Ditetapkan Tersangka Dalam Proyek Terminal Nabire Tahun 2016, Ini Tanggapan Djuli Mambaya

Djuli Mambaya, Kadinas PU Provinsi Papua, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Papua ketika menjabat sebagai Kadinas Perhubungan Papua tahun 2016 dalam proyek pembangunan Terminal Nabire. (Foto : pemilunews.com)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA— Kadinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua, Djuli Mambaya mengaku terkejut terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Terminal Nabire tahun 2016 lalu saat dirinya masih menjabat sebagai Kadinas Perhubungan Provinsi Papua.

“saya kaget, proyek itu dulu setahu saya sudah clear, hasil audit BPK, ketika itu ada kelebihan volume pekerjaan dan kontraktornya setahu saya sudah mengembalikan sebesar Rp. 169 juta, namun kok tiba – tiba pekerjaan tersebut di obok – obok lagi, sehingga dirinya di tetapkan sebagai tersangka, namun anehnya saya sampai hari ini sudah empat kali menghadap penyidik tidak pernah diberi tahu berapa kerugian negara sebenarnya, karena proyek tersebut sudah di audit BPK waktu itu”, kata Djuli Mambaya ketika di konfirmasi Lingkar Papua, Sabtu (19/5/2018) malam melalui telepon.

Menurutnya bila waktu itu hasil pemeriksaan BPK ada kelebihan pembayaran sesuai yang disangkakan Polda Papua saat ini tentu dirinya sebagai Pengguna Anggaran (PA) akan memerintahkan kepada penyedia jasa untuk melakukan pengembalian sejumlah itu, karena sesuai hasil audit BPK, kelebihannya sebesar Rp. 169 juta, maka ketika itu ia memerintahkan penyedia jasa mengembalikan ke kas negara sejumlah di maksud.

Makanya ia kaget ketika tiba – tiba ada hasil audit BPKP lagi yang berbeda dengan hasil audit BPK sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara untuk memeriksa seluruh kegiatan yang ditangani oleh pemerintah selama ini.

“Waktu ada temuan di Perhubungan Nabire itu BPK memeriksa dan itu di kembalikan, tapi yang dimintai untuk hitung kerugian negara kok BPKP, bahkan saya sudah berkoordinasi dan saya bersedia mengembalikan, tapi Tipikor sudah menetapkan tersangka duluan, bahkan sampai hari ini saya tidak tahu, dimana kerugian negaranya, dan berapa besarnya”, kata Djuli Mambaya lagi.

Baca Juga:  MENANTI TUMBAL NYAWA DI JALAN ALTERNATIF TEMBUS WALIKOTA

Bahkan kepada penyidik Tipirkor Polda, lanjut DJM, ia tidak pernah diberitahuan hasil audit dari proyek itu. Dan ia sendiri sudah menanyakan kira-kira berapa kerugian negara, sehingga akan di komunikasikan dengan penyedia jasa untuk dikembalikan.

“Saat saya di periksa saya sudah minta berapa kerugian negara, tapi kami tidak diberi kesempatan, kalau waktu itu BPK bilang harus kembalikan berapa pun saya akan perintahkan penyedia jasa lakukan pengembalian karena rekomendasi BPK kembalikan Rp 169 juta, makanya setahu saya sudah di kembalikan ke kas daerah”, katanya mengaku sempat kaget dengan hasil audit dari BPKP yang menyatakan ada kerugian negara.

Djuli Mambaya juga menyayangkan penyidik Polda Papua yang langsung menetapkan dirinya sebagai tersangka dan tidak memberinya kesempatan, karena sesuai tahapan dalam setiap pekerjaan pemerintah, tidak bisa serta merta seorang pejabat ditetapkan sebagai tersangka korupsi, karena ada mekanisme pengembalian ke kas negara dahulu, dan tahapan tersebut menurutnya sudah di lalui dan sudah di laksanakan.

“saya tidak di beri kesempatan, kalau memang ada kerugian negara sesuai rekomendasi BPK kan pasti akan di kembalikan oleh kontraktornya, dan pasti akan kami kembalikan, tapi ini kan sudah di tetapkan oleh BPK nominal jumlah yang harus di kembalikan, sudah di kembalikan oleh kontraktor, kok tiba – tiba ada audit yang berbeda soal kerugian negara oleh BPKP, yang harus kita ikuti ini audit yang mana sebenarnya”, kata Djuli Mambaya lagi.

