Soal Sistem Noken di Papua, Perludem Minta Harus Diatur Dengan PKPU

Titi Anggraini, Direktur Perludem. (Foto : Amri/ Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, JAKARTA— Pelaksanaan system noken di Provinsi Papua sejak Pilkada tahun 2010 – 2017 kemarin yang selalu memakan korban nyawa, harta benda, dan instabilitas pembangunan di beberapa kabupaten yang masih menerapkan system noken di Papua menurut Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) disebabkan belum kuatnya regulasi yang mengatur soal itu, kalau sekiranya masih tetap akan diberlakukan.

“yah sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) kan, semestinya diatur dengan PKPU, tapi sejauh ini masih di atur dengan peraturan setingkat KPU Provinsi saja, sehingga pada prakteknya terkadang mengabaikan aspek administrasinya yang jelas – jelas bertentangan dengan ketentuan yang ada, semestinya administrasinya bisa di pertanggung jawabkan, tapi prakteknya selama ini kan belum maksimal, jadi memang kita ada dorong supaya diatur lewat PKPU”, kata Titi Anggraini, Direktur Perludem kepada Lingkar Papua di sela – sela kegiatan Sekolah Politik dan Komunikasi (SEKOPOLKOM) Indonesia yang di gelar di Kolega Coworking Space Antasari, Jakarta Selatan, pekan kemarin.

Titi Anggraini tidak menampik soal adanya dugaan praktek Terstruktur, Sistemik dan Masif (TSM) yang bisa saja di berlakukan oleh kandidat petahana atau kandidat lainnya yang memiliki akses ke system pemerintahan, karena pada prakteknya sering kali ada upaya – upaya mark up Daftar Pemilih Tetap (DPT) di awal – awal sebelum pelaksanaan Pemilu yang berpotensi di jadikan ‘lumbung suara” oleh pasangan calon tertentu.

Baca Juga:  Membaca Musda Demokrat Papua Jilid Tiga di Biak

“yah, hal seperti itu bisa saja terjadi pada prakteknya, karena hanya satu atau dua orang Kepala Suku yang merasa diberikan otoritas untuk membagi atau menentukan suara sejumlah nama dalam DPT itu akan diberikan kepada siapa, sekalipun orang yang ada dalam DPT itu tidak ada di tempat, semestinya harus ada proses administrasi dan pencatatan per TPS, selama ini kan hal itu sering di abaikan”, kata Titi Anggraini yang per Oktober 2017 lalu terpilih sebagai The Democracy Ambassadors International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) yang berbasis di Stockholm, Swedia bersama beberapa tokoh dunia lainnya seperti Kofi Annan, Sergio Bitar, dan Gareth Evans.

Dalam catatan Perludem, sejak Pilkada 2011, 2015 dan 2017 lalu, Pilkada di Papua yang memberlakukan system noken sudah menelan ratusan korban jiwa dan miliaran kerugian materiil, belum lagi konflik social yang ditinggalkan pasca Pilkada.

Menurutnya pada, Pilkada 2011 di Kabupaten Puncak 57 orang dilaporkan meninggal akibat konflik pada tahap pencalonan, ada 13 orang di laporkan tewas di Tolikara pada masa kampanye dan pungut hitung, sedangkan di tahun 2014 ada 1 orang di Jayawijaya yang dikabarkan meninggal dunia saat pembentukan Dapil, dan pada Pilkada 2017 sedikitnya 15 orang tewas pada Pilkada Puncak Jaya dan di Intan Jaya ada korban 4 orang.

Baca Juga:  Empat Tahun Hanya ‘Sepenggal’ Jalan Aspal Terbangun, Butuh Terobosan Berani Buka Isolasi Kabupaten Puncak

“perlu dilakukan penataan regulasi pelaksanaan system noken di beberapa kabupaten, dan mestinya dari tahun ke tahun daerah yang gunakan system noken mestinya berkurang, dan hanya diberlakukan pada daerah yang memang secara kultur menganut system tersebut, jadi daerah yang tidak punya riwayat system noken jangan di giring untuk menerapkan system noken, itu tidak boleh”, kata Titi Anggraini lagi.

Praktek noken di Papua sendiri beragam. Di beberapa daerah, noken adalah tas yang terbuat dari serat anggrek. Noken jenis ini dijadikan sebagai pengganti kotak suara. Di daerah lainnya, noken merupakan sistem konsensus dimana suara pemilih diwakilkan kepada kepala suku.

Sistem noken di 13 daerah memang dilegalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) atas dasar perspektif kebijaksanaan lokal. Namun, terungkap fakta bahwa 8 daerah lain ikut menerapkan sistem noken di Pilkada 2015. 8 daerah itu yakni, Mamberamo Raya, Pegunungan Bintang, Waropen, Asmat, Yalimo, Manokwari, Teluk Bintuni, dan Sorong Selatan.

Baca Juga:  Perayaan Natal PMTU, Djuli Mambaya Ajak Masyarakat Toraja Utara Dukung Pembangunan di Papua

“Mereka ini daerah yang tidak mendapatkan kekhususan untuk menerapkan noken, tapi ternyata ikut menerapkan noken. Fakta ini terungkap sepanjang persidangan MK saat persidangan perselisihan hasil Pilkada lalu,” jelas Titi.

Papua akan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan delapan Pemilihan Bupati/Wali Kota.  13 daerah yang masih menggunakan sistem noken harus mendapatkan perhatian dan pengamanan yang lebih baik. Terlebih, hingga akhir Januari 2018, perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di Papua baru mencapai 30 persen dari total penduduk 4,2 juta jiwa.

Titi mengatakan beberapa daerah yang melaksanakan sistem noken merupakan daerah yang tercatat sering pecah konflik kekerasan, hingga menelan korban jiwa. Menurut dia, wajar jika publik sulit memisahkan antara noken dengan konflik kekerasan.

Lebih lanjut, Titi mengatakan bahwa potensi konflik di Papua pada Pilkada 2018 juga besar. Pasalnya, ada delapan daerah yang akan menyelenggarakan pilkada, yakni 1 Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Papua dan 7 Pilkada Kabupaten (Biak Numfor, Memberamo Tengah, Paniai, Puncak, Deiyai, Jayawijaya dan Mimika).

Menurut Direktur Perludem itu seharusnya upaya preventif dari penyelenggara pemilu dan pemerintah setempat harusnya mengalami kemajuan, karena konflik kekerasannya terjadi berkali-kali. Jika para pihak tidak meng-upgrade pendekatan dan strategi penanganan konflik kekerasan dari yang sebelumnya. (***)

Reporter         : Walhamri Wahid
Editor             : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*