Sudah Hampir Setahun Tolikara Belum Ada Anggota KPUD, Kantor Perwakilan Wamena di Palang

Tampak kantor Perwakilan KPUD Tolikara di Wamena yang sejak kemarin di palang oleh masyarakat Tolikara, (inzert) Benny Kogoya, tokoh pemuda Tolikara. (Foto : ist / Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA– Kantor Perwakilan KPUD Tolikara yang berlokasi di Jln Trikora Gang Lumba-lumba Nomor 02, Wamena di kabarkan sejak Senin (5/3/2018) sekitar pukul 18.00 WIT di palang sejumlah masyarakat.

Dari beberapa informasi yang diperoleh Lingkar Papua, pemalangan kantor perwakilan KPUD itu, dilatarbelakangi kekecewaan masyarakat Tolikara, lantaran hingga tahapan Pilkada Serentak 2018 dan jelang Pileg 2019 belum dilakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota KPUD Tolikara yang telah di berhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sejak bulan Mei 2017 lalu karena kelimanya di duga melanggar Kode Etik dalam Pilkada Tolikara 2017 lalu.

Selain itu masyarakat juga mengeluhkan bahwa selama ini seluruh aktifitas Sekretariat maupun anggota KPUD Tolikara yang saat ini di tangani oleh KPU Provinsi Papua seluruhnya di laksanakan di kantor perwakilan Wamena bukannya di Kabupaten Tolikara, padahal di Tolikara sudah ada kantor dan fasilitas KPUD yang memadai.

Baca Juga:  Soal Dana Afirmative Paramedis Yang Diduga Menguap, Kepala OPD Baru Minta Jangan Ada Mogok dan Janji Tuntaskan

Beberapa informasi yang berhasil di himpun Lingkar Papua pemalangan itu dilakukan oleh sekelompok masyarakat dari Tolikara, mereka mendatangi kantor perwakilan KPUD Tolikara di Wamena, dimana kantor tersebut sejak 2017 lalu menjadi Biro atau Perwakilan untuk aktifitas pelaksaan pekerjaan kesekretariatan KPUD Tolikara.

“benar, saya juga dapat informasi dari masyarakat Tolikara di Wamena begitu, jadi beberapa pemuda asal Tolikara mendatangi kantor biro tersebut, dan langsung memalang kantor tersebut pukul 18.00 WIT”, kata Benny Kogoya, tokoh pemuda Tolikara yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Tolikara, membenarkan kejadian tersebut saat di konfirmasi Lingkar Papua, Senin (5/3/2018) malam.

Ditanyakan tentang pelaku pemalangan, ia mengaku juga belum mengetahui secara pasti siapa yang mengkoordinir, namun menurutnya berdasarkan informasi yang ia terima pemalangan itu dilakukan secara spontan, lantaran beberapa hari sebelumnya ada kegiatan dari KPU Provinsi di kantor perwakilan tersebut.

Baca Juga:  Kapolda Papua Himbau Warga Bijak Gunakan Sosial Media

“jadi saat KPU Provinsi lakukan kegiatan disana, masyarakat sempat mempertanyakan kepada KPU kapan proses PAW, cuma karena tidak ada tanggapan sehingga mereka lakukan pemalangan,” kata Benny Kogoya lagi.

Menurut Benny, ia mendapatkan laporan dari masyarakat di Tolikara yang ada di Wamena terkait kejadian itu. Inti dari laporan tersebut, kata Benny, masyarakat Tolikara mengaku kecewa dengan Kinerja KPU Papua yang terkesan tidak segera melakukan proses PAW bahkan tidak ada ketegasan untuk perkantoran KPUD Tolikara.

“Saya sangat prihatin dengan kejadian ini, apalagi dengan mendengar faktor pemicu karena KPU Provisui tidak jeli dan terkesan melalukan pembiaran terhadap proses ini,” katanya.

Padahal, Jika mengacu pada PKPU, tujuh hari setelah putusan DKPP atau putusan pengadilan, KPU Papua harus melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW), tapi ini sudah berjalan hampir setahun ini belum ada gerakan ataupun tanda-tanda adanya PAW.

Dengan tidak adanya tindakan dari KPU inilah yang menimbulkan kesan adanya asas manfaat, dimana ketiadaan anggota KPUD Tolikara seolah menjadi lahan bagi KPU Provinsi.

Baca Juga:  Hari Bhakti PU Ke- 72, Wagub Akui Pembangunan Infrastruktur di Papua Membaik, PUPR Target Jalan Trans Papua Tuntas 2019

“Bahasa kasarnya KPU Papua sengaja menahan ini agar menjadi lahan untuk mereka diakhir masa jabatan KPU Provinsi,” tandas Benny

Benny mengatakan saat ini tahapan Pilkada Gubernur sedang berjalan, nah jika kantor di palang lantas bagaimana aktifitas tahapan dapat dilakukan.

“Jadi jangan lihat hal ini sepele, sehingga KPU Provinsi harus datang dan segera menyelesaikan masalah ini, bicara dengan masyarakat dan segera lakukan proses PAW serta kembalikan perkantoran di Tolikara, apalagi kita tau sendiri Tolikara bagaimana,” kata Benny yang juga menyayangkan kejadian tersebut.

Terkait dengan hal ini, Ketua KPU Papua, Adam Arisoy yang dikonfirmasi Lingkar Papua, Senin (5/3/2018) malam belum menanggapi.

Sesuai putusan sidang DKPP 10 Mei 2017 lalu lima anggota KPUD Tolikara masing – masing

Hosea Genongga, Yondiles Kogoya, Hendrik Lumalente, Dinggen Bogum, dan Piter Patrice Wanimbo diberhentikan karena terbukti melanggar Kode Etik sebagai penyelenggara Pemilu, dan hingga kini KPU Papua belum melakukan PAW. (***)

Reporter         : Titie
Editor             : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*