Bupati Pegubin Bantah Pemerintahan Lumpuh, Pilih Diam Karena Sayang Rakyat dan Tidak Ingin Ada Korban

Costan Oktemka, Bupati Pegunungan Bintang (Pegubin). (Foto : Titie / Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA– Tudingan lumpuhnya pemerintahan Kabupaten Pegunungan Bintang pasca insiden 12 April lalu dibantah oleh Bupati Pegunungan Bintang, Contans Oktemka.

Kepada lingkarpapua.com, Costan menegaskan situasi dan kondisi yang terjadi di Pegunungan Bintang sama sekali tidak berdampak pada proses pemerintahan khususnya sistem admistrasi di kabupaten yang dipimpinanya sejak 2 tahun belakangan ini.

“Saya tidak di Oksibil bukan berarti saya tidak kerja, pemerintahan tetap berjalan, banyak SKPD yang keluar daerah lantaran ada kegiatan diluar, kerja itukan tak harus ada di tempat, sehingga itu yang seharusnya dimengerti”, kata Costan Oktemka, Bupati Pegunungan Bintang yang ditemui di salah satu kafe di kawasan Entrop, Minggu (13/5/2018).

Ia mengatakan sejak kejadian 12 April ia masih berada di Kabupaten Pegunungan Bintang dan masih menjalankan tugasnya. Ia sendiri keluar Oksibil pada 23 April yang selanjutnya menemui Penjabat Gubernur Papua untuk klarifikasi kondisi di Oksibil dan melanjutkan tugasnya sebagai Kepala Daerah untuk mengikuti Musrenbangnas di Jakarta serta tugas lainnya.

“jadi tidak benar jika katanya tidak ada aktifitas pemerintahan, tidak ada di ibukota Kabupaten bukan berarti tidak kerja, dan saya pikir tudingan itu sengaja dilakukan oleh kelompok ini,” kata Costan menyatakan pemerintah juga membangun koordinasi dengan provinsi hingga pusat, apalagi terkait kondisi daerah, sebagai kepala pemerintahan dirinya harus menjelaskan langsung apa yang sebenarnya terjadi di Oksibil, baik kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah pusat.

“saya mengerti saudara-saudara ini menggunakan media untuk mendiskreditkan kepemimpinan saya di Pegunungan Bintang”, kata Costan Oktemka menegaskan bahwa soal kondisi Oksibil yang hingga saat ini masih di duduki massa, menurut Costan, kelompok tersebut memanfaatkan kondisi sedemikian rupa dengan mendatangkan massa, bahkan mungkin sanak saudara mereka dari distrik yang jauh, mobilisasi massa dan undang media dan menciptakan kondisi, seolah-olah yang terjadi adalah aspirasi masyarkaat Pegunungan Bintang.

Baca Juga:  Sekda Dapati Obat Ekspayer, Kadinkes Itu Obat Lama Yang Dipesan Berlebihan

Ia tidak membantah jika hingga saat ini situasi keamanan di ibukota Pegunungan Bintang tidak kondusif, apalagi tidak ada jaminan keamanan yang baik, sementara proses pemerintahan harus tetap berjalan. Sehingga, kedepan, ia memutuskan administrasi pemerintahan Pegunungan Bintang akan  dikendalikan dari Jayapura, hingga ada jaminan keamanan dari pihak yang berwwajib.

“bagaimana proses pemerintahan berjalan, kalau tidak ada jaminan keamanan, apalagi masyarakat sendiri mengaku ada kesan pembiaran, seolah orang-orang ini dibiarkan meneror siapa saja baik pejabat daerah yang tidak ikut maunya mereka”, kata Costan Oktemka menegaskan bahwa apapun kondisinya pemerintahan harus berjalan dan menjadi tanggung jawab aparat untuk urusan keamanan.

Menurutnya, selama ini ia memilih diam karena mencegah agar tidak menimbulkan keksiruhan dan persoalan baru, dan ia tidak ingin larut dalam pancingan kelompok yang berada di belakang aksi tersebut, dan ia lebih focus bagaimana untuk kerja dan menjalankan tugas – tugas administrasi, sekalipun tidak berkedudukan di Oksibil, karena hingga saat ini belum ada jaminan keamanan.

