Premium Mulai Menghilang dari SPBU, Ini Cara Halus Pertamina Paksa Rakyat Stop Konsumsi BBM Subsidi

ilustrasi salah satu SPBU yang sudah tidak menjual BBM bersubsidi jenis premium. (Foto : merdeka.com)

LINGKARPAPUA.COM, JAKARTA—Pelan tapi pasti, beberapa SPBU sudah tidak menjual premium, bahan bakar yang selama ini di subsidi oleh pemerintah, sehingga mau tidak mau masyarakat di paksa untuk beralih ke Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo yang juga terus mengalami kenaikan sesuai dengan hukum pasar, karena mengikuti pergerakan harga dunia, sehingga dipastikan memberatkan masyarakat, karena sudah tidak bisa mendapatkan lagi premium yang di subsidi pemerintah di pasaran.

Seperti di lansir Liputan6.com, Selasa (15/5/2018) Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat, saat ini ada 1.900 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali) sudah tidak lagi menjual‎ Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, ‎dari sekitar 3.900 SPBU yang bermitra dengan PT Pertamina (Persero) di Jamali, saat ini ada 1.900 yang sudah tidak menjual Premium. Angka tersebut meningkat dari sebelumnya 800 SPBU.

“Data di kami 3.900-an jumah SPBU di Jamali, sekitar 1900 itu sudah tidak jual Premium sekarang,” kata Fanshurullah, saat menghadiri peringatan ulang tahun BPH Migas, di Jakarta, Selasa (15/5/2018), dikutip dari Liputan6.com.

Baca Juga:  Intoleransi Mengepung Elite Papua, Kemanakah Suara Majelis Muslim Papua ?

Meningkatnya jumlah SPBU yang tidak menjual BBM Premium disebabkan adanya migrasi konsumsi dari Premium ke Pertalite. Masyarakat lebih memilih Pertalite ketimbang Premium ketika beda harga kedua BBM tersebut sangat tipis, sehingga SPBU memanfaatkan momen tersebut dengan tidak menjual Premium.

“Itu mungkin digantilah dari menjual Premium menjadi Pertalite. Data kami dari 800 sekarang naik ‎jadi 1.900 atau dua kali lipat,”‎ tuturnya, dikutip dari Liputan6.com.

Asumsi tersebut di bantah oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (EDSM), Ignatius Jonan, menurutnya beralihnya masyarakat dari premium ke pertalite bukan karena adanya migrasi konsumsi masyarakat dari premium ke pertalite yangharganya beda tipis, tetapi karena premium sudah langka dan tidak ada lagi di SPBU, kalaupun ada pasokannya sangat terbatas, sehingga mau tidak mau masyarakat membeli pertalite atau pertamax, yang sudah pasti mahal.

Menurut Jonan dalam lanasiran Tribunews.com, Selasa (4/4/2018) lalu masalahnya, Pertamina baru saja menaikkan harga pertalite Rp 200 per liter setelah sebelumnya dinaikkan jadi Rp 7.600, sehingga membuat beban masyarakat makin bertambah.

Baca Juga:  Jangan Ada Program Siluman Atau Program Titipan di APBD Kota 2017

Beban sangat berat dirasakan masyarakat yang berusaha di sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, dan sebagainya. Jonan menilai, Pertamina secara tidak langsung memaksa masyarakat beralih ke Pertalite yang tak disubsidi pemerintah.

“Kalau misalnya mau jual Pertalite mestinya pakai cara lain sehingga masyarakat mau secara sukarela beralih ke Pertalite, kalau mau loh. Bukan dengan cara mengosongkan pasokan Premium,” kata Jonan.

Namun, pompa premium di SPBU Pertamina juga sudah tidak ada dan diganti hanya Pertalite atau Pertamax saja”, kata Jonan, dikutip dari Tribunnews.com.

Jonan meminta Pertamina untuk mengatasi masalah kelangkaan premium ini dalam waktu secepat mungkin. Apalagi, sebentar lagi akan memasuki bulan puasa dan Idul Fitri.

Jonan mengaku, sudah berkali-kali memberikan teguran keras kepada PT Pertamina Persero terkait kelangkaan ini, karena Pertamina harus tetap menyalurkan premium, karena hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, Pertamina mendapat penugasan untuk menyalurkan 7,5 juta kiloliter premium per tahun.

Terkait kelangkaan BBM bersubsidi jenis premium dari pasaran, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar dalam lansiran Tribunnews.com, Senin (9/4/2018) menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merevisi Peraturan Presiden ( Perpres) 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Baca Juga:  Sekda Dapati Obat Ekspayer, Kadinkes Itu Obat Lama Yang Dipesan Berlebihan

“Terkait revisi Perpres 191 ini di mana nantinya untuk Premium juga akan dilakukan penugasan (Pertamina) di wilayah Jamali (Jawa, Madura, Bali) setelah Perpres tersebut ditandatangani oleh Bapak Presiden”, sebut Archandra, dikutip dari Tribunnews.com.

Saat ini, aturan yang tertuang dalam Perpres 191 hanya menugaskan Pertamina untuk memasok Premium ke luar wilayah Jamali. Di dalam Perpres tersebut, Pertamina ditugaskan untuk memasok solar di wilayah Jamali.

Archandra menambahkan, revisi Perpres 191 itu dilakukan untuk menjaga ketersediaan Premium yang saat ini mulai jarang ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia.

Adapun penyelidikan yang sudah dilakukan di lapangan menyimpulkan bahwa kesulitan itu bukan disebabkan kelangkaan, melainkan karena ada sejumlah daerah mengurangi stok serta ada juga yang memilih menjual Pertalite ketimbang Premium.

“Indikasi di lapangan ada dua situasi yang terjadi, pertama ada beberapa wilayah yang karena kekhawatiran tidak cukup sampai akhir tahun mereka berusaha mengurangi. Kedua, dari SPBU sendiri karena margin premium lebih kecil dari Pertalite atau Pertamax,” sebut Anggota Komite BPH Migas, Hendri Ahcmad di kantornya, Rabu (7/3/2018). (***)

Penulis            : Nugroho
Editor             : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*