Cetak Pengacara Pengadaan, APPI Akan Gelar Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan Bulan Depan

Iriansyah, SH, MH. CPL, Ketua Penyelenggara kegiatan Pelatihan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) yang di selenggarakan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (DPN APPI). (Foto : ist/Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA— Untuk mencetak lebih banyak lagi calon Pengacara Pengadaan di Provinsi Papua, Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) kembali mengadakan Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) selama 4 hari mulai dari Kamis, 9 – 12 April 2018 mendatang di salah satu hotel di kawasan bisnis Ruko Pasifik Permai, Jayapura.

“kegiatan ini bertujuan untuk terus memberikan pembekalan dan peningkatan kapasitas pengetahuan (knowledge) dan ketrampilan (skills) kepada  masyarakat khususnya Pengacara Umum yang ingin menjadi Pengacara Pengadaan, juga sebagai bagian dari rekrutmen anggota Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI)”, kata Iriansyah, SH, MH, CPL, Ketua Penyelenggara Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP)  dalam releasenya kepada Lingkar Papua, Rabu, (14/3/2018).

Menurut Iriansyah beberapa materi yang diberikan selama kegiatan PKPP tersebut adalah materi tentang Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Swakelola E-Procurement, E-Tendering, E-Purchasing, E-Catalogue, Pendayaan Produksi Dalam Negeri dan Pinjaman Hibah Luar Negeri, Pengadaan Barang/Jasa di Desa,  Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Mediasi, Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Publik, Etika Profesi Pengacara Pegadaan,  Kapita Selekta Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), Persiapan Pemelihan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Baca Juga:  Perbaiki Standar Penanganan Sanitasi Lingkungan dan Kelanjutan TPA Wembi, Bupati Keerom Tanda Tangan MoU PLP

“mengikuti PKPP adalah prasyarat wajib bagi setiap Sarjana Hukum/Pengacara yang ingin menjadi anggota APPI, transfer ilmu pengetahuan (knowledge) dengan tujuan agar para calon anggota APPI di daerah memiliki pengetahuan dan ketrampilan tentang pengadaan publik minimal setara dengan pengetahuan dan ketrampilan pengadaan yang dimiliki oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja ULP di pemerintahan”, kata Iriansyah, SH, MH, CPL lagi.

Tambahnya lagi, PKPP diselengarakan rutin baik di Jakarta maupun di berbagai wilayah lainnya di Indonesia termasuk di Provinsi Papua dalam rangka memperbanyak ketersediaan Pengacara Pengadaan untuk memberikan jasa pendampingan/advokasi hukum di sektor pengadaan publik yang dibutuhkan di sektor pemerintahan, swasta dan BUMN di seluruh Provinsi Papua.

Baca Juga:  Tak Ada Lawan dan Kawan Abadi Dalam Pemilu Malaysia

Terkait standart kurikulum PKPP APPI telah diakui oleh International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM) dan dirancang untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan mengenai mekanisme dan business proscess pengadaan publik di Indonesia kepada para calon Pengacara Pengadaan (Procurement Lawyer) dan Pendamping Spesialis Pengadaan (Procurement Spesialis) di Provinsi Papua yang nantinya diharapkan bisa menata proses pengadaan yang lebih tertib sesuai standart pengadaan sekaligus dapat  meminimalisir kekeliruan dalam proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana di atur dalam Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“supaya kalau mereka jadi pengacara pendamping pengadaan, anggota APPI punya pengetahuan dan ketrampilan pengadaan yang memadai tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya serta berbagai aturan mengenai Pengadaan lainnya, bahkan didalam kurikulum PKPP APPI ditambahkan beberapa materi suplemen terkait aspek yuridis pengadaan publik lainnya, jadi lebih komplit”, kata Iriansyah, SH, MH, CPL.

Baca Juga:  10 Ribu Kader Demokrat Siap Birukan Sentul, Presiden Jokowi Rencana Hadir Juga

Dengan adanya integrasi kurikulum tersebut maka diharapkan para pengacara pengadaan yang menjadi anggota APPI dapat memberikan pelayanan hukum pengadaan secara maksimal kepada para calon kliennya kelak.

Kehadiran program Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) menjadi salah satu point strategis bagi APPI untuk menyosialisasikan keberadaan profesi Pengacara Pengadaan kepada masyarakat khususnya pemangku kepentingan (stakeholders) pengadaan di Indonesia khususnya di Provinsi Papua.

“lewat PKPP diharapkan dapat mencetak calon Pengacara Pengadaan yang bersih, akuntabel, kredibel dan berintegritas, yang bisa mengikuti PKPP ini bisa Advokat / Pengacara atau masyarakat umum lainnya yang sudah lulus Sarjana Hukum, jadi yang lulus nanti mendapat gelar CPL (Certified Procurement Lawyer) bagi Advokat / Pengacara, sedangkan bagi Sarjana Hukum Non Advokat gelarnya CPS (Certified Procurement Spesialis) dan bisa menyelesaikan permasalahan pengadaan barang dan jasa baik non litigasi maupun litigasi”, jelas Iriansyah yang telah mengantongi gelar CPL juga.

Menurutnya gelar CPL maupun CPS dimaksud diterbitkan oleh International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM) dari Inggris. (***)

Penulis             : Walhamri Wahid
Editor               : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*