Menghina Pelanggar Amanah Adalah Hak Warga Negara

Andi Saiful Haq, Direktur Institute for Transformation Studies (INTRANS) (Foto : Republika.co.id)

Sudah nikmati fasilitas negara dari uang rakyat, ngakunya sebagai wakil rakyat, kalau orasi selalu jual – jual nama rakyat, kok mau pidanakan rakyat yang mengkritik dan menghina karena ketidakbecusan mereka sebagai wakil rakyat. Parahhhhh…..

Oleh    : Andi Saiful Haq

Polemik terkait dengan dimasukkannya pasal 122 huruf k dalam UU MD3 adalah ironi di era demokrasi.

Pasal ini berpeluang menjadi pasal karet untuk membungkam  kritikan dengan delik sebagai tindak pidana.

Ada beberapa persoalan mendasar, mengapa pasal ini harus kita tolak. Pertama, pasal ini tidak relevan lagi di jaman moderen dan masa demokrasi. Menghina adalah delik yang paling sering digunakan oleh raja-raja atau diktator jaman dulu untuk menopang kewibawaan dan agar orang banyak tidak banyak bertanya tentang perilaku mereka yang tiran dan korup.

Sementara di era demokrasi, kehormatan sebuah kekuasaan itu diletakkan pada kuasa rakyat. Rakyat yang memutuskan kapan, dimana dan pada siapa kehormatan itu diletakkan

Baca Juga:  Calon Tunggal Yang Tak Tertandingi

Kedua, pasal yang sama pernah digunakan Pemerintahan Hindia-Belanda untuk membungkam perlawanan para founding fathers, salah satunya Soekarno-Hatta.

Ketiga, anggota DPR RI itu sudah terlalu banyak fasilitas, bahkan mereka memiliki hak imunitas dan kekebalan diplomatik. Kalaupun ada yang harus mereka perjuangkan sekarang, itu adalah kehormatan mereka sendiri di sisa masa jabatan.

Jadi merujuk pada arti kata “kehormatan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut bermakna media dimana rasa hormat diletakkan. Sementa kata “menghina” bermakna memandang rendah (hina atau tidak penting).

Pasal 122 (k) UU MD3 itu tampaknya sekarang berbalik menuding ke wajah anggota DPR RI hari ini. “Tuan-tuan, cukup terhormatkah anda hari ini ?, masih ingatkah Tuan pada janji menjaga kehormatan sebagai wakil rakyat di parlemen ?.”

Baca Juga:  RUU Pemilu dan Potensi Calon Tunggal Presiden

Saya rasa jika ada yang pertama kali harus dijerat dengan pasal 122 (k) adalah sekitar 50% anggota DPR yang  pada masa sidang I tahun 2015 hingga masa sidang IV tahun 2017 tingkat kehadirannya dibawah 50%.

Separuhnya lagi tidak mungkin lepas dari jeratan tindak pidana “merendahkan martabat” karena hanya mampu mencapai realisasi sekitar 20% Rancangan UU.

Mangkir dari tugas adalah tindakan tidak terhormat, rapor merah ditengah fasilitas berlimpah adalah penghinaan pada sumpah jabatan.

Salah satu tindakan tidak terhormat adalah ketika seorang manusia tidak mengenal rasa malu. Bagaimana DPR RI bisa mengelak dari rasa malu, ketika seluruh lembaga survey ternama di tahun 2017 merilis bahwa DPR RI adalah lembaga negara yang paling tidak dipercayai oleh rakyat yang diwakilinya. Jauh dibawah TNI, KPK, Lembaga Kepresidenan dan Polri. Bahkan dibawah Pengadilan dan Kejaksaan.

Baca Juga:  Ada Perjanjian Rahasia Dibalik Jatah 10% Saham Freeport Untuk Papua ?

Jika perilaku tidak melaksanakan tugas, tidak menjaga amanah dan tidak dipercaya, tidak lagi dianggap sebagai tindakan merendahkan kehormatan dan martabat anggota DPR dan lembaga DPR RI, maka MK harus membatalkan Pasal 122 (k) UU MD3 dengan dua argumentasi.

Pertama, pasal 122 (k) tersebut kehilangan unsur materilnya, yakni bahwa pelanggaran itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Kedua, karena delik tersebut sudah diatur dalam pasal 50 dan 51 KUHP, yang menyatakan bahwa sebuah tindakan melawan hukum tidak selamanya adalah tindak pidana.

Karena tindakan menghina (yang dalam KBBI bisa diterjemahkan dengan  menganggap rendah atau tidak penting) martabat anggota DPR, adalah bisa digolongkan sebagai tindakan formil warga negara yang sudah dijamin dalam konstitusi dan juga tindakan bersifat materil karena memang dirasakan mayoritas warga negara. *(Penulis adalah Direktur Institute for Transformation Studies / Intrans)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*