Pilkada Serentak 2018 di Papua, BI Siapkan 5 Triliun Uang Cash dan Waspadai Uang Palsu

Joko Supratikto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua. (Foto : Faizal / Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA— Jelang pelaksanaan Pilkada di sejumlah kabupaten di Papua dan Pilgub Papua 2018 sedikit banyak berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan keuangan di Provinsi Papua.

Dimana salah satu hal yang menyolok adalah kebutuhan akan uang tunai yang cenderung meningkat bila di banding tahun – tahun sebelumnya, apalagi di tahun 2018 ini ada satu hajatan Pemilihan Gubernur – Wakil Gubernur di tingkat Provinsi dan 7 hajatan Pemilihan Bupati – Wakil Bupati di 7 kabupaten lainnya.

“Kebutuhan uang tunai dipastikan akan meningkat, jadi biasanya uang tunai yang disediakam BI itu antara Rp 2 Triliun – Rp 3 Triliun, untuk hadapi Pilkada Papua ini, BI siapkan hingga Rp 5 Triliun”, kata Joko Supratikto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua kepada Lingkar Papua, Kamis (8/3/2018) lalu.

Baca Juga:  GOLKAR PAPUA KISRUH LAGI ?

Menurutnya tidak ada kendala soal kebutuhan uang tunai sebesar Rp. 5 Triliun tersebut, karena stok uang tunai yang ada lebih dari cukup, dan menurutnya hal tersebut lumrah dalam situasi tahun politik seperti saat ini.

Kepala Perwakilan BI Papua juga menegaskan hal lainnya yang perlu di waspadai dan di antisipasi adalah kemungkinan beredarnya uang palsu (upal) di masyarakat, karena bisa jadi ada pihak – pihak yang memanfaatkan moment tahun politik untuk mengedarkan uang palsu tersebut.

“Momen ini bisa dimanfaatkan, seperti meningkatnya peredaran uang palsu makanya kami intens untuk mencegah peredaran uang palsu dengan sosialisasi mengenai ciri – ciri keaslian uang rupiah, selain itu kami juga sudah kerahkan mahasiswa yang  mendapat beasiswa dari BI untuk masuk ke pasar- pasar dan menyebarkan pamflet kepada mama-mama yang ada di pasar sekaligus memberi penjelasan dengan di dampingi BI”, kata Joko Supratikto lagi.

Baca Juga:  Invisible Hand atau Invisible Corruption ?

Agar lebih maksimal pihaknya juga melakukan penyampaian berupa iklan dan informasi pada media cetak, online dan elektronik.

Menurut Kepala Perwakilan BI Papua, hajatan Pilkada di Papua selain memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah, juga bisa berpotensi memperlambat laju pertumbuhan daerah di Papua.

“Dampak positifnya dapat memicu kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat, contoh permintaan atribut kampanye, maupun konsumsi masyarakat yang cenderung naik. Ini baik bagi pertumbuhan ekonomi, sedangkan negatifnya, kalau terjadi kerusuhan, chaos, sudah pasti akan berdampak pada penurunan pertumbuhan dan ekonomi, termasuk investasi juga pasti mandeg”, kata Joko Supratikto.

Untuk itu ia berharap hajatan Pilkada di Papua tahun ini dapat berjalan damai, aman, dan tidak terjadi konflik yang berkepanjangan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten.

Baca Juga:  Sudah Daftar di Tiga Partai, Kamaniel Kiwak Semangat dan Harapan Baru Mimika

“Harapannya tidak ada konflik, memang Papua rawan konflik tetapi kami harapkan itu tidak terjadi, artinya berjalan baik, Kalau ada konflik pertumbuhan ekonomi di Papua akan terpengaruh,” tegasnya lagi.

Terkait maraknya peredaran uang palsu di Provinsi Papua, menurut Kepala BI Perwakilan Papua mengalami penurunan dari angka kasus yang dilaporkan, dimana pada tahun 2016 ditemukan 103 lembar uang palsu, dan pada tahun 2017 lalu hanya ada 78 kasus uang palsu yang ditemukan.

“untuk tahun 2018 ini dari Januari – Februari 2018 di Papua, sudah kita temukan 27 lembar uang palsu, jadi tidak menutup kemungkinan akan bertambah apalagi ini jelang tahun politik kan, kebanyakan uang palasu tersebut ditemukan dalam transaksi di pasar dan saat disetorkan nasabah ke bank”, kata Joko Supratikto. (***)

Reporter         : Faizal Narwawan
Editor             : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*