MERAJUT ASA DITENGAH DEPENDENSI KPU

(Refleksi Atas Pilgub Papua 2013 & Harapan Pada Pilgub 2018)

Maiton Gurik, S. I.Kom, M.Sos

Momentum pilkada serentak adalah milik rakyat, dengan memberikan ruang sebesar-besarnya kepada rakyat untuk menjadi aktor politik, berarti subyek yang memiliki kebebasan untuk menilai sistem sebagai totalitas, bersikap kristis terhadap aspek-aspek kekuasaan, dan memiliki kesadaran penuh untuk berpartisipasi. Bukan hanya soal memberikan suara, tapi tentang bagaimana menyikapi hasil-hasilnya. Dengan demkian rakyat akan menjadi kekuatan transformatif yang mempercepat proses transisi menuju konsolidasi demokrasi yang sesungguhnya.

Oleh: Maiton Gurik, S.I.Kom.,M.Sos*

PEMILUKADA Gubernur Provinsi Papua secara langsung yang kedua dilaksanakan pada tahun 2013 silam. Sebanyak 6 (enam) pasangan calon ikut berkompetisi yakni, Noack Nawipa-Jhon Wop (nomor urut.1), M.R.Kambu-Blasius Pakage (nomor urut.2), Lukas Enembe-Klemens Tinal (nomor urut.3), Wellington Wenda-Wenand Watory (nomor urut.4), Alex Hesegem-Marthen Kayoi (nomor urut.5) dan Habel Melkias Suway-Yop Kogoya (nomor urut.6).

Dalam perhelatan politik yang dimenangkan oleh nomor urut 3 Lukas Enembe-Klemens Tinal ditemukan sejumlah pelanggaran yang dindikasikan dari sikap dependensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Provinsi Papua.

Indikasi itu mencuat seiring dengan ditemukannya fakta sebagaimana dilansir “…dalam laporan KPU Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Mamberamo Tengah, saat melakukan pleno di tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Papua, dimana masing-masing Tim Sukses melakukan protes dengan walk out karena menilai terjadi penggelembungan suara ke kandidat nomor urut. 3, tetapi dalam pleno KPU provinsi Papua kasus ini tidak dibahas, karena komisioner beberapa KPU yang diduga kuat melakukan penggelembungan suara tersebut, tidak menyampaikan sikap politik dari 5 tim sukses pada forum pleno KPU Provinsi.

Pada laporan mereka, sidang pleno berjalan baik, tanpa ada permasalahan seperti yang dikemukakan oleh masing-masing tim sukses 5 kandidat. Pernyataan yang sama disampaikan di MK oleh ketua-ketua KPU tersebut bahwa tidak ada persoalan, kecuali Pdt.Alexander Maury Ketua KPU Jayawijaya yang mengatakan tim sukses 5 kandidat wolk out pada saat sidang pleno KPU Jayawijaya digedung DPRD Jayawijaya.

Baca Juga:  Soal Dugaan Ijazah Palsu Bupati Mimika, Polda Bingung Mau Kenakan Pasal Apa

Fakta lain dilapangan, pleno KPU Lanny Jaya dilaksanakan di Aula Kantor Bupati pada tanggal 5 Februari 2013, saat pleno yang menandatangani berita acara adalah saksi kandidat no.6 dan no.3 yang lainnya wolk out.

Pleno KPU Jayawijaya di laksanakan di kantor DPRD Jayawijaya pada 6 Februari 2013. Semua saksi dari 5 tim sukses walk out, yang menandatangani berita acara hanya saksi kandidat nomor urut.3.

Kesaksian E.W (saksi kandidat nomor 4) Pleno KPU Kabupaten Mamberamo Tengah dilaksanakan di Hotel Mas Budi kota Wamena Kabupaten Jayawijaya. Menurutnya ada dua hal mengapa KPU Mamberamo Tengah dilaksanakan di Kota Wamena, pertama kantor KPU Mamberamo Tengah dibakar OTK (Orang Tak dikenal) pasca Pemilukada kabupaten. Kedua, diduga karena banyak terjadi pengalihan suara dari tim kandidat lain ke kandidat nomor urut.3, demikian juga di Puncak Jaya.

Pleno KPU Puncak Jaya dilaksanakan di kantor KPU Puncak Jaya, pada 11 Februari 2013, saksi dari 5 kandidat tidak tanda tangan berita acara, saksi kandidat nomor urut.3…” (Pares Lod Wenda, et.al, 2013:135-136).

“…sehingga kelima kandidat mengunggat ke Mahkamah Konstitusi RI. Dalam putusan perkara PHPU Pilgub Papua, Mahkamah Konstitusi RI akhirnya menolak gugatan lima kandidat Gubernur serta dua BPC Gubernur Papua dan memenangkan KPU Provinsi Papua sebagai tergugat dan pihak terkait kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Lukas Enembe-Klemens Tinal pada 11 Maret 2013 di kantor Mahkamah Konstitusi RI…” (Pares Lod Wenda, et.al, 2013:32).

Berbagai pelanggaran dan kecurangan ini merupakan bentuk praktik politik ala Machiavelli suatu pola pencideraan demokrasi yang demokratis.

Fenomena berpolitik bebas nilai dan tanpa etika yang kerap terjadi dalam setiap perhelatan politik kekuasaan, mengindikasikan rendahnya etika politik elit kita, baik itu politisi sebagai kontestan maupun KPU sebagai institusi penyelengara Pemilu yang selama ini dianggap “seolah-olah” kredibel.

