Ketika Media Memiliki Power Ala Politik

ilustrasi (Foto : davegranlund.com)

Persoalan jurnalistik tidak cukup hanya berhenti pada sikap skeptic atau kritis yang dimiliki oleh media, melainkan mereka juga harus memperhatikan atau bersikap skeptic terhadap institusi media itu sendiri (Eric Louw, 2006:5).

Oleh    : Maiton Gurik*

SALAH satu bentuk media massa yang paling dominan sekarang adalah media penyiaran, khususnya televisi. Penyiaran mengunakan ranah publik, yaitu frekuensi yang jumlahnya terbatas, sehingga diperlakukan secara berbeda dengan media cetak. Penyiaran senantiasa sarat dengan aturan, baik insfraktruktur maupun isinya.

Karenanya, mekanisme pengaturan sistem penyiaran justru menjadi salah satu refleksi demokratis tidaknya negara yang bersangkutan.

Di era demokrasi liberal seperti sekarang, media penyiaran tidak cukup dipandang hanya sebagai kekuatan civil society yang harus dijamin kebebasannya, namun harus juga dilihat sebagai kekuatan kapitalis, bahkan politik elit tertentu.

Kekuatan media ini bisa mengkooptasi, bahkan menghegemoni negara hingga masyarakat. Ini yang perlu dicermati secara kritis oleh para pendukung demokrasi termasuk para jurnalis. Jangan sampai kekuatan demokrasi dibelokkan “atas nama kebebasan pers” untuk kepentingan politik dari para kapitalis penguasa media.

Baca Juga:  Kontroversi Gaji Wow Para ‘Penjaga Ideologi’ Pancasila !

Gejala ini sangat kentara dan nyata terlihat pada model pemberitaan atau program di televisi swasta (yang kaku dan gagap) dalam pemberitaan pada khususnya bentuk berita. Ketidak-berpihakan acap kali diabaikan.

Pemilik yang sedang getol memobilisasi dukungan politik, bisa muncul setiap saat bak pahlawan dimedianya. Sementara lawan politiknya cenderung dicerca habis-habisan dengan mengabaikan ketidak-berpihakan (imparsialitas). Secara kasatmata media TV oleh pemiliknya dipakai sebagai politik tool gerakan yang dipimpinnya.

Padahal regulasi tentang keharusan ketidak-berpihakan bagi media penyiaran itu adalah kewajiban yang berlaku secara global diberbagai negara demokrasi. Terlebih Indonesia bisa kita (lihat: aturan UU 32), yang menyebutkan “isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan”.

Kemudian bisa juga (lihat: aturan KPI No.9/2004), yang menyatakan lembaga penyiaran menjujung tinggi prinsip ketidak-berpihakan dan keakuratan. Dilengkapi pasal 9 tentang prinsip jurnalistik: “lembaga penyiaran harus menyajikan informasi dalam program faktual dengan senantiasa menghindahkan prinsip akurasi, keadilan, dan ketidak-berpihakan.

Dalam konteks itu, persoalannya adalah bagaimana ketika prinsip dan ketentuan ketidak-berpihakan ini sudah begitu lama diabaikan. Sementara UU dan aturan KPI diterjang.

Baca Juga:  Sudah Habiskan 800 Miliar, Proyek Jembatan Holtekamp Terancam 'Taduduk' ?

Sebenarnya, KPI sudah memperingatkan media televisi yang sedang bermasalah ini. Tetapi tampaknya tabiat melanggar ketidak-berpihakan (imparsialitas) itu terus saja kembali terulang. Media itu sebagai kekuatan membangun opini jelas-jelas telah mengabaikan aturan dan prinsip demokrasi. Karena itu bisa dipahami jika ada pernyataan keras, dari kalangan yang merasa diperlakukan tidak adil.

Kasus yang dialami oleh Dipo Alam dan menjadi perdebatan kontraversial tentang perseteruan media massa dengan pejabat negara bahkan reaksi keras seruan boikot Dipo Alam pada tahun 2013 lalu, merupakan salah satu contoh kasus persoalan diatas. Ada “penyalahgunaan kekuasaan” yang dilakukan politisi tertentu dalam mengunakan media yang dimilikinya.

Tetapi drama pun kembali berulang. Televisi itu lagi-lagi semakin kencang mengabaikan ketidak-berpihakan, mengabaikan UU, dan aturan KPI. Malah semakin menyerang, menyalahkan, bahkan cenderung mengadili, tanpa memberi tempat pada perspektif yang berbeda. Itu yang dilakukan Dipo Alam ketika itu.

Hal yang dimunculkan lebih banyak dari informasi atau narasumber yang sejalan, narasumber yang memiliki kepentingan agar bisa tampil ditelevisi, atau mereka yang tidak menguasai persoalan. Walhasil, kebebasan pers kembali terhegemoni oleh kepentingan elit dan para kolega. Kepentingan politik pemilik media, yang terkadang diboncengi para petualang politik yang mengaku diri sebagai civil society.

Baca Juga:  Baru Kantongi IUP Eksplorasi, PT. Pasific Mining Jaya Diduga Sudah Produksi Emas di Sungai Mosairo ?

Sayangnya, hal ini tidak banyak yang dipahami, mungkin benar kata Eric Louw: “persoalan jurnalistik tidak cukup hanya berhenti pada sikap skeptic atau kritis yang dimiliki oleh media, melainkan mereka juga harus memperhatikan atau bersikap skeptic terhadap institusi media sendiri.” (Eric Louw, 2006:5).

Karena itu, demokratisasi pada prakteknya kadang disalah artikan oleh banyak institusi, baik negara atau aparatusnya termasuk media. Istilah power yang cenderung disalahgunakan dan pengertiannya lebih diarahkan pada kekuasaan negara atau pemerintah.

Sementara disisi lain, media massa merupakan komponen penting untuk mengontrol pemerintah sebagai “tontong anjing” kekuasaan yang harus dijamin kebebasannya sebagai negara keempat demokrasi, untuk mewujudkan pemerintah yang hati-hati, cerdas dan bijaksana.

*(Penulis adalah pemuda asal Kabupaten Lanny Jaya, Papua dan sedang study Pasca Sarjana di Universitas Nasional Jakarta)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*