Hengky Kayame, Calon Bupati Paniai 2018 Terancam Dipailitkan oleh Pengadilan Niaga Makassar ?

Hengky Kayame, SH, MH, Bupati Paniai yang maju kembali kali kedua di Pilkada 2018, yang saat ini tengah menghadapi gugatan pailit di Pengadilan Niaga Makassar. (Foto : repro/Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, MAKASSAR— Hengky Kayame, SH, MH yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Paniai periode 2013 – 2018, dan juga adalah Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Papua yang sudah di tetapkan sebagai Calon Bupati periode 2018 – 2023 di Kabupaten Paniai rupanya tengah menghadapi gugatan hutang – piutang dan terancam akan di pailitkan (dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan-Red), apabila tidak bisa melunasi hutangnya sesuai dengan batas waktu yang sudah di tetapkan oleh pengadilan.

Seperti tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Makassar, perkara gugatan atas Hengky Kayame dengan Register Perkara Nomor : 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/ PN Niaga Makassar itu di daftarkan sejak Senin, 8 Januari 2018, oleh Termohon atas nama Arianto Halim yang memberikan kuasa kepada Sahat Tambunan, SH sebagai Kuasa Hukumnya, dan telah keluar putusan sela sejak Kamis, (8/2/2018) lalu.

Dalam putusan selanya, Hakim yang memimpin sidang pada PN Makassar telah menetapkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara kepada Hengky Kayame dengan diberikan tenggat waktu hingga 45 hari sejak putusan sela keluar, Kamis (8/2/2018), apabila hingga batas waktu yang ditetapkan oleh PN Makassar, Minggu 25 Maret 2018, yang bersangkutan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan hutang – piutangnya dengan pihak penggugat, maka Hengky Kayame kemungkinan besar akan di pailitkan oleh PN Makassar.

Sudah dua minggu (14 hari) sejak putusan PKPU tersebut di tetapkan, hingga berita ini di naikkan Hengky Kayame yang coba di konfirmasi Lingkar Papua melalui berbagai jalur memilih bungkam, SMS konfirmasi yang di kirimkan Lingkar Papua ke tiga nomor Handphonenya tidak di tanggapi, bahkan satu pesan WhatsApp yang terkirim, hanya di baca tanpa di balas, termasuk juga upaya konfirmasi telah dilakukan Lingkar Papua kepada ‘orang – orang dekat” Hengky Kayame, namun hingga berita ini naik tidak ada jawaban konfirmasi terkait gugatan pailit tersebut.

Baca Juga:  Satgas Yonif 121/MK Paparkan Dampak Narkoba, Seks Bebas dan HIV/AIDS di SMAN 5 Arso

Seperti tertuang dalam SIPP PN Makassar, sidang gugatan dengan termohon Hengky Kayame tersebut sudah di gelar sebnayak 3 kali, namun Hengky Kayame yang di undang untuk hadir dalam persidangan tidak hadir dan juga tidak memberikan kuasa hukum kepada pengacara siapapun.

Dalam Amar Putusan Sela PN Makassar Nomor : 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mks tertanggal Jumat, 8 Desember 2017 itu, Hakim yang menyidangkan gugatan tersebut menetapkan 4 putusan sela sebagai berikut : (1) mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara yang dilakukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU an. Hengky Kayame.

(2) Menetapkan PKPU Sementara terhadap Termohon PKPU an. Hengky Kayame untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan PKPU Sementara diucapkan ; (3). Menunjuk Sdr Suratno, SH, Hakim Pengadilan Negeri Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses PKPU Termohon an. Hengky Kayame.

(4). Menunjuk dan mangangkat Dwi Atmoko, SE, Ak, ASH, sebagai Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Pengurus Nomor : AHU.2-AH.04.01-765 tanggal 23 September 2016, untuk bertindak sebagai Pengurus dalam PKPU Sementara Termohon an. Hengky Kayame, (5). Menetapkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Jalan R.A Kartini Nomor 23/18 Makassar 90111 ;

Baca Juga:  Panti Asuhan SHALOM Arso VIII, Tempat Memprihatinkan, Tapi Tak Pernah Kelaparan

(6).Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU Sdr. Hengky Kayame dan Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang sebagaimana yang ditetapkan diatas ; (7). Menetapkan imbalan Jasa bagi Pengurus dan biaya ke pengurusan akan ditetapkan kemudian setelah Pengurus selesai menjalankan tugasnya.

Hingga berita ini di muat Lingkar Papua yang sudah sepekan lebih mencoba menelusuri domisili Arianto Halim belum berhasil mengkonfirmasi terkait materi gugatan dan berapa besaran hutang Hengky Kayame, SH, MH kepada yang bersangkutan.

Lingkar Papua yang mencoba mengkonfirmasi kuasa hukum Sahat Tambunan, SH ke firma hukum Tito Hananta Kusuma & Co tempatnya bekerja, hingga berita ini di naikkan juga belum berhasil, karena tiga hari berturut – turut Lingkar Papua menelpon ke kantor, yang bersangkutan sedang tidak berada di kantor.

Yance Kayame, SH, MH (Bupati incumbent) saat ini telah di tetapkan sebagai salah satu Calon Bupati Paniai yang maju berpasangan dengan Yeheskiel Tenouye yang di usung oleh Partai Hanura, Golkar, Demokrat, PBB, PAN, PPP dan Gerindra.

Dimana salah satu persyaratan calon adalah harus mendapatkan Surat Keterangan Tidak Sedang Pailit dari Pengadilan Niaga, dan Surat Keterangan Sedang Tidak Memiliki Hutang yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Sesuai Pasal 1 angka 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),  diterangkan kepailitan adalah tindakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Baca Juga:  Ini Tanggapan Rektorat Terkait Asrama Rusunawa Uncen Jadi Gudang Penyimpanan Sejumlah Barang Diduga Hasil Kejahatan

Sedangkan, PKPU sendiri tidak diberikan definisi oleh UU Kepailitan. Akan tetapi, dari rumusan pengaturan mengenai PKPU dalam UU Kepailitan dijelaskan bahwa PKPU adalah sebuah cara yang digunakan oleh debitur maupun kreditur dalam hal debitur atau kreditur menilai debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian (meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur) antara debitur dan kreditur agar debitur tidak perlu dipailitkan

Sebagaimana diatur dalam pasal 222 UU Kepailitan jo. Pasal 228 ayat (5) UU Kepailitan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penundaan pembayaran utang (Suspension of Payment atau Surseance van Betaling) adalah suatu masa yang diberikan oleh UU melalui putusan Hakim Niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.

Artinya bila sampai tenggat waktu yang sudah di tetapkan pengadilan dan ternyata pihak yang berutang tidak mau atau tidak mampu melunasi hutangnya maka yang bersangkutan dapat di nyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, sehingga seluruh hartanya yang ada berada dalam pengawasan Pengawas yang di tunjuk akan di kelola untuk pelunasan hutang – hutangnya.

Sesuai Pasal 235 ayat (1) UU Kepailitan, terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, artinya sudah putusan final dan mengikat (incraht) (***)

Reporter         : Walhamri Wahid
Editor             : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*