Dua Paslon dan Satu Balon Wabup di Papua Terancam Digugurkan KPU, Gara – Gara LHKPN

Surat KPU RI Nomor : 148/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 tertanggal Jumat, 9 Februari 2018 yang di tanda tangani oleh Arief Budiman, Ketua KPU RI Tentang Penyampaian Tanda Terima LHKPN Melampaui Batas Akhir Masa Perbaikan, yang bisa menggugurkan dua pasangan calon petahana di dua kabupaten di Papua. (Foto : ist/Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, JAKARTA— Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 8 Februari 2018, sedikitnya ada 14 Bakal Calon Bupati / Wakil Bupati dan Bakal Calpn Walikota / Wakil Walikota se- Indonesia yang telah mendaftarkan diri ke KPUD masing – masing, terancam di gugurkan karena dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terkait ketentuan tentang pemenuhan syarat calon berupa Tanda Terima Pelaporan Harta Kekayaan (LHKPN).

Dimana dari 14 Bakal Calon Bupati / Wakil Bupati, dan Bakal Calon Walikota / Wakil Walikota se- Indonesia itu beberapa diantaranya saat ini sudah ditetapkan sebagai Calon Bupati / Calon Wakil Bupati oleh KPU setempat bahkan sudah mencabut nomor urut dan tengah menjalani masa kampanye.

Dan terdapat 2 (dua) Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati dari Provinsi Papua yang terancam TMS juga, dimana kedua pasangan calon tersebut telah mencabut nomor urut dan sudah ada yang melakukan kampanye saat ini

Selain kedua pasangan calon tersebut, juga ada satu orang Bakal Calon Wakil Bupati asal Kabupaten Puncak yang sebelumnya tidak di loloskan oleh KPUD setempat, namun setelah menggugat dan melalui Sidang Sengketa Pilkada di Panwaslu, akhirnya status calonnya akan di aktifkan kembali dan masih menunggu proses penetapan calon ulang setelah KPUD Puncak diperintahkan untuk melakukan verifikasi ulang terkait dukungan partai politiknya.

Baca Juga:  Digugat Mantan Anak Buahnya, Kapolda Papua Barat Kalah di PTUN Jayapura

Hal itu ditegaskan oleh KPU RI melalui surat Nomor : 148/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 tertanggal Jumat, 9 Februari 2018 yang diperoleh Lingkar Papua yang di tanda tangani oleh Aried Budiman, selaku Ketua KPU RI yang di tujukan kepada KPUD di 14 kabupaten / kota dimaksud tertanggal 9 Februari 2018 lalu.

Dua pasangan calon dari Papua yang terancam di TMS-kan diantaranya adalah calon tunggal dari Kabupaten Jayawijaya, pasangan calon John Richard Banua – Marthin Yogobi, dimana berdasarkan informasi yang tersaji di kanal http://kpk.go.id/id/pantau-pilkada-indonesia pasangan calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Jayawijaya 2018 itu melaporkan LHKPN-nya per tanggal 23 Januari 2018, lewat 3 (tiga) hari dari batas waktu tahapan perbaikan berkas pasangan calon yang sudah ditetapkan per 20 Januari 2018.

Sedangkan pasangan calon lainnya yang terancam di TMS-kan adalah Willem Wandik – Alus UK Murib dari Kabupaten Puncak, yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sesuai tahapan pada 12 Februari 2018 lalu, tetapi harus dilakukan penetapan ulang sesuai dengan putusan Sidang Sengketa Panwaslu belum lama ini.

Baca Juga:  Pilkada Maybrat, MK Perintahkan PSU di Satu TPS di Kampung Iroh Sohser

Dimana sesuai dengan laporan yang tersaji pada  http://kpk.go.id/id/pantau-pilkada-indonesia, Willem Wandik dan Alus UK Murib baru melaporkan LHKPN per tanggal 1 Februari 2018, atau lebih 11 hari dari batas akhir 20 Januari 2018 yang telah ditentukan peraturan perundang – undangan.

Sedangkan Bakal Calon Wakil Bupati David Ongomang yang berpasangan dengan Repinus Telenggen juga terancam di TMS-kan karena sesuai data yang tersaji di  kanal http://kpk.go.id/id/pantau-pilkada-indonesia baru melaporkan LHKPN ke KPK per tanggal 21 Januari 2018, lebih sehari dari batas akhir pelaporan yang ditetapkan 20 Januari 2018.

Dalam Surat KPU RI Nomor : 148/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 tertanggal 9 Februari 2018 dengan perihal : Penyampaian Tanda Terima LHKPN Melampaui Batas Akhir Masa Perbaikan disebutkan ketentuan soal batas waktu penyampaian LHKPN tersebut diatur dalam pasal 42 ayat (1) huruf i PKPU Nomor 15 Tahun 2017, dimana kedua pasangan calon dimaksud telah melampaui batas waktu tahapan batas akhir penyerahan dokumen perbaikan syarat calon yang ditetapkan tanggal 20 Januari 2018.

Dimana terkait prosedur pelaporan harta kekayaan dalam Pilkada tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Juknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima dalam proses Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur antara lain bahwa Tanda Terima LHKPN yang berlaku adalah tanda terima yang di keluarkan oleh KPK sejak 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon sampai dengan hari terakhir masa perbaikan syarat pencalonan dan atau syarat calon dengan menggunakan contoh format yang telah ditentukan.

Baca Juga:  Tolak Ngantor di Kantor Bupati Baru, Watae Mau Kembali Ke Titik Nol

Merujuk kepada dua ketentuan tersebut, dalam suratnya KPU RI menegaskan bahwa status Bakal Calon yang menyerahkan LHKPN ke KPK dan menyerahkan Tanda Terima LHKPN tersebut kepada KPUD tetapi melampaui batas akhir penyerahan dokumen perbaikan syarat calon pada tanggal 20 Januari 2018 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), pengecualian apabila pada masa pendaftaran atau masa perbaikan dokumen syarat calon yang bersangkutan telah menyerahkan Tanda Terima LHKPN kepada KPUD menggunakan Tanda Terima LHKPN yang dikeluarkan KPK sebelum tanggal 8 November 2017.

Melalui surat dimaksud Ketua KPU RI, Arief Budiman memerintahkan agar KPU Papua melakukan supervisi atas pelaksanaan surat KPU RI dimaksud dan melaporkan hasilnya kepada KPU RI dalam waktu yang tidak lama.

Terkait surat KPU RI tersebut, saat Lingkar Papua melakukan konfirmasi ke KPU Papua melalui salah satu Komisionernya Tarwinto, mengaku belum menerima surat dari KPU RI di maksud dan berjanji akan mengecek secara langsung, dan beberapa saat kemudian membenarkan surat dari KPU RI dimaksud.

“iya saya sudah cek benar ada surat edaran KPU RI, sampai saat ini kita memang belum melakukan supervisi, besok baru kita teruskan suratnya ke KPUD di kabupaten”, kata Tarwinto melalui pesan WhatsApp sembari menegaskan bahwa surat tersebut harus di laksanakan oleh KPUD masing – masing. (***)

Reporter         : Walhamri Wahid
Editor             : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*