DKPP : Penyelenggara Pilkada di Papua Cenderung Memihak Salah Satu Paslon

Alfitra Salaman, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Foto : Titie / Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA— Dari 1 provinsi dan 7 kabupaten yang menggelar Pilkada pada tahun 2018 ini menurut pantauan dan pengamatan salah satu anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan juga berdasar pada maraknya aduan masyarakat yang masuk menunjukkan para penyelenggara Pilkada di Papua memiliki kecenderungan memihak ke salah satu pasangan calon, sejak tahap verifikasi faktual dan penetapan bakal calon, alias tidak independen.

Hal tersebut di sampaikan Alfitra Salaman, salah satu anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menurutnya kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan Pilkada di Papua tahun ini potensi pelanggaran etiknya lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia.

Baca Juga:  Tambang Rakyat Bukan Ilegal Mining !

“Saya melihat proses netralitas penyelenggara yang rendah itu sangat menojol sekali. Ada keberpihakan kepada salah satu paslon baik dalam verifikasi faktual  maupun dalam menetapkan balon, terlihat ada kecenderungan kesana,” kata Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Pusat,  Alfitra Salaman kepada sejumlah wartawan, Selasa (15/5/2018)

Ia mengaku, dalam kurun waktu empat bulan, ia sudah enam kali datang ke Papua melakukan pemeriksaan, terhadap laporan yang diajukan oleh masyarakat. Sehingga ia berharap setelah hari H, 27 Juni mendatang proses pemungutan suara di Papua dapat berjalan dengan damai. Sesuai dengan aturan dan berkurang laporan masyarakat terhadap pelanggaran Pilkada.

Selain itu juga pada tingkat PPK (Panitia Pemilihan  Kecamatan-red), PPS (Penyelenggara Pemungutan Suara-red), dirinya juga melihat cukup banyak pelanggarannya.

Baca Juga:  12 Tahun Mati, Akhirnya RAPI Keerom ‘Bangkit Dari Kubur’

“Ini tentunya kita harapkan kesadaran bagi penyelenggara pemilu untuk lebih waspada dan lebih ikut aturan, lebih memperhatikan rambu – rambu yang sudah ada,” katanya sembari menyarankan jika sudah  dijalankan sebenarnya, beban itu sudah tidak berat.

Yang paling penting lagi, jangan sampai penyelenggara pemilu terpancing ikut membantu salah satu balon.

Menyinggung apakah ada rekomendasi dari DKPP kepada KPU RI terkait proses seleksi pemilihan anggota KPU, Panwaslu, Bawaslu yang saat ini sedang berjalan dan dilakukan oleh Tim Seleksi (Timsel).

Kata Alfitra, saat ini yang menjadi persoalan Timsel, DKPP tidak bisa terlibat sama sekali, karena Timsel bukan sebagai penyelenggaraan Pemilu, sehingga tidak ada kewenangan DKPP untuk mengawasi kinerja Timsel.

Baca Juga:  Mau Tahu Bahayanya Rokok Elektrik ? Ini Penjelasannya !

“Cuma sampai sekarang saya hanya mau mengingatkan, kepada KPU RI agar berhati – hati dalam memilih Timsel. Jangan sampai Timsel ini memiliki aviliasi dengan calon, bakal calon, yang tentunya menimbulkan potensi ketidaknetralan dalam penyelenggaraan pemilu”, kata Alfitra lagi.

Saat ini proses seleksi menurutnya sudah berjalan baik, yakni rekrutmen Panwas, rekrutmen Bawaslu juga sudah hampir final.

Masih menurut Alfitra,  tidak semua penyelenggaraan pemilu di Papua tidak berintergritas. Akan tetapi menurutnya memang ada beberapa personal yang tidak independen dan akan mengganggu proses secara keseluruhan.

“Banyak juga yang baik penyelenggara pemilu di Papua. Banyak yang berintegritas. Saya kira kerja baik KPU dan Bawaslu Provinsi bisa menularkan kepada level bawah,”katanya. (***)

Reporter          : Titie
Editor               : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*