Bupati Markum Ancam Polisikan Aparat Distrik Yang Berani ‘Mainkan’ Beras Rastra

Bupati Keerom, Muh. Markum, SH, MH, MM ketika menyerahkan beras Rakyat Sejahtera (Rastra) secara simbolis kepada perwakilan warga dari 8 kampung di Distrik Waris, Jumat (11/5/2018) kemarin. (Foto : Alfred / Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, KEEROM–  Sebanyak 719 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Jumat (11/5/2018) kemarin menerima beras Rakyat Sejahtera (Rastra) masing – masing KPM menerima 10 Kg, dan pembagian beras Rastra gratis tanpa di pungut biaya sepeserpun karena pembagian beras Rastra saat ini telah di konversi menjadi Program Bantuan Sosial Pangan, sehingga seluruh biayanya di tanggung pemerintah.

Bupati Keerom, Muh. Markum, SH, MH, MM dalam lawatan kerjanya ke Distrik Waris, Jumat (11/5/2018) menyempatkan diri untuk membagikan secara simbolis beras rastra tersebut kepada perwakilan warga masyarakat dari 8 kampung yang ada di Distrik Waris.

Baca Juga:  DPRP Sudah Siapkan Surat Usulan Pergantian, Djuli Mambaya Bantah Maju di Pilgub Sulsel

“Jangan sekali-kali Kepala Distrik atau staff distrik yang sudah diberikan kepercayaan oleh Bupati main-main dengan beras Rastra, kalau ada yang korupsi lagi atau jual ke pasar saya tidak akan toleransi dan beri ampun lagi, masalah Rastra saya tidak beri ampun, saya yang akan masukkan ke sel (penjara)”, ancam Bupati Keerom saat pebagian rastra di Distrik Waris, Jumat (11/05/2018).

Kesempatan itu Bupati juga menekankan pentingnya penyaluran rastra dengan benar, bahkan Bupati siap memenjarakan (melapor ke Polisi) jika ada oknum-oknum yang berani korupsi rastra.

Hal itu diungkap Bupati, karena telah terjadi beberapa kali penyalahgunaan distribusi rastra, dimana jatah beras untuk masyarakat tersebut malah dijual oleh oknum-oknum ASN yang bertugas menyalurkan dan mengawasi rastra sampai ke tangan penerima.

Baca Juga:  Belum Ada Pelantikan Minggu Ini, Bupati Keerom Pastikan Banyak Yang Non Job Karena Perampingan Struktur

Bupati menuturkan, beberapa tahun belakangan ini rastra kerap menjadi ajang korupsi oleh oknum-oknum Kepala Distrik yang tidak bertanggung jawab, terbukti telah beberapa Kepala Distrik yang masuk penjara karena ketahuan tidak menyalurkan rastra dan menjualnya untuk keuntungan pribadi.

“Saya ingkatkan ini punya rakyat pra sejahtera, hidupnya sudah susah, jangan dibuat susah lagi, mestinya diangkat biar mereka sejahtera. Sudah tahu ini rakyat kecil punya, barang kecil pula diinjak-injak lagi dan dikorupsi,” tutur Bupati tegas dan di sambung celetukan masyarakat secara kompak, betullll……,

Untuk menghindari adanya penyelewengan rastra, mulai tahun ini distribusi rastra dibuat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dimana kini rastra akan disalurkan langsung kepada penerima dan ada 13 lembaga yang akan melakukan pengawasan.

“Saya serahkan langsung kepada bapak dan ibu untuk memastikan kalau rastra ini sampai, dan saya tidak tolerir lagi kalau ada yang bermain, nanti saya arahkan Kepala Kampung untuk disalurkan dengan baik,” kata Bupati kepada masyarakat yang dibalas tepuk tangan.

Baca Juga:  Tak Ingin Keok di Kandang, Butler Asah Lini Depan Persipura Hadapi PS Tira di Mandala Lusa

Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Kabupaten Keerom, Lena Beru mengungkapkan penerima rastra di Kabupaten Keerom tahun 2018 sebanyak 6.087 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sedangkan untuk di Distrik Waris sendiri sebanyak 719 KPM, Distrik Arso 1.188 KPM, Distrik Arso Timur, 280 KPM, Distrik Arso Barat 607 KPM, Distrik Web 372 KPM, Distrik Skanto 1.700 KPM, Distrik Manem 300 KPM, Distrik Towe 358 KPM, Distrik Senggi 380 KPM dan Distrik Yafi sebanyak 164 KPM.

“Masing-masing KPM menerima sebanyak 10 kilogram setiap bulannya tanpa dikenakan biaya tebus alias gratis. Jadi rastra sekarang sudah di transformasi menjadi program bantuan sosial pangan,” bebernya dalam pembagian rastra di Distrik Waris. (***)

Reporter         : Alfred Kaempe
Editor             : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*