Baca Juga:  Sisa Lima Bulan, Belum Ada Lelang Kegiatan di Keerom, DAK Kena Potong, Wabup Optimis Tidak Defisit

Perselingkuhan yang dilakukan antara elit politisi dan tim sukses pasangan calon dengan KPU sebagai penyelenggara meninjukan bahwa politik demokrasi kita masih dipandang sebagai ajang berebut kuasa semata, bukan ajang perjuangan nilai melalui gagasan, sehingga tak mengherankan kala praktek politik Machiavellian dengan konsep “menghalalkan segala macam cara” masih menjadi warna dominan dalam setiap transisi demokrasi.

Hal ini menjadi catatan kaki bagi kita semua, dalam upaya kita untuk membangun sistem berdemokrasi yang sehat dan berwibawa di bumi Papua, sebab, praktik politik semacam inilah yang makin menjauhkan politik dari roh demokrasi, yaitu demokrasi yang dari, oleh dan untuk rakyat. Sebab, kehakikian demokratis yang terbuka sebenarnya terletak pada kehakikian politik itu sendiri.

Pertanyaannya, bagaimana mengatasi fenomena politik “kotor dan menjijikkan” ini, agar  demokrasi benar-benar menjadi oase bagi Papua yang sedang dilanda kemarau panjang social life akibat dari multi krisis politik berkepanjangan yang tidak mendewasakan ini?

Tentu menjadi penting untuk dijawab, guna mendirikan panggung politik dengan pementasan yang artistik, etis dan romantis sebagaimana yang digambarkan oleh para filsuf Yunani klasik, seperti Socrates, Plato dan Aristoteles bahwa politik itu indah dan terhormat, karena sebagai jalan mensejahterakan rakyat.

Mewujudkan politik yang indah dan berkeadilan sebagaimana semangat dan prinsip Politea dalam perspektif kaum Aristotelesian ini hanya dapat diwujudkan bila elit politik dan tim sukses pasangan calon serta KPU Provinsi Papua sebagai penyelenggara Pemilukada bertindak profesional dengan integritas yang terjaga melalui independensi dan sikap keterbukaan bagi jalannya proses demokrasi yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Disatu sisi, gab antara harapan dan kenyataan terus melebar. Menghadapi kenyataan pahit ini para pendukung, KPU, elit, timsus dan sang penguasa punya resep yang sama, yaitu “kami mewarisi kebobrokan dan limbah “rezim otoriter”.

Karenanya, mereka beragumentasi “sibuk cuci piring” atau membersihkan limbah yang ditinggalkan pemerintah Orde Baru (Orba). Argumentasi ini tentu membosankan dan tentu mengada-gada.

Baca Juga:  Sudah Dua Hari Jaringan Internet Telkomsel di Kota Jayapura dan Sekitarnya Lumpuh Total

Sedangkan disisi lain, momentum pilkada serentak adalah milik rakyat. Pilkada serentak ini memberi ruang sebesar-besarnya kepada rakyat untuk menjadi aktor politik. Aktor disini berarti subyek yang memiliki kebebasan untuk menilai sistem sebagai totalitas, bersikap kristis terhadap aspek-aspek kekuasaan, dan memiliki kesadaran penuh untuk berpartisipasi.

Sudah barang tentu partisipasi yang dimaksud bukan hanya soal memberikan suara, tapi tentang bagaimana menyikapi hasil-hasilnya. Artinya, pemilihan langsung akan tanpak urgensinya manakala rakyat diperlakukan sebagai subyek dan bukan obyek politik. Dengan demkian rakyat akan menjadi kekuatan transformatif yang mempercepat proses transisi menuju konsolidasi demokrasi yang sesungguhnya.

Logika ini masih bisa dilanjutkan; jika rakyat menjadi kekuatan penentu yang sesungguhnya dalam proses-proses politik, maka mereka akan terdorong untuk berpartisipasi aktif  dan nyata dalam berbagai perumusan kebijakan publik yang akan berdampak pada kehidupan mereka secara langsung.

Begitu juga sebaliknya, jika mereka hanya menjadi obyek politik, maka yang akan muncul adalah sikap fatalistik dan tidak peduli. Tidak ada yang lebih berbahaya dalam kehidupan berdemokrasi dari rakyat yang bersikap masa bodoh. Karena itu sejak awal rakyat harus terlibat secara aktif; memiliki pengetahuan tentang mekanisme pilkada, mengawal pelaksanaannya, menilai rekam jejak para kandidat, menjatuhkan pilihan secara independen, dan menerima hasil –hasilnya secara sportif.

Kita semua sudah lelah dengan praktek politik “kotor dan menjijikkan” yang tidak berkesudahan yang mewarnai berbagai pelaksanaan pilkada selama ini. Dengan kesadaran bersama untuk membangun budaya politik baru, kita berharap pilkada serentak kali ini dapat mewujudkan harapan untuk terciptanya demokrasi yang lebih solid – demokrasi lahir dari kekuatan rakyat, yang mampu melahirkan para pemimpin yang berintegritas. *(Penulis adalah Alumnus Magister Ilmu Politik, Konsentrasi Politik Indonesia Pada Universitas Nasional, Jakarta)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*