“Satu hal yang tidak mereka syukuri, saya diam bukan berarti saya kalah, atau takut, saya hanya tidak ingin terjadi bentrok antar masyarakat dan menimbulkan korban baru, karena saya sayang rakyat saya semuanya, lantas jika ada pertikaian antar masyarakat, pertumpahan darah yang tidak perlu, siapa yang akan bertanggung jawab ? orang tidak lihat itu, yang mereka pikir saya kejam, saya tidak berbuat apa-apa”, tegas Costan Oktemka menekankan bahwa sebagai Kepala Daerah ia harus kedepankan sikap negarawan, berpikir positif dan untuk kepentingan banyak orang, dan tidak ingin ada masyarakat menjadi korban hanya karena dendam politik dan emosional pribadi.

Baca Juga:  Mau Tahu Lipstik Yang Cocok Untuk Perempuan Papua ?

Soal apakah pelaksanaan pemerintahan jarak jauh tersebut, menurut Constan hal itu mau tidak mau harus dilakukan karena kondisi yang mengharuskan. Apalagi dengan tidak adanya jaminan keamanan, maka tentu akan sangat berdampak bagi kinerja OPD yang tentu tidak akan maksimal.

Ia tak menginginkan proses administrasi pemerintahan terhambat dan terkatung-katung hanya karena kondisi masyarakat yang menduduki Oksibil.

“Bupati bisa bekerja dimana saja, tapi OPD bagaimana bisa bekerja dengan situasi begitu. OPD tidak kerja, penyerapan anggaran terhambat, maka tentu akan berdampak pada pemotongan-pemotongan di tahun anggaran berikut, dan ini akan lebih rugi lagi, masyarakat juga akan rugi sendiri”, kata Bupati Pegubin mencontohkan pemerintahan Kabupaten Intan Jaya sampai sekarang berkantor di Nabire.

Sambungnya, jika ada yang beranggapan Bupati tidak kerja karena sejak kejadian tidak ada di Oksibil, menurutnya itu hanyalah tanggapan orang yang tidak kerja, orang yang diluar sistem yang memberi tanggapan menurut kacamatanya sendiri.

Ia sendiri memilih tidak ingin beradu argumen ataupun memberikan penjelasan terkait tuntutan kelompok yang saat ini menduduki Oksibil.

“tuntutan kelompok ini tidak jelas, mereka minta Bupati turun dari jabatan, lantas apa yang harus saya katakan?,” tanya Bupati balik.

Baca Juga:  Asyik ‘Nyimeng’ Berdua Teman Dekat Pos Tentara, Dapat Gerebek, Teman Kabur Deh !

Bupati turun dari jabatannya, kata Oktemka itu ada aturannya, jikapun Bupati tersangkut kasus, tentulah ada aturan hukumnya dan semuanya ada jalurnya.

“trus  apa yang mau dibicarakan dengan kelompok ini ? mereka ini lawan politik yang mau putuskan Bupati di tengah jalan, lalu mereka mau main”, tegas Bupati mengatakan bahwa yang terjadi di Oksibil bukan aspirasi masyarakat, melainkan permainan politik yang sengaja di skenariokan dan ini harus mendapat tindakan tegas dari aparat keamanan.

“Intinya mereka ingin saya turun dan mereka ganti, karena mereka ini adalah lawan politik masa lalu dan berkepentingan maju untuk masa depan,” katanya.

Ia sendiri membantah jika dikatakan takut untuk bertemu masyarakat. sekali lagi ditekankan, ia tidak menginginkan ada korban jiwa, karna tentunya masing-masing punya pendukung.

“kalau mau jogo-jagoan massa saya juga banyak, saat saya disana dan mereka mengganggu, terjadi keributan antar pendukung dan jatuh korban jiwa,  siapa yang mau bertanggung jawab? trus mau salahkan saya lagi?? saya harus mengalah untuk kebaikan bagi semua, menahan diri,” tegas Costan Oktemka.

Ia mengatakan, soal tudingan pemotongan dana desa serta tuduhan korupsi atau sebagainya, kata Costan justru ialah yang melaporkan dugaan adanya pemotongan dana tersebut kepada pihak keamanan. Bahkan jika dikatakan pemimpin otoriter, menurutnya semua itu dilakukan agar tertib administrasi pemerintahan.

“kalau dulu masyarakat bawa proposal ini dan itu saya tutup semua, harus sesuai aturan, kita ini pemerintah bekerja sesuai aturan bukan hanya main teken saja, saya disini mengajarkan bagaimana masyarakat untuk mandiri,” katanya lagi. (***)

Reporter         : Titie
Editor             : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*