Soal Pemekaran, LUKMEN Tidak Ingin Obral Janji Karena Presiden Masih Berlakukan Moratorium

Cagub Papua, Lukas Enembe dan istrinya Yulce Enembe saat di sambut antuasias masyarakat Merauke yang berebut untuk sekedar salaman saat keduanya amenyambangi Pasar Wamanggu Merauke kemarin. (Foto : dok. Timses LUKMEN/ Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, MERAUKE–  Soal wacana dan banyaknya aspirasi pemekaran provinsi dan kabupaten yang di suarakan oleh banyak komponen masyarakat selama masa kampanye Pilgub Papua 2018 ini, Calon Gubernur Papua nomor urut 1, Lukas Enembe, SIP, MH tidak ingin gegabah dan mengobral janji yang ia tahu pasti kewenangan itu bukan pada jabatan seorang Gubernur ataupun Wakil Gubernur.

“soal pemekaran Papua Selatan, Papua Tengah, termasuk Kotamadya Merauke, dan beberapa kabupaten lainnya bukan baru kali ini saja kita perjuangkan, sudah sejak lima tahun lalu, dan saya harus jujur terbuka bilang ke rakyat semua, bahwa keputusan itu ada di Presiden, karena saat ini pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium (penundaan-Red) pemekaran daerah otonom baru, jadi saya tidak ingin memberikan janji kosong ke rakyat Papua hanya sekedar ingin mengumpulkan suara, padahal saya tahu bukan kewenangan saya, karena pemekaran beberapa daerah di Papua ini sudah lama di agendakan, kalau Moratorium sudah di cabut oleh Presiden, tentulah kita semua, termasuk saya akan mendukung upaya – upaya itu”, tegas Lukas Enembe dalam release yang diterima Lingkar Papua, menjawab aspirasi yang di sampaikan oleh sejumlah masyarakat saat peresmian Posko Tim Pemenangan LUKMEN Kabupaten Merauke, Rabu (11/4/2018).

Baca Juga:  Belanja di Kios Mau Bayar Pake Dua Ikat Daun Ganja Segar, Pemuda dari Senggi Diciduk Pak Tentara

Menurutnya memberikan rekomendasi bagi pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) itu adalah kewajiban seorang Gubernur, apabila memang sudah memenuhi syarat, dan ada kemauan kuat dan kemampuan daerah dimaksud, namun dirinya memilih tidak mengobral janji manis, karena rekomendasi apapun, sekiranya Presiden belum mencabut pemberlakuan moratorium pemekaran daerah baru, maka Rekomendasi yang di keluarkan Gubernur tidak bisa berbuat banyak pula.

Wakil Ketua Tim Pemenangan LUKMEN Wilayah Selatan, Herman Basik-Basik, dalam aspirasinya berharap apabila Lukas Enembe – Klemen Tinal terpilih kembali sebagai Gubernur – Wakil Gubernur kiranya memperjuangkan dan memberikan Rekomendasi pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS).

“soal moratorium pemekaran bukan hanya di Papua, berlaku di seluruh Indonesia, kita berdoa dan berharap moratorium itu di cabut, dan apa yang menjadi kerinduan kita semua bisa terjawab”, kata Lukas Enembe menegaskan bahwa dirinya adalah salah satu tokoh Papua yang getol memperjuangkan pemekaran beberapa kabupaten di Papua sebelumnya.

Baca Juga:  Pansus, KPU, dan Dugaan Ijazah Palsu ?

Sehingga, lanjut Lukas, sudah jelas bahwa ketika Presiden memberlakukan Moratorium Daerah Otonom Baru (DOB), maka otomatis tidak ada yang bisa menentang ketentuan itu, karena kewenangan ada di Presiden.

“Bagaimana saya tidak bisa dan tidak dukung pemekaran daerah otonom baru, jika itu keinginan masyarakat Papua Selatan, saya ini tokoh pemekaran, tapi semua ada mekanisme dan ketentuannya di pusat”, jadi saya hindari janji manis, tapi kalau peluang itu ada dan krannya sudah di buka pusat, kenapa tidak”, kata Lukas Enembe.

Lanjut Lukas, rencana pemekaran itu akan terwujud jika daerah harus memenuhi semua persyaratan yang paling mendasar. Misalkan untuk provinsi harus memiliki kotamadya, baru setelah itu bisa diusulkan untuk pemekaran menjadi provinsi.

Diakuinya, selama ini pemerintah pusat sengaja memberlakukan moratorium pemekaran daerah baru karena masih terkendala terbatasnya anggaran.

“Maka mau tidak mau kita ikuti prosedurnya, yang penting kita sudah minta pemekaran. Bicara soal pemekaran wilayah, tidak ditangan siapa-siapa, itu ditangan daerah. Daerah punya kemauannya kuat kita teruskan. Selama ini Jakarta yang punya hak untukmemutuskan, kalau desa, distrik itu tugas kita (daerah)”, kata Lukas Enembe. (***)

Baca Juga:  DPRP Minta Kadis Dukcapil Yang Gagal Tuntaskan Perekaman e-KTP di Copot !

Penulis                 : Titie
Editor                   : Walhamri Wahid
Sumber                : Release Timses LUKMEN

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*