‘Cagub Injury Time’ dan Goyangan ‘Pansus Ijazah’ ?

Ilustrasi (Foto : Didie SW/kompas.com)

Kandidat yang tersudut secara terus menerus tanpa klarifikasi yang rasional akan dianggap sebagai sebuah fakta dan premis kebenaran. Dan bila ini terjadi berlarut – larut maka JWW-HMS bisa saja tumbang sebelum bertarung. Karena politik itu bukan siapa salah dan siapa yang benar dalam kontestasi tapi isu apa dan strategi apa untuk unggul yang paling utama.

Oleh    : Lamadi de Lamato*

KPU Papua sudah memutuskan penetapan Bakal Calon Gubernu dan Calon Wakil Gubernur Papua akan dibahas kembali pada 19 Februari 2018, seharusnya pada tanggla 13 Februari serentak semua calon Kepala Daerah diseluruh NKRI sudah mengambil nomor urut sebagai bagian dari tahapan Pilkada serentak tahun 2018.

Barangkali hanya Pilgub Papua yang alot, rumit dan bertele – tele sehingga tiga lembaga penting, DPRP, MRP dan KPU harus memutuskan penundaan satu minggu setelah tiga lembaga di atas “berpolemik” dalam politik gontokrasi yang tidak menghasilkan kata sepakat!!

Adalah Pansus DPRP yang ngotot ingin memverifikasi dokumen calon, dokumen yang dibidik adalah ijazah salah satu Cagub yang disinyalir bermasalah. Sebelumnya ijazah Cagub tersebut sudah di demo oleh massa Forum Peduli Demokrasi Papua (FPDP) tapi sepi dukungan karena bertepatan dengan musibah tragedi Asmat.

Untuk itu terbentuknya Pansus DPRP yang dipersoalkan sejumlah kalangan ini dianggap sebagai Pansus dengan target operasi menggugurkan Cagub tertentu agar peluang melawan kotak kosong yang sebelumnya hilang kembali memiliki asa baru.

Baca Juga:  TP PKK Keerom Canangkan Gerakan Tanam Cabai, Target Per Kampung Satu Hektar

Asa kotak kosong itu yang kembali dikejar setelah kotak kosong pertama gagal karena di injury time atau detik – detik terakhir, JWW-HMS didukung partai besar dan simbol Jakarta.

Kekagetan publik terhadap tampilnya JWW-HMS di injury time membuat intelektual Papua,,Frans Maniagasi menyebut keduanya sebagai “Cagub injury time”. Sebagai Cagub injury time yang didukung tiga afiliasi partai besar dan penguasa; PDI-P, Gerindra, Perindo plus PBB, kehadirannya mengejutkan sekaligus menakutkan. Bila kita membaca politik dengan buku Tubuh Sosial terkait demo FPDP dan Pansus DPRP, maka gerakan ini membawa pesan kegelisahan, takut dan hati – hati dengan munculnya JWW-HMS sebagai pesaing tunggal petahana.

Diluar demo FPDP dan Pansus, Cagub injury time juga kerap “diganggu” oleh isu – isu politik SARA (dan ini sudah saya klarifikasi) di medsos seperti Facebook, WhatsApp dll, dari pengamatan saya, JWW-HMS tersudut dan sulit membangun argumentasi rasional saat diserang.

Dalam politik, lawan yang tersudut secara terus menerus tanpa klarifikasi yang rasional akan dianggap sebagai sebuah fakta dan premis kebenaran. Dan bila ini terjadi berlarut – larut maka JWW-HMS bisa saja tumbang sebelum bertarung!!

Baca Juga:  KPU Papua Habiskan Rp 1 Miliar Untuk Gelar Debat Pilgub Papua 2018 di TV One

Pansus DPRP kendati dipersoalkan tapi ia masih jalan, gerakan di medsos dan media juga cukup kencang “menghantam” JWW-HMS tapi tidak ada counter opini. Dan ini sangat berbahaya bila tidak ada gerakan serangan di counter menjadi gerakan simpati.

SBY dan Jokowi adalah contoh pemimpin yang melakukan gerakan visualisasi dalam mengcounter serangan lawan. Saat diserang sebagai Capres kurus dan tidak layak, Jokowi turun ke gorong – gorong membersihkan sampah yang diliput seluruh media massa.

Begitupun SBY, saat disebut menteri cengeng, ia mendeklarasikan partai Demokrat yang diliput seluruh media massa dan diberitakan berulang – ulang. Kedua pemimpin ini menjadi Presiden berawal dari serangan lawan lalu mampu dirubahnya dengan politik visualisasi yang simpatik, mengesankan dan terpilih sebagai Presiden.

Serangan dalam politik pada literatur kedua tokoh di atas ternyata tidak perlu dicemaskan bahkan bagus bila tim JWW-HMS mampu mengelola serangan – serangan lawan jadi politik simpati.

Pansus DPRP memang menyebut bahwa mereka tidak bermaksud menggugurkan kandidat tapi hanya mengecek dokumen Cagub dan Cawagub lalu menyerahknnya ke MRP yang selanjutnya akan bertugas memberi pertimbangan keaslian OAP nya dengan bahasa normatif tapi sangat politis.

Baca Juga:  “KATANYA HANYA 500 HEKTAR, TERNYATA YANG DI CAPLOK 50.000 HEKTAR”

Bahasa dan statemen sangat normatif tapi isu politik ijazah sangat keras, kencang dan dapat membuat Cagub “low bet” sebelum tanggal 19 Februari bila politik menggoreng ini tidak disikapi dengan cerdas.

Menggoreng isu ijazah yang dilakukan Pansus DPRP pada ‘Cagub injury time’, JWW-HMS sungguh menegangkan. Prediksi maupun spekulasi politik bahwa JWW-HMS bisa di eliminasi kian kencang. Suara sorak sorai tentang kotak kosong juga mulai muncul ditengah kerja Pansus DPRP walaupun “sepoi – sepoi”.

Politik itu bukan siapa salah dan siapa yang benar dalam kontestasi tapi isu apa dan strategi apa untuk unggul yang paling utama.

Seperti menonton serial sebuah film, tanggal 19 Februari pasca pending keputusan yang dilakukan KPU, MRP plus DPRP terhadap Cagub dan Cawagub akan berakhir seperti apa ? Episode politik menggoreng isu dokumen, ijazah dan keaslian OAP kandidat sedang ditunggu.

Spekulasi, pro dan kontra telah menjadi wacana Pilgub Papua yang unik, aneh dan bertele – tele sedang dalam proses tarik menarik. Semoga ending episode pada tanggal 19 Februari berakhir dengan cerita yang manis dan tidak kontroversi lg !!! *(Penulis adalah Direktur Buton Action Network, penulis buku dan pengamat masalah social politik tinggal di Jayapura, Papua)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*