LKPJ Lewat Batas Waktu, DPRD Keerom Pertanyakan

Bupati Keerom, Muh. Markum, SH, MH, MM (kiri) dan Ketua DPRD Keerom, Syahabuddin, SP (kanan) dalam sebuah kesempatan (Foto : Alfred / Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, KEEROM– Hingga memasuki bulan April 2018 Pemerintah Kabupaten Keerom (eksekutif) belum menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2017.

Padahal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, penyampaian LKPJ Tahun 2017 seharusnya disampaikan kepada DPRD paling lambat tiga bulan sejak penggunaan anggaran berakhir.

“Terkait LKPJ saya kira itu kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan karena bagaimanapun itu adalah bentuk pertanggungjawaban terkait dengan pengelolaan keuangan dan pembangunaan daerah yang dilakukan di tahun 2017,” kata Ketua DPRD Keerom, Syahabuddin, SP saat ditemui diruang kerjanya, Senin (9/4/2018).

Baca Juga:  Orasi Budaya ‘SANG PROF…...OKATOR’, Thaha Alhamid

Walaupun ada transisi pergantian Bupati Keerom maupun kesibukan agenda daerah lainnya, kata Syahabuddin tidak serta merta membuat Pemerintah Kabupaten Keerom lupa atau lalai terkait tugas pokoknya. Karena LKPJ merupakan kewajiban pemerintah yang memang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sedangkan hasil koordinasi, tuturnya, Pemerintah Kabupaten Keerom beralasan masih menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sedang berjalan. Padahal hal tersebut seharusnya tidak di campur adukan dengan kewajiban penyampaian LKPJ sesuai jadwal yang telah ditentukan.

“Saya cuma khawatir HUT Keerom jadi alasan, hasil koordinasi sejauh ini alasannya karena menunggu audit BPK, tapi kan itu hal yang berbeda, LKPJ itu kan ke DPRD, silahkan audit BPK tapi kan LKPJ seharusnya sesuai dengan jadwal”, kata Syahabuddin mengingatkan Pemkab Keerom.

Baca Juga:  “TANAH ULAYAT KAMI HANYA DI HARGAI SERIBU RUPIAH PER HEKTAR”

Syahabuddin juga mengingatkan Pemkab Keerom seharusnya alur pembahasan anggaran bersama DPRD telah jelas jadwalnya setiap tahunnya. Jika jadwal tersebut tidak diikuti dikhawatirkan akan terjadi resiko terganggunga keefektifan penggunaan anggaran.

“Seharusnya setelah LKPJ kan Pemkab sudah action dengan realisasi 2018, lalu lanjut lagi kita bahas APBD Perubahan 2018 lalu APBD Induk 2019. Jadi semua tahapannya sudah jelas tinggal diikuti,” tegas Ketua DPRD Keerom.

Untuk itu Ketua DPRD Keerom berharap Pemerintah Kabupaten Keerom segera melakukan penyampaian LKPJ 2017 sehingga tidak lagi tertunda agenda tahunan tersebut sehingga agenda selanjutnya sudah dapat dilaksanakan.

Bupati Keerom Muh. Markum, SH, MH, MM saat dikonfirmasi mengungkapkan sejauh ini dirinya belum mendapat laporan perkembangan LKPJ 2017 dari jajarannya di bawah, sehingga belum mengetahui apa penyebab terlambatnya penyampaian LKPJ tersebut.

Baca Juga:  Ogah Naik Pesawat, JWW Nyopir Sendiri Susuri Beratnya Jalan Trans Papua ke Boven Digoel

Namun dirinya memastikan sejak bulan Maret telah memerintahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom untuk menyiapkan dan mengurus penyampaian LKPJ 2017 kepada DPRD Keerom. Untuk itu Bupati akan mengecek kembali masalah tersebut.

“Saya sudah perintahkan Pak Sekda untuk menindaklanjuti LKPJ itu jauh-jauh hari sebelumnya, sekitar bulan Maret itu, hingga sekarang saya belum dapat laporan tentang perkembangannya. Soal alasan karena ada pemeriksaan BPK saya belum tahu, karena memang belum dilaporkan kepada saya”, kata Bupati Keeorm kepada Lingkar Papua melalui telepon, Senin (9/4/2018) malam. (***)

Reporter         : Alfred Kaempe
Editor             : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*