AMPERA dan IMM Papua Himbau Pemilih Jangan Terjebak Politik Transaksional

Stenly Salamahu Sayuri, Ketua AMPERA bersama Edwardo Rumatrai pengurus AMPERA lainnya ketika memberikan keterangan pers kepada awak media di Jayapura kemarin. (Foto : Faizal / Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA— Jelang Pilkada di sejumlah kabupaten dan Pilgub Papua, pemilih di Papua di himbau harus cerdas dan tidak terjebak pada politik transaksional yang akan merugikan masyarakat sendiri dalam jangka panjang, karena bila memilih calon kepala daerah yang mempraktekkan money politik dan lebih gunakan pendekatan materi untuk mempengaruhi pemilih, sama saja kita telah menggadaikan kepentingan publik kepada elit – elit penguasa dan krooni – kroninya.

Hal itu disampaikan oleh dua organisasi kepemudaan AliansiMahasiswa Pemuda dan Rakyat (AMPERA) Papua dan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasisa Muhamadiyah (DPD IMM) Papua di Jayapura, Senin (19/2/2018) kemarin.

Baca Juga:  GEGER....... MAYAT BAYI DI TEMPAT SAMPAH

“ada potensi politik transaksional pada hajatan Pilkada di Papua tahun ini dilakukan oleh elite – elite politik, praktek ini memang bukan hal baru dan sudah turun-temuruan, sehingga perlu diawasi oleh penyelenggara pemilu”, kata Stenly Salamahu Sayuri, Ketua AMPERA, Senin (19/2/2018).

Menurutnya yang dimaksud kiblat politik transaksional itu adalah arah berpikir, menentukan pilihan politik dan rekomendasi partai politik, juga bakal calon baik ditingkat Bupati, Walikota, hingga Gubernur ditentukan oleh materi semata yaitu uang dan jabatan, bukan karena, ide, gagasan, visi dan misi dari bakal calon.

Menurutnya jika hal ini terus dibiarkan menurutnya akan berpengaruh kepada masa depan rakyat Papua sendiri, karena secara tidak langsung berpengaruh bagi pembangunan di semua sektor, baik ekonomi, pendidikan maupun kesehatan.

Baca Juga:  Karel Maunda Jadi Ketua LMPP Kabupaten Keerom

“Pembangunan tidak berjalan, karena akan ada gali lubang tutup lubang, uang akan masuk ke mereka yang bermain di belakang layar. Jadi penting saya mengajak agar semua komponen mengawasi jika ada praktek-praktek seperti itu,” kata Stenly lagi.

Untuk itu ia meminta masyarakat tidak boleh buta politik dan harus cerdas dalam berpolitik juga mengikuti kontestasi Pilkada, Pilpers maupun Pileg. Karena menurutnya pilihan harus datang dari hati nurani bukan karena seribu dua ribu rupiah.

Untuk paslon sendiri dimintanya tidak pakai politik uang dan siap menang maupun kalah.

Imam Alfian Kadir, Ketua DPD IMM Papua juga mengatakan, pentingnya integritas dari setiap anak bangsa dalam pelaksanaan Pemilu  agar tidak tergiur dengan iming-iming materi semata.

Baca Juga:  675 Kg Vanili Tanpa Dokumen dari PNG Diamankan di Pos Lintas Batas Negara

“Pilgub Papua merupakan doa dan harapan masyarakat Papua untuk mengarah kepada pembangunan yang lebih baik. Untuk itu penting bagi kita mengedepankan moral dan etika dan tidak menggadaikan hak suara kita, tetapi memilih sesuai dengan hati nurani kita tanpa intervensi ataupun intimidasi dari siapapun”, kata Imam Alfian, Senin (19/2/2018).

Ia menginginkan masyarakat Papua berkaca pada Pilkada Kabupaten Jayapura yang prosesnya begitu panjang dan penuh dengan masalah.

Menurutnya hal itu disebabkan karena kurangnya integritas masyarakat untuk menghindari terjadinya transaksi politik maupun money politik.

“hal ini tentu  tidak boleh terjadi di Pilgub Papua nanti, sebaiknya hal itu menjadi pelajaran bagi semua elemen masyarakat termasuk penyelenggara Pemilu untuk lebih objektif sekaligus proaktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya”, kata Ketua DPD IMM Papua berharap Pilgub Papua harus menjadi momentum kembalinya moral politik pada tempatnya. (fnw/r1)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*