anggota Pansus Pilgub Papua, Elvis Tabuni yang menyatakan menolak mundur dari keanggotaan Pansus Pilgub Papua.

“Suratnya mana ? yang cabut itu atas nama siapa ? walaupun di cabut saya tetap laksanakan sebagai anggota Pansus, di Gerindra Ketua Fraksi Radius Simbolon dan Nathan Pahabol belum pernah cabut, berarti saya dengan Radius masih status anggota Pansus Pilgub Papua”, kata Elvis Tabuni melalui saluran telepon, Minggu (11/2/2018) kemarin, ia juga menambahkan bahwa kalau ada penarikan, harus di sampaikan langsung dalam sidang oleh setiap ketua Fraksi.

Baca Juga:  Dinilai Jalan Sendiri, DPD PDI Perjuangan Deadline JWW Akhir Bulan Ini

Ia juga mempertanyakan mengapa harus ada penarikan kader dari keanggotaan Pansus Pilgub karena menurutnya Pansus bekerja sesuai amanat UU Otsus.

“PDIP tidak punya hak intervensi Gerindra, kami di Gerindra tetap, saya dan ketua Fraksi tetap masih di Pansus, ini ada mekanisme bukan sembarang cabut, jadi kalau PDI P mau cabut, silahkan, lagian selama ini baru pernyataan di media, kami belum terima surat resmi”, tegas Elvis Tabuni bahwa penarikan harus ada surat resmi yang masuk dan dilakukab lewat rapat Bamus.

Menurut Elvis Tabuni bial Gerindra mendukung kandidat, silahkan, tapi dirinya duduk di DPRP dan masuk dalam Pansus bukan untuk agenda mendukung salah satu calon, karena Pansus bukan Timses JOHSUA atau LUKMEN.

“kita murni kawal Otsus”, kata Elvis Tabuni singkat.

Radius Simbolon kepada Lingkar Papua, Selasa (13/2/2018) setelah berita ini terbit melalui WhatsApp membantah bila sudah ada surat dari DPD kepada Fraksi Gerindra di DPRP.

“sampai detik ini, fraksi belum menerima surat dari DPD Gerindra Papua, berkaitan dengan penarikan anggotanya di Pansus Pilgub, kalau memang ada suratnya nomor berapa, tanggal berapa dan siapa yang terima suratnya, biar tidak ada dusta diantara kita”, kata Radius Simbolon.

Ia mengaku sudah menghubungi staf fraksi soal surat dimaksud, namun pengakuan staff kepadanya tidak ada surat dari DPD yang masuk.

“jadi saya minta Sdr. Yance Mambrasar bicara di sosial media harus sesuai fakta ukan fitnah, kalau ada suratnya tunjukkan ke kami dan kami akan ikut instruksi partai”, kata Radius melalui pesan WhatsAppnya.

Menanggapi pernyataan kadernya itu, Wakil Ketua DPD Gerindra Provinsi Papua menegaskan bahwa bila ada kader yang mbalelo (melawan-Red) dan tidak mau patuh pada apa yang sudah di putuskan partai, maka menurutnya sudah ada mekanisme internal partai yang mengatur soal itu, dan ia memastikan akan ada sanksi bagi kader yang membangkang.

Baca Juga:  Divonis MA 7 Tahun, Direktur RSUD Dok II Jayapura Akhirnya Nginap di Lapas Abepura

“tentu ada sanksinya, anggota Dewan kita yang tidak mengindahkan perintah partai, ini instruksi yang wajib dilaksanakan oleh fraksi kepada anggota dewan kita yang terdistribusi dalam alat kelengkapan dewan. Pansus seperti kita ketahui bersama mencaplok domain pihak penyelenggara, karena kami lihat Pansus ini sudah bekerja tidak sesuai dengan aturan lagi, bahkan terkesan ingin menggagalkan agenda nasional, Pilkada serentak, karena itu tidak ada alasan untuk anggota dewan dari Fraksi Gerindra turut serta dalam scenario yang menyesatkan ini, bila masih ada yang bertahan kami pastikan yang bersangkutan mendapatkan sanksi sesuai dengan AD/ART partai sesuai mekanisme internal di partai”, tegas Yance Mambrasar, S.Sos, ketika di konfirmasi Lingkar Papua via WhatsApp, Senin (12/2/2018) kemarin.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRP dan juga sebagai salah satu anggota Pansus Pilgub Papua mengatakan alasan dirinya mundur dan sebagai Ketua DPD menginstruksikan kepada Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRP untuk menarik kader di Pansus Pilgub, karena ia merasa arah Pansus sudah tidak sejalan dengan niat pembentukannya di awal – awal jelang Pilgub Papua.