Baca Juga:  Arsene Wenger Sudahi Kariernya di Arsenal pada Akhir Musim

Empat nama yang di duga tersangkut kasus dugaan korupsi pembangunan Terminal Nabire Tahun Anggaran 2016, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Tindak Pidana Khusus (Direskrimsus) Polda Papua.

Ketiga nama itu, Djuli Mambaya (DJM) selaku Pengguna Anggaran (PA), YYY sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), JAD sebagai penyedia jasa (Kontraktor-Red) dan SRU sebagai konsultan pengawas.

Menurut Disreskrimsus Polda Papua, Kombes (Pol) Edi Swasono, keempat tersangka ini ditetapkan setelah pihak penyidik melakukan pemeriksaan dan gelar perkara pada 16 Mei 2018 lalu.

“Ya, sudah ada empat nama yang kita tetapkan sebagai tersangka,” kata Edy saat dikonfirmasi Lingkar Papua, Sabtu (19/5/2018) via selularnya.

Kasus yang sudah dikembangkan sejak empat bulan terakhir itu kata Edy berawal dari pembangunan terminal tahap III bersumber dari Dinas Perhubungan Provinsi Papua tahun 2016 dengan nilai pagu sebesar Rp.8 Miliar ditambah Rp 200 juta untuk pengawasan.

Namun sesuai kontrak, nilai pekerjaannya sebesar Rp. 7.556.917.000,00 dengan anggaran pengawasan sesuai kontraknya  sebesar Rp.20 juta, dan sudah dilakukan pencairan sebesar 100 persen.

Lanjutnya, setelah dilakukan audit, hasil pemeriksaan BPKP menemukan adanya kerugian negara dalam proyek tersebut sebesar Rp.1.745.0694.560,27

“berdasarkan hasil inilah yang kemudian dikembangkan oleh penyidik”, kata Edy

Memang sambung Edy, hasil pemeriksaan BPK, untuk proyek itu, ada indikasi pengurangan kuantitas, dan sudah ada pengembalian dana.

“Jadi waktu itu sudah dilakukan pengukuran oleh BPK, tapi kalau tidak salah pengembaliannya tidak sampai jumlah segitu (Rp 169 juta-Red), kalau tidak salah sekitar 123 jutaan,” kata Edy mengklarifikasi pernyataan DJM yang mengaku pernah mengembalikan dana terhadap proyek tersebut sebagaimana hasil pemeriksaan BPK sebesar Rp169 juta sekian.

Baca Juga:  BPOM Temukan Dua Bahan Kimia Ini pada Jajanan Pasar Selama Ramadhan

Oleh BPK kata Edy, perhitungannya hanya bersifat kualitatif, yang selanjutnya di kembangkan oleh penyidik sebagaimana hasil dari perhitungan BPKP secara keseluruhan.

“Hasil BPK itu yang menjadi referensi juga bagi kami, yang selanjutnya dari hasil BPKP menyimpulkan bahwa kerugian negara untuk pembangunan terminal itu bukan hanya dari sisi kualitatif tapi kuantitatif juga”, jelas Edy

Justru Edy sendiri mempertanyakan kembali, kenapa BPK saat itu sudah melakukan pemeriksaan, jangan sampe pemeriksaan itu yang minta dari pihak terlapor atau tersangka.

“kan aneh to, BPK bisa memeriksa hasil berkas pekerjaan itu siapa yang minta? padahal dalam aturan yang berhak menghitung kerugian negara adalah BPKP” tanya Edy menambahkan jika yang minta dari pihak terlapor, besar indikasi itu bisa diarahkan.

Menanggapi pernyataan Direskrimsus tersebut Djuli Mambaya menjelaskan bahwa itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab BPK, bahwa semua kegiatan di pemerintahan sebagai pertanggung jawaban akan di audit oleh BPK, sehingga bila ada temuan kelebihan pembayaran ataupun kekurangan volume pekerjaan dan adanya kerugian negara maka pihak kontraktor di wajibkan mengembalikan kerugian negara di maksud.

“itu tugasnya BPK memang ade, tidak perlu kita minta, semua pekerjaan di pemerintah kan di audit oleh BPK, jadi tidak perlu kita arahkan atau pesan – pesan, jadi kalau sudah ada rekomendasi dari BPK untuk pengembalian dan ternyata kontraktor tidak mengembalikan, barulah bisa di bawa ke ranah hukum, tapi ini kan sudah dilaksanakan semua rekomendasi BPK ketika itu, makanya kami heran kok bisa ada temuan yang berbeda dan kami di sangka korupsi”, jawab Djuli Mambaya menanggapi pernyataan Direskrimsus Polda Papua tersebut. (***)

Reporter          : Titie
Editor               : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*