Selama Ini Lowong, 547 Posisi di Pemprov Papua Dilantik Penjabat Gubernur Kemarin

Prosesi pengambilan sumpah janji dan pelantikan 547 pejabat Eselon III, IV dan Plt Kepala OPD di lingkungan Pemprov Papua oleh Soedarmo, Penjabat Gubernur Papua kemarin. (Foto : Titie/ Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA– Pengisian jabatan kosong dalam lingkup seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Papua dituntut untuk mengedepqnkan profesionalisme kinerja pegawai.

Hal itu sebagaimana dikatakan Penjabat Gubernur Papua Soedarmo saat melantik dan mengambil sumpah jabatan 547 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi di Sasana Krida Kantor Gubernur, Senin (14/5/2018)

“Jangan sampai ada unsur suka atau tidak suka serta atas dasar kepentingan politik,”, kata Soedarmo yang melantik 137 orang untuk jabatan Eselon III, 399 Eselon IV dan 11 untuk Pelaksana tugas (Plt) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia mengatakan, suatu organisasi jika tidak diisi oleh pejabat yang memiliki kompetensi, dedikasi, disiplin, integritas serta etika norma yang tinggi, maka mustahil suatu OPD bisa berjalan dengan baik dan maksimal, dan ia berharap mereka – mereka yang dilantik kemarin bisa membuktikan bahwa mereka layak dan pantas di posisi saat ini dan memiliki kompetensi yang di persyaratkan.

Baca Juga:  AMPERA dan IMM Papua Himbau Pemilih Jangan Terjebak Politik Transaksional

“Jika sudah ada kompetensi maka tentu pejabat bersangkutan, mampu meningkatkan kinerja dari masing-masing OPD, untuk kesejahteraan masyarakat”, kata Soedarmo menambahkan bahwa untuk pelantikan yang dilakukan harus mendapat restu Kementerian Dalam Negeri, karena sesuai peraturan perundang – undangan, seorang Penjabat Gubernur tidak memiliki kewenangan untuk melakukan mutasi pegawai kecuali ada izin Mendagri.

Sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), dan sesuai dengan SK Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-3-/V.100-2/99 Tahun 2015, Penjabat Bupati di larang melakukan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan / atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang di keluarkan pejabat sebelumnya.

Baca Juga:  DPP PSI Desak Komisi Yudisial Periksa Majelis Hakim Yang Tangani Kasus Ahok

Juga seorang Penjabat Gubernur di larang membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya serta dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Larangan-larangan itu bisa dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Namun Penjabat Gubernur dibolehkan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (civil effect) pada aspek kepegawaian tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri yang antara lain berupa pengangkatan CPNS/PNS, kenaikan pangkat, pemberian ijin perkawinan dan perceraian, keputusan disiplin selain yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, dan pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil selain karena dijatuhi hukuman disiplin.

Untuk pelantikan para pejabat Eselon III dan IV  di lingkup Pemprov sendiri kata Soedarmo berdasarkan surat ijin Kemendagri Nomor 821/4376/Otda, tertanggal 11 Mei 2018 Tentang Persetujuan Pengisian dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemprov Papua, dimana penetapan pejabat tersebut, juga telah melalui mekanisme maupun aturan yang berlaku. Diantaranya melalui penilaian Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) melalui usulan Kepala OPD masing-masing.

Baca Juga:  PEJABAT DAERAH ANTARA DISKRESI DAN KORUPSI

“(Pelantikan) ini sudah sesuai mekanisme dan aturan perudang-undangan yang berlaku. Namun bila ada kekeliruan tentu akan dilakukan pergantian sebagaimana mestinya sesuai bunyi surat keputusan (SK),” tuturnya.

Di kesempatan itu, dia menyoroti pelantikan perwakilan cabang dinas akibat imbas dari pengalihan pegawai dari kabupaten ke provinsi. Dimana satu pejabat ada yang mesti membawahi  lima hingga tujuh kabupaten.

“Bagi saya ini luar biasa, namun saya minta perlu untuk dievaluasi, sebab maksimal satu orang dua kabupaten membawahi, sebab bila lebih dari dua maka kinerja tak bisa efekif. Untuk itu, saya harap hal ini bisa dievaluasi untuk kedepan lebih dimaksimalkan kinerja maupun pengawasannya”, tambah Penjabat Gubernur Papua. (***)

Reporter         : Titie
Editor              : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*