“Kita tarik karena kinerja Pansus Pilgub DPRP gagal, jadi, maksud pembentukan Pansus itu baik, Pansus bisa mengawal proses ini, tapi Pansus tidak melaksanakan tugas semestinya, jadi Pansus merasa kewenangannya kurang, harus banyak, harus dua minggu bikin materi yang diperiksa besar dan banyak, tapi Pansus menganggap harus ada verifikasi, sehingga Fraksi PDI Perjuangan melihat kerja Pansus  tidak sesuai lagi dengan amanat yang diberikan, makanya kita keluar”, kata Edoardus Kaize.

Baca Juga:  Simpang Siur Soal Alokasi Dananya, Walikota Jayapura Minta Jangan Politisasi Jembatan Holtekamp

Ia juga menegaskan bahwa verifikasi itu adalah kewenangan KPU Papua sebagai penyelenggara, sebenarnya Pansus sebatas menerima, mengecek kelengkapan berkas dan memastikan KPU Papua dan MRP melaksanakan tugas kewenangannya sesuai aturan dan tepat waktu.

“Berkas untuk verifikasi keaslian orang Papua itu lengkap, karena berkas empat bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur semua sudah diberikan, sehingga lengkap disitu. Jadi disitu tidak ada ijazah dan lain-lain, yang lain-lain itu menjadi kewenangan KPU untuk verifikasi, itu bukan verifikasi tapi numpang lewat saja yang sebenarnya itu menghormati DPRP”, kata wakil Ketua DPRP itu lagi.

Dengan ditariknya lima anggota dari PDI P dan Gerindra, maka diapastikan ada kepincangan di dalam Pansus, namun Edoardus Kaize enggan mengomentari hal tersebut.

“Nanti Pansus mau berjalan seperti apa, ya silahkan saja. Tapi kalau menurut saya, dengan PDI Perjuangan dan Gerindra menarik anggotanya, berarti ada sesuatu di situ. Tadi kita sudah katakan tidak menunjukkan kinerja yang begitu menyakinkan,” katanya

Bahkan ia melihat ada indikasi keberpihakan Pansus Pilgub kepada kandidat tertentu, karena dirinya sebagai Wakil Ketua I DPRP yang memimpin Rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk pembentukan Pansus dengan tujuan untuk mengawal dan mensupport pelaksanaan Pilgub Papua, namun kenyataannya saat ini ia menilai Pansus sudah partisan dan punya agenda tersendiri.

“Ketika berjalan sampai hari ini, saya juga ditarik dari Pansus, berarti kan ada yang tidak beres. tanpa Pansus pun, sebenarnya DPRP sebagai lembaga bisa mengurus lalu lintas surat menyurat yang selama ini kandas itu kok”, kata Edoardus mengeluhkan bahwa selama ini kerja – kerja dan pergerakan Pansus sama sekali kurang melibatkan dirinya sebagai Wakil Ketua I DPRP.

Bahkan ketika ditanyakan soal alokasi anggaran untuk kegiatan Pansus Pilgub Papua, Edoardus yang memimpin rapat pembentukan Pansus Pilgub mengaku tidak tahu – menahu soal pembiayaan seluruh kegiatan Pansus saat ini sumbernya dari mana.

“Jadi mungkin saya sebagai alat untuk membentuk Pansus saja, lebih baik kalau seperti itu tidak usah saja”, kata Edoardus Kaize. (***)

Reporter         : Titie
Editor             : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*