Dana Sudah Cair, KPU Papua Akan Genjot Tugas KPUD Mimika Yang Terbengkalai

Musa Sombuk, Komisioner KPU Papua. (Foto : Titie / Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA—Setelah jajaran komisioner KPUD Mimika berurusan dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beberapa waktu lalu sehingga beberapa tahapan Pilkada dan juga beberapa agenda pemilu lainnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab KPUD Mimika terhenti, KPU Papua akan mengambil alih tugas tersebut dan segera menggenjot beberapa agenda yang terbengkalai, termasuk terkait dengan Pilkada Mimika.

Selain itu kata Sombuk, informasi terakhir yang diperoleh Pemerintah Daerah setempat juga sudah (su’-Red) melakukan transfer anggaran hibah untuk pelaksanaan Pilkada Mimika, dimana sebelumnya anggaran itu sempat tertahan, yang menyebabkan beberapa tahapan Pilkada Mimika tertunda.

“Soal dana hibah Pemilukada sendiri di Mimika, menurut informasi yang kami peroleh sudah di transfer ke rekening KPU,” kata Sombuk tanpa menyebutkan besaran anggaran yang dimaksud.

Baca Juga:  Dalam Dua Hari Terjadi Dua Kasus Pemerkosaan Anak Dibawah Umur di Kota Jayapura

Menurut Musa Sombuk, beberapa tahapan yang akan digenjot diantaranya perampungan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pilkada Mimika dan Pembentukan Badan Adhock untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif 2019.

“Untuk Mimika saat ini KPU Papua sedang melakukan beberapa tahapan, diantaranya persiapan DPS untuk selanjutnya ditetapkan menjadi DPT,” kata Musa Sombuk, salah satu Komisioner KPU Provinsi Papua kepada wartawan saat Gathering bersama awak media di Kompleks Angkatan Laut, Hamadi, Jumat (11/5/2018)

Untuk tahapan Pemilu nasional, lanjut Sombuk, KPU juga akan menggenjot terbentuknya Badan Adhock, yakni PPD dan PPS.

“jadi PPD dan PPS untuk Pileg nasional belum dilantik, yang seharusnya sejak Maret lalu sudah selesai, namun karena satu dan lain hal sehingga harus tertunda, kita harapkan pekan depan akan segera di bentuk karena sebentar lagi DPD akan dituruntkan untuk verifikasi,” kata Musa Sombuk lagi.

Baca Juga:  Simpang Siur Soal Alokasi Dananya, Walikota Jayapura Minta Jangan Politisasi Jembatan Holtekamp

Ditanyakan soal adanya ancaman dari sumber tertentu yang mengaku akan menggagalkan pelaksanaan Pilkada Mimika, Musa Sombuk menegaskan, jika ancaman itu di lontarkan secara pribadi maka itu merupakan hak dari yang bersangkutan. Namun jika itu melibatkan kelompok, maka tentu melanggar aturan.

“Pertama yang mengatakan itu siapa ? Apakah itu mewakili pribadi atau kelompok ? Yang jelas banyak pemilih dan sebenarnya hal itu melanggar aturan sebab hak orang lain dilanggar, mungkin yang bersangkutan tidak ingin turut serta memberikan suaranya ya terserah, tapi jika mengajak orang lain untuk turut serta tidak berpartisipasi dalam Pilkada itu persoalan besar”, kata Sombuk menegaskan bahwa pelaksaan Pemilu di suatu daerah adalah untuk menentukan nasib daerah itu sendiri.

Baca Juga:  Pigai : Berkat Program Gerbang Mas LUKMEN, Kopi Enauto dan Muanemani Dilirik Investor Asing

Terkait nasib lima komisioner KPUD Mimika pasca putusan DKPP beberapa waktu lalu, menurut Ketua KPU Papua, Adam Arisoy belum lama ini bahwasanya KPU Provinsi Papua telah memberhentikan sementara para komisioner KPUD Mimika, maka seluruh tugas dan kewenangan KPUD Mimika akan di ambil alih oleh KPU Papua. (***)

Reporter         : Titie
Editor              